BRIEF.ID – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengatakan, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IU)) tidak mudah dilakukan karena banyak mafia yang terlibat.
Hal itu, disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengenai solusi untuk mengatasi masalah pertambangan liar atau yang menyerobot tanah rakyat.
“Solusi Prabowo-Gibran, IUP-nya dicabut karena sesuai Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 dan 4, kita ingin sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukan oleh perusahan besar,” kata Mahfud pada Debat Capres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Mahfud mengatakan, mencabut IUP tak semudah yang diucapkan. Justru hal itu yang menjadi masalah karena banyak melibatkan mafia bahkan ada keterlibatan aparat.
“Mau cabut IUP justru itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sampai pernah kirim tim ke lapangan, sudah sampai putusan MA pun untuk cabut IUP, selama 1,5 tahun tidak dilaksanakan aparat. Makanya, KPK bilang IUP bermaslah itu banyak mafia bahkan di-backing aparat,” ujar Mahfud.
Penjelasan Mahfud itu terkait pertanyaan debat yang ditujukan kepadanya, sesuai tema sumber daya alam dan energi.
Dia menjelaskan, sebenarnya persoalan penyelesaian sumber daya alam (SDA) dan energi harus menyeluruh dari hulu ke hilir. dan harus dimulai dari keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan.
Misalnya, dalam sidang-sidang kasus lahan kehutanan, informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal, bahkan tidak ada di dalam daftar. Ketika ditanya baru ditunjukkan.
Hal itu, lanjutnya, membuat pertambangan ilegal tidak dapat diatasi secara menyeluruh, dan tidak bisa berlindung di balik pernyataan rahasia.
“Perampasan tanah rakyat, siapa yang menyerobot lahan kelapa sawit, datanya harus transparan. Tapi selama ini disembunyikan, oleh sebab itu penting bagi kita keterbukaan informasi mengenai data-data sebagai basis penyelesaian masalah.
