BRIEF.ID – Pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim untuk mendukung program ketahanan pangan di Ibu Kota Negara (IKN).
“Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim,” kata Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek usai berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa (30/7/2024).
Ia mengatakan, saat ini Kaltim belum mandiri di sektor ketahanan pangan, sebab pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi.
Donna mendorong ketahanan pangan di Kaltim untuk merespons pertumbuhan populasi yang diperkirakan akan melesat seiring dengan pembangunan di IKN.
“Saat ini saja ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI-Polri, ini harus dipikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka,” katanya.
Kadin Kaltim telah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti.
“Menurut data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 13 ribu hektare yang saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah. Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Pemanfaatan lahan persawahan itu, lanjut Donna, memerlukan kolaborasi yang besar, dari Kementerian PUPR untuk kebutuhan pengairan, Kementerian Pertanian untuk pasokan bibit dan pupuk, serta Pemkab sebagai pemilik lahan, dan juga masyarakat setempat.
“Sebenarnya mereka menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari Pemprov dan Pemkab memang belum maksimal membantu para petani yang ada di Babulu Laut di PPU,” kata dia. (Antara)
