BRIEF.ID – Laporan Tahunan dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyoroti utang pemerintah Republik Indonesia (RI), yang terus meningkat.
Dalam laporan tersebut, AMRO memprediksi utang pemerintah RI akan terus naik, dan bisa menembus 42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029.
AMRO bahkan memberi peringatan bahwa jika utang pemerintah RI tidak dikendalikan, maka kondisi RI dapat mengalami krisis ekonomi seperti Sri Lanka.
Para ekonom ASEAN+3 memaparkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi keuangan RI, dengan menyoroti 5 poin utama. Pertama, pengeluaran negara yang makin besar untuk program nonproduktif.
Kedua, pendapatan tak ikut naik, antara lain disebabkan penerimaan pajak yang menurun. Ketiga, disiplin anggaran dari kementerian dan lembaga dianggap semakin longgar dan rawan korupsi.
Keempat, risiko middle-income trap membayangi karena laju pertumbuhan ekonomi yang stagnan bahkan melambat. Kelima, Indonesia bahkan diokawatirkan akan kehilangan status sebagai kekuatan ekonomi Asia Tenggara pada 2030.
“Utang pemerintah harus segera dikendalikan. Ini bukan angka biasa, ini alarm, jika Indonesia ingin terhindar dari krisis fiskal seperti Sri Lanka,” bunyi Laporan AMRO, dikutip di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
AMRO memaparkan lonjakan utang pemerintah RI disebabkan oleh defisit keseimbangan primer yang melebar, biaya pinjaman yang makin mahal, serta pendapatan negara yang stagnan bahkan cenderung berkurang akibat batalnya kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) secara menyeluruh pada 2025.
Untuk mengendalikan utang pemerintah dan menghindarkan Indonesia dari krisis fiskal, para ekonom ASEAN+3 menyampaikan perlu dilakukan reformasi pajak yang serius, efisiensi belanja negara. dan transparansi dalam kebijakan fiskal.
“Tanpa lanhghkah konkret, ancaman krisis bukan cuma wacana tapi bisa menjadi kenyataan,” demikian laporan AMRO. (jea)
===
