BRIEF.ID – Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serius menghitung suara rakyat yang disalurkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Aria Bima mengaku kecewa terkait tingginya tingkat kesalahan yang bersumber dari penggunaan aplikasi Sirekap, yang dikembangkan KPU. Rakyat khawatir integritas pemilihan umum karena seolah-olah mempermainkan suara rakyat.
“Intinya, rakyat yang telah memberikan suara di TPS juga ingin mengerti apakah suaranya menjadi sesuatu. Rakyat punya hak untuk mengetahui sejauh mana suaranya menjadi fungsi politik,” kata Aria Bima saat konferensi pers di Media Lounge TPN, Jakarta (16/2/2024).
Berdasarkan video yang beredar di platform “X” (dulu Twitter) terdapat banyak kekeliruan pada proses input data melalui Sirekap. Setelah dilakukan pemindai (scan) ke aplikasi Sirekap, hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya langsung berubah drastis. Data yang ditampilkan pada laman pemilu2024.kpu.go.id berbeda dengan data manual yang tertera di C1 Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara).
Ia mengungkapkan usai pencoblosan surat suara, seolah-olah perhatian hanya tertuju pada hasil quick count (hitung cepat), padahal, di media sosial hampir setiap jam muncul data tentang berbagai kecurangan di lapangan.
“Kita begitu diasyikkan hasil quick count tapi rekapnya tidak diperhatikan. Selalu muncul saja di media sosial berbagai kecurangan yang ada. Untuk Sirekap, yang bermain-main dengan suara rakyat, suara di TPS, bisa kena azab. Untuk rekap, saya sekali lagi, pake ilmu titen wong Jowo, yang main-main dengan suara rakyat suara di TPS itu bisa kena azab,” ujarnya.
“Nggak percaya? Buktikan, coba buka internetnya, Komisioner KPU, Bawaslu, di tingkat pusat kabupaten dan provinsi yang main-main dengan suara rakyat benar ada yang kebele, yang main-main dengan suara rakyat kena azab. Tidak hanya menyalahi hukum tapi juga dosa,” tambah Aria Bima.
Aria Bima juga menegaskan kembali komitmennya bersama TPN untuk mengawal proses Pemilu dan melaporkan setiap indikasi kecurangan kepada otoritas berwenang.
Bagi dia, hal ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung jujur dan adil sebagai fondasi sistem demokrasi yang sehat.
“Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya orang Jawa, empat kali jadi panitia, jadi tim kampanye. Termasuk, lima kali menjadi anggota legislatif. Jadi, perlu saya sampaikan jangan macam-macam dengan rekapan karena urusan ini tidak hanya urusan duniawi tapi juga hak yang diberikan Tuhan. Maka, untuk itulah kami dari TPN bertanggung jawab dan betul-betul mengawal saksi,” jelasnya.
