BRIEF.ID –Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menegaskan, sepatutnya Kejagung mengusut tuntas kasus itu untuk memastikan tidak adanya fenomena gunung es terkait korupsi di lingkungan BUMN.
“Kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejagung bisa jadi fenomena gunung es di perusahaan konstruksi pelat merah,” kata Amin seperti diberitakan Antara, pada Rabu (3/5/2023).
Ia berharap Kejagung bergerak cepat dan mengembangkan penanganan kasus korupsi di Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast Tbk, karena telah berulang kali meminta dana penyertaan modal negara (PMN).
“Waskita berulang kali minta dana PMN dari APBN untuk menyehatkan keuangan perusahaan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk.
Destiawan diduga memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung fiktif. Kejagung juga telah menahan Destiawan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung guna mempercepat penyidikan. Masa penahanan pertama berlangsung selama 20 hari, mulai 29 April hingga 17 Mei 2023.
Atas perbuatannya, Destiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
