BP2MI Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi Berantas TPPO

BRIEF.ID  – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan akan  menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk  mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Perintah Presiden sudah jelas, kami akan melaksanakan sungguh-sungguh di lapangan, komitmen kepada republik dan Merah Putih ini tidak boleh dicederai oleh hadirnya sindikat dan mafia,” kata  Benny  di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny berada di Istana untuk menghadiri rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi, yang membahas tentang tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mendengarkan  laporan  Kepala  BP2MI Benny Rhamdani  mengenai kasus  TPPO.

Disebutkan,  dalam tiga tahun terakhir, BP2MI telah   menangani sekitar  94.000 orang pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari negara-negara Timur Tengah dan Asia. Dari jumlah itu, sekitar 90% di antaranya berangkat secara tidak resmi dan diyakini diberangkatkan oleh sindikat penempatan pekerja migran ilegal.

“Jenazah  kurang lebih 1.900. Artinya, setiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk Tanah Air. Sama, 90% adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi, korban penempatan sindikat ilegal,” jelas dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar jajaran aparat pemerintah, termasuk Polri dan TNI untuk menempuh langkah-langkah cepat dalam satu bulan ke depan terkait TPPO untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara hadir dan bertindak cepat.

“Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat harus terus dilakukan. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja,” jelas  Benny.

BP2MI juga telah memecat   seorang staf berstatus pegawai negeri sipil (PNS),  delapan bulan silam karena yang bersangkutan terlibat dalam sindikat penempatan ilegal.

“Ini kejahatan kemanusiaan yang negara tidak boleh tunduk atau kalah melawan para sindikat dan mafia. Naif jika negara ini justru untuk penempatan pekerja dikendalikan oleh sindikat dan mafia,” katanya.