BRIEF.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2026 mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit anggaran tersebut lebih besar atau melonjak 137,39% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan defisit APBN Januari 2025 yang tercatat sebesar Rp23 triliun atau 0,09% terhadap PDB.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan batas atas defisit APBN sebesar 2,68% terhadap PDB pada Tahun 2026. Berdasarkan porsinya, Defisit APBN Januari 2026 mencapai 7,9% terhadap target pemerintah yang sebesar Rp689,1 triliun.
Sedangkan menurut nilainya, defisit kali ini melonjak 137,4% dibanding realisasi defisit pada periode yang sebelumnya. Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan defisit APBN Januari 2026 masih sangat terkendali dalam desain koridor APBN 2026.
“Terkait defisit APBN, angka ini masih sangat terkendali dan masih berada dalam desain koridor APBN 2026. Defisit timbul karena adanya fenomena realisasi belanja yang lebih tinggi ketimbang penerimaan,” kata Purbaya dalam konferensi pers realisasi APBN Januari 2026, di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp172,7 triliun. Angka tersebut meningkat 9,5% dibanding realisasi pendapatan negara pada Januari 2025 yang sebesar R157,8 triliun.
Sementara realisasi belanja negara pada Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun atau melonjak 25,7% secara tahunan dibandingkan Rp180,8 triliun pada Januari 2025. Dengan demikian, pembiayaan anggaran negara tercatat tembus Rp105,1 triliun atau 15,2% dari target yang sebesar Rp689,1 triliun.
Keseimbangan Primer
Dalam konferensi pers tersebut, dipaparkan pula bahwa keseimbangan primer APBN sampai 31 Januari 2026 tercatat mengalami defisit Rp4,2 triliun atau tercatat 4,7% terhadap target sepanjang 2026 yang dipatok defisit Rp89,7 triliun.
Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan keseimbangan primer APBN pada periode sama tahun lalu, yang mengalami surplus Rp11,1 triliun.
Keseimbangan primer merupakan hasil dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer positif.
Sebaliknya, bila total pendapatan negara lebih kecil bila dibanding belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer negatif.
Sementara keseimbangan primer surplus berarti utang lama tak perlu dibayar dengan penarikan utang baru. Dalam istilah sehari-hari, pemerintah tak gali lubang untuk tutup lubang.
Dengan demikian, kinerja APBN pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalami gali lubang tutup lubang pada bulan pertama di tahun ini.
Terkait dengan kondisi tersebut, Menkeu Purbaya lagi-lagi menyampaikan keseimbangan primer APBN tetap terkelola secara prudent.
“Keseimbangan primer ini dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar keuangan,” tutur Purbaya. (jea)
