BRIEF.ID – Pemerintah disarankan agar tidak menilai keberhasilan pelaksanaan APBN 2027 hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan ke setiap pos.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menyarankan pemerintah memperhatikan kualitas tata kelola dan efektivitas belanja negara yang kini menjadi faktor penting agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kholid mengatakan setiap alokasi anggaran harus dieksekusi secara efektif dan tepat waktu, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa pelaksanaan yang berkualitas, menurut Kholid, peningkatan anggaran berisiko tidak berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Kholid mengingatkan bahwa prioritas APBN seharusnya mencakup kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor energi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dibandingkan tahun sebelumnya.
“Beberapa pos memang sebagaimana prioritas pemerintah, kedaulatan pangan, kemudian pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah transfer keuangan daerah juga naik secara cukup baik,” tutur Kholid dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (6/10).
Dia menilai kenaikan TKD merupakan salah satu bentuk respons pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di daerah. Tambahan anggaran itu diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendukung program pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, Kholid juga mengingatkan bahwa kenaikan alokasi anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan APBN. Persoalan berikutnya, kata Kholid adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar terserap dan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Maka dari itu, katanya, DPR juga perlu mengawasi pelaksanaan anggaran agar tidak berhenti pada angka-angka dalam dokumen APBN. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan program yang dibiayai negara berjalan sesuai target dan tidak menyimpang dari peruntukannya.
Tidak lupa, Kholid menekankan pentingnya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan kualitas belanja negara atau quality of spending dalam pelaksanaan APBN 2027.
“Governance-nya, tata kelolanya harus bagus, kemudian quality of spending-nya harus bagus,” katanya.
Menurutnya, persoalan tata kelola menjadi penting karena anggaran negara berasal dari uang publik. PasalnyaC setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi proses maupun hasilnya.
Kholid juga meminta pelaksanaan APBN mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tata kelola pemerintahan yang bersih serta penggunaan anggaran harus dijauhkan dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Selain bebas dari penyimpangan, dia juga menilai belanja negara harus dilaksanakan tepat waktu.
“Keterlambatan eksekusi anggaran juga dapat mengurangi efektivitas program dan berpotensi membuat manfaat pembangunan tidak segera dirasakan masyarakat,” tutupnya. (ayb)
