BRIEF.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah mengajukan 15 poin tuntutan kepada Iran untuk mengakhiri perang. Sebagian besar poin tersebut sama dengan tuntutan AS sebelumnya terhadap Iran saat negosiasi perjanjian nuklir.
Seperti dilansir Wall Street Journal, Rabu (25/3/2026), Presiden AS, Donald Trump, membuka jalur diplomatik dengan Iran untuk mengakhiri konflik geopolitik di Timur Tengah.
Gedung Putih dilaporkan telah mengajukan 15 poin tuntutan kepada otoritas Republik Islam Iran untuk mencegah serangan lanjutan dari AS dan Israel, serta pecahnya perang di kawasan Timur Tengah.
“15 poin yang diberikan AS kepada Iran untuk mengakhiri perang, sebagian besar berpusat pada tuntutan Presiden Trump sebelumnya kepada Teheran,” demikian laporan Wall Street Journal, pada Rabu.
Ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah, seiring serangan balasan yang dilakukan Iran ke Israel dan negara-negara Teluk sejak Sabtu (21/3/2026), ditanggapi Presiden Trump dengan tawawan negosiasi.
Hal itu, meredam kejatuhan pasar saham, pasar obligasi, bahkan harga emas, yang selama 9 hari terakhir terus mengalami koreksi. Harga minyak dunia juga turun seiring sentimen positif jalur diplomasi yang ditempuh AS terhadap Iran.
Para pejabat dari Turki, Mesir, dan Pakistan berupaya agar pembicaraan antara pejabat AS dan Iran dapat diatur dalam 48 jam ke depan, tetapi kedua pihak masih jauh dari kesepakatan.
Pakistan menawarkan untuk menjadi mediator dalam pembicaraan perdamaian antara AS dan Iran untuk mengakhiri perang, sebuah tawaran yang diperkuat oleh Presiden Trump lewat cuitan di media sosial.
Sebaliknya, negara-negara Teluk justru khawatir dengan keinginan Trump menempuh jalur diplomasi dengan Iran. Para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) melobi Trump untuk tetap melanjutkan perang sampai Iran cukup melemah, sehingga tidak lagi menimbulkan ancaman di kawasan Teluk.
Sementara itu, Israel masih melancarkan serangan ke Iran, dan membantu pasukan militer AS untuk membuka blokade kapal tempur Irtan di Selat Hormuz.
Iran juga menegaskan otoritas atas Selat Hormuz, di mana perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kapal-kapal “non-musuh” dapat melewati jalur air tersebut asalkan berkoordinasi dengan otoritas Iran yang berwenang. (jea)
