BRIEF.ID – Indonesia sedang menjadi sorotan, seiring penilaian bahkan revisi dari berbagai lembaga investasi, dan pemeringkat dunia, terkait indikator ekonomi tanah air.
Setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan indeks saham Indonesia hingga membuat pasar saham terguncang, Moody’s membuat kejutan dengan menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif di akhir pekan lalu.
Keputusan Moody’s sebagai lembaga pemeringkat dunia, datang justru di saat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indoensia (BI) mengumumkan indikator ekonomi Indonesia dalam keadaaan stabil.
BPS menyatakan ekonomi Indonesia di Tahun 2025 tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (yoy), dan merupakan tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Sementara BI menyatakan stabilitas sistem keuangan dan likuiditas tetap terjaga, dengan inflasi terkendai di kisaran 2,9%, meskipun cadangan devisa menurun dari US$156,5 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi US$154,6 miliar per Januari 2026.
Seperti dilansir Reuters, penilaian dari berbagai lembaga investasi dan pemeringkat dunia menjadi pertanda ada “bocor halus”. Jika tidak diantisipasi dan dicari solusinya, maka dapat menimbulkan goncangan bagi ekonomi Indonesia.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, mengatakan, pertanda “bocor halus” pada ekonomi Indonesia itu, bukan pada sisi fundamental, melainkan dari sisi kebijakan dan tata kelola pemerintah yang meragukan.
Dalam penjelasannya, Moody’s menyoroti pelemahan tata kelola dan menurunnya kepastian arah kebijakan. Bagi pelaku pasar, peniaian seperti itu diterjemahkan sederhana, yakni biaya dana sedang naik. Bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk BUMN besar, bank, dan obligasi jangka panjang, karena risiko negara mengalir ke risiko korporasi.
Selain itu, Moody’s juga menyorot pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang kewenangan, sumber pendanaan, dan pengelolaannya dianggap tidak jelas alias tidak transparan.
Moody’s menilai Danantara memunculkan ketidakpastian pendanaan dan tata kelola, meskipun diberi mandat pengelolaan aset BUMN yang sangat besar (diestimasi >US$900 miliar, sekitar 60% PDB nominal 2025). Dalam dunia investor institusional, semakin besar mandat, semakin tinggi tuntutan, baik dari sisi aturan main, pagar konflik kepentingan, standar pengungkapan, dan disiplin risiko.
“Penilaian ini bisa menjadi sinyal pasar global mulai alergi pada area abu-abu, apalagi ketika mandat untuk Danantara begitu besar. makanya Moodys menyoroti bagaimana lembaga investasi besar ini dikemudikan dengan profesional, dan ke mana arah kebijakan investasinya,” kata Perdana, dalam catatan opini Sindonews, Minggu (8/2/2027).
Tak hanya itu, penilaian Moody’s juga menyoroti defisit fiskal yang terus melebar, dan ketidakjelasan sumber pendanaan, meskipun pemerintah telah menekankan tetap menjaga disiplin fiskal.
Semua penilaian Moody’s tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada fundamental ekonomi Indonesia, tetapi kebijakan dan tata kelola pemerintah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk program prioritas, yang bisa menyebabkan risiko pelebaran defisit dan ketidakpastian pendanaan.
Untuk menjawab keraguan tersebut, pemerintah harus berkomitmen menerapkan aturan fiskal yang konsisten, komunikasi kebijakan yang rapi, dan bukti eksekusi yang terukur. Pasalnya, Bank Indonesia yang memegang kunci kebijakan moneter sudah menjamin terus menjaga stabilitas rupiah, dan mengendalikan inflasi. Jadi tiinggal sisi fiskal dan tata kelola investasi institusional yang harus dibuat sama solidnya oleh pemerintah.
Pada akhir catatannya, Moody’s tidak sedang menilai ekonomi Indonesia lemah atau bermasalah, melainkan sedang mengingatkan bahwa ekonomi yang kuat bisa kehilangan momentum bila tata kelola kebijakan membuat investor ragu atau menebak-nebak.
“Inilah cara paling elegan untuk menjaga kredibilitas makroekonomi. Tak usah diperdebatkan, atau menyangkal dengan membeberkan fundamental ekonomi kita, karena kekhawatiran pasar hanya bisa dijawab dengan upaya nyata mempersempit bahkan meniadakan ruang abu-abu,” tutur Perdana. (jea)
