BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto optimistis Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi instrumen pembangunan nasional yang tidak kebal hukum.
Melalui Danantara, diyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang kini 5% dapat tercapai pada tahun 2029, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pemimpin dunia di bidangnya masing-masing, dan Indonesia akan tampil sebagai negara maju.
Kehadiran Danantara mendapat dukungan politik dan ekonomi dari berbagai kalangan. Dua mantan presiden hadir pada peluncuran Danantara, yaitu Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain itu, hadir pula sejumlah mantan wakil presiden, yaitu Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin.
“Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini (Danantara) bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional, yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran Danantara di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Dihadapan perwakilan negara-negara sahabat, pengusaha, dan pimpinan organisasi keagamaan, Prabowo secara tegas mengungkapkan bahwa Danantara merupakan salah satu solusi strategis dan efisien untuk mengoptimalkan operasional Badan Usaha Milik Negara.
“Kami tidak hanya akan menginvestasikan pembayaran dividen BUMN ke industri yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin dunia di sektornya masing-masing,” jelas Prabowo.
Dia juga mengungkapkan, peluncuran Danantara memiliki arti sangat penting, karena perannya bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara mengelola kekayaan Indonesia.
Disebutkan, Danantara akan mengelola kekayaan negara, termasuk aset dan dividen BUMN yang nilainya lebih dari US$ 900 miliar. Jumlah tersebut, menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.
“Hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut berbangga, karena dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar, Danantara akan menjadi salah satu sovereign wealth fund negara terbesar di dunia,” jelas Prabowo
Tidak Kebal Hukum
Prabowo menegaskan, Danantara harus dikelola secara transparan sehingga dapat diaudit setiap saat oleh siapapun.
“Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun,” kata Prabowo.
Hal senada juga diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Ia mengungkapkan, Danantara tidak kebal hukum. Lembaga ini dapat diaudit kapan saja, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“KPK juga bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal. Sangat-sangat bisa,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Rosan yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM mengatakan, BPK memiliki kewajiban publik atau public service obligation (PSO) yang berwenang untuk mengaudit Danantara.
“BPK mempunyai program PSO untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Danantara pasti diawasi banyak pihak,” jelas dia.
Lembaga Mirip Danantara
Dikutip dari berbagai sumber, negara-negara yang kini memiliki lembaga keuangan pengelola investasi mirip Danantara, di antaranya Singapura, Malaysia, Norwegia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.
Singapura melalui Temasek Holdings, didirikan pada tahun 1974. Singapura mengelola portofolio investasi negara secara profesional dan independen. Temasek fokus pada sektor-sektor seperti transportasi, layanan keuangan, media, teknologi, dan lainnya. Hingga kini, Temasek telah mengelola aset senilai lebih dari Sin$ 389 miliar.
Sementara itu, Malaysia melalui Khazanah Nasional Berhad, yang berperan mengelola aset dan investasi strategis pemerintah Malaysia. Khazanah fokus pada sektor-sektor seperti telekomunikasi, energi, dan layanan keuangan.
Total aset Khazanah Nasional Berhad per 31 Desember 2023 adalah Realisable Asset Value (RAV) mencapai RM 126,2 miliar atau sekitar US$27,46 miliar).
Norwegia melalui Government Pension Fund Global (GPFG). Norwegia mengelola pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas) untuk investasi di berbagai aset global. GPFG dikenal sebagai salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia, dengan aset yang signifikan.
Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2023, Government Pension Fund Global mengelola aset senilai 15.765 miliar kroner Norwegia, pada akhir tahun 2023. Selain itu, pada November 2024, nilai aset GPFG dilaporkan mencapai lebih dari 19 triliun kroner Norwegia.
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 2007, membentuk lembaga pengelola kekayaan negara bernama China Investment Corporation (CIC) dengan modal awal sebesar US$ 200 miliar. Lembaga ini mengelola investasi di dalam dan luar negeri.
CIC beroperasi melalui tiga anak perusahaan utama, yaitu CIC International Co., Ltd yang fokus pada investasi luar negeri. CIC Capital Corporation menangani investasi langsung dan proyek khusus dan Central Huijin Investment Ltd mengelola investasi domestik, terutama di sektor perbankan.
Per Desember 2022, CIC mengelola aset dengan total nilai sekitar US$ 1,35 triliun, menjadikannya salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengelola kekayaan negara melalui lembaga investasi bernama Alaska Permanent Fund (APF). APF mengelola pendapatan dari sumber daya alam untuk kesejahteraan penduduk Alaska. Sedangkan Federal Reserve & Departemen Keuangan AS mengelola cadangan negara dan investasi terkait.
Pengalaman Singapura, Malaysia, Norwegia, Tiongkok, dan Amerika Serikat dalam mengelola dana kekayaan negara, tentu menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengoptimalkan aset melalui Danantara. (Novy Lumanauw)
