BRIEF.ID – Pemerintah pusat disebut akan mengurangi dana transfer untuk Jakarta dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dari target Rp26 triliun, dikabarkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima oleh Jakarta hanya Rp11 triliun atau dikurangi Rp15 triliun.
Perhitungan itu memakai dana transfer daerah dari pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Imbas dari pengurangan tersebut, APBD 2026 Jakarta yang awalnya dipatok di angka Rp95 triliun kini diperkirakan hanya di kisaran Rp78–79 triliun.
“Karena kita sudah mou dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya” kata Khoirudin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku keadaan ini membuat DPRD dan Pemprov DKI harus dirombak. Kini, DPRD terpaksa menunda pembahasan program kerja, proyeksi pendapatan, hingga belanja pemerintah daerah Jakarta tahun 2026 sebelum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat terkait keputusan tersebut.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pramono menyebut bila benar terjadi pemotongan dalam jumlah besar, pihak Pemprov akan menyiapkan mekanisme pembiayaan alternatif dan inovasi mengenai keuangan Jakarta.
Pramono juga memastikan Pemprov Jakarta akan menyusun ulang prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal jika keputusan pemotongan anggaran sudah ditetapkan.
“Secara resmi kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan. Bagi Jakarta tentunya, dalam kondisi apa pun, kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun, dan memperbaiki Jakarta ini,” ujar Pramono. (bis)
