BRIEF.ID – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilu untuk mengamankan ruang siber dan sistem elektronik selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum 2024.
Kehadiran Satgas Pemilu BSSN diharapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berlangsung baik, terutama yang berkaitan dengan keamanan siber dan penyelenggaraan sistem elektronik.
“Jadi, kita punya Satgas Pemilu yang sudah bekerja sejak awal tahun dan selesai pekerjaannya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata juru bicara BSSN Ariandi Putra seperti dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).
Satgas Pemilu yang dibentuk BSSN bertugas untuk memperkuat keamanan sistem elektronik, menerapkan pencegahan dini, dan melakukan asistensi kepada lembaga terkait menghadapi ancaman serangan siber saat Pemilu 2024.
“Satgas Pemilu BSSN fungsinya adalah memperkuat sistem, melakukan pencegahan dini, dan melakukan asistensi,” ujar Ariandi.
BSSN juga akan melakukan pemeriksaan untuk menemukan kerentanan dan risiko keamanan sistem elektronik, Information Technology Security Assessment (ITSA) yang diharapkan dapat membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan tindakan penanganan ancaman serangan siber saat pemilu.
“Kita melihat secara utuh dari luar terkait dengan sistem elektronik, kita uji, dan kita lakukan ITSA dan laporan lengkapnya kita sampaikan ke KPU. Setelah itu, kita sampaikan jika ternyata ada titik-titik kerawanan atau kerentanan dan kita harapkan KPU dapat memperbaiki,” katanya.
Disebutkan, Satgas Pemilu BSSN memiliki mekanisme kerja yang serupa dengan satgas penanganan siber dan sandi saat penyelenggaraan KTT G20 tahun lalu, satgas itu sukses menjaga keamanan siber selama rangkaian kegiatan internasional itu.
“Beberapa hal yang kita lakukan di Satgas adalah mengadopsi G20 karena pengamanan siber G20 berjalan baik dan tidak terjadi apa-apa,” kata Ariandi.
Satgas Pemilu BSSN yang beranggotakan 171 orang itu juga menjalin kerja sama dengan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan badan penegak hukum lain dalam rangka pengamanan ruang siber selama persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.
Ariandi mengungkapkan, tahun ini KPU menjadi instansi dengan penanganan keamanan ruang siber yang paling diutamakan BSSN.
“Tahun ini tim teknis kita paling sering datang ke KPU, kita temukan kerentanan dan kita perbaiki. Kerentanan ini dapat dari hasil monitoring yang dilakukan dengan NSOC (pusat operasi keamanan siber nasional),” jelas Ariandi. (nov)
No Comments