Bertemu Jokowi di Istana, Cak Imin Minta Harga BBM Direvisi

BRIEF.ID – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bersama sejumlah anggota pimpinan PKB bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Pada pertemuan itu, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin mengajukan empat rekomendasi hasil pertemuan “PKB Road to Pilpres 2024,” yang dihadiri 5.000 kader utama PKB dari kalangan pimpinan partai, anggota legislatif, dan eksekutif.

“Kami menyampaikan rekomendasi tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM). Apakah memungkinkan kalau BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum diturunkan,” kata Cak Imin.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi merespons permohonan PKB itu dengan menyatakan bahwa masih akan dihitung karena jumlah sepeda motor yang beroperasi di Indonesia mencapai 70 juta unit.

“Tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 ribu unit eh 70 juta unit,” kata Cak Imin.

Selain masalah BBM, Cak Imin juga mengeluhkan tentang ketersediaan pupuk di Tanah Air. Ia mengatakan, saat ini terjadi kelangkaan pupuk hingga di tingkat daerah.

“Ini menjadi kegelisahan PKB dan para kader utama di daerah. PKB merekomendasikan kepada Bapak Presiden agar distribusi pupuk diprioritaskan kepada petani yang hanya memiliki lahan seluas setengah hektare . Sebab, saat ini ketiadaan pupuk sudah sampai  level  di daerah,” ujarnya.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kehadiran Prabowo di Parade Militer, Pengakuan Tiongkok Posisi Strategis Indonesia di ASEAN

BRIEF.ID – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)...

Agensi Pekerja Migran Australia Temui  Wamen Christina

BRIEF.ID - Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia...

Xi Jinping, Putin dan Kim Jong-un Tampil Bersama di Parade Militer Tiongkok, Trump: Ada Konspirasi Menantang AS

BRIEF.ID - Presiden Tiongkok, Xi Jinping, memimpin Parade Militer,...

Jakarta Makin Aman, Pramono Cabut Kebijakan WFH

BRIEF.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencabut kebijakan...