BRIEF.ID – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengkritik usulan Menko PMK Muhadjir Effendy agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.
Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu menilai usulan Menko PMK akan menurunkan minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
“Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal,” kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.
“Tidak semua warga negara kita mampu, para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi juga tinggi, bagaimana mereka mau kuliah,” katanya.
Menurut Cak Imin, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.
“Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal,” kata dia.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan kampus sehingga tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.
Ia menilai, sejumlah PTN BH yang telah prominen dapat mengapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun begitu, lanjutnya, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.
“Nama besar PTN BH tinggal mengkapitalisasi saja modalnya itu. Dan saya kemarin sampaikan, menaikkan biaya itu jangan serta merta, jadi menaikkan kepada mahasiswa baru saja, dan jangan naik sampai nanti selesai, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai,” kata Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
