BRIEF.ID – Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, periode 2024-2029 Andi Anzhar Cakra Wijaya optimistis di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie, Kadin Indonesia akan menjadi mitra strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
“Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah sangat vital berperan membangun perekonomian untuk menuju Indonesia Emas 2045,” kata Andi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Andi menyebut, pada gelaran musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9/2024) mendukung penuh Anindya Bakrie untuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid.
“Saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Daerah Khusus Jakarta mendukung penuh pencalonan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia Periode 2024-2029,” ujar Andi.
Andi bersama para Pengurus Kadin DKI Jakarta juga mengucapkan selamat kepada Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi.
“Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie menjadi Ketum Kadin Indonesia Periode 2024-2029,” katanya pula.
Sementara itu, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia yang juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menjelaskan peserta yang hadir dalam Munaslub sebanyak 28 Kadin provinsi. Mereka menyepakati Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
“Sudah selesai tadi. Secara aklamasi terpilih. Dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah, 25 asosiasi, pimpinan juga hadir, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin (Anindya),” ujar Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet.
Bamsoet menegaskan, karena peserta Munaslub merupakan pimpinan Kadin daerah secara mayoritas dan sudah aklamasi, yakni 28 dari 34 Kadin provinsi, maka kepemimpinan Anindya Bakrie dianggap legal dan sah.
Dalam AD/ART organisasi disebutkan, pemilihan ketua umum dalam munaslub sudah dapat ditetapkan jika daerah memang membutuhkan ketua baru, tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang tengah menjabat.
“Ini kan, kita hanya melaksanakan. Melaksanakan keinginan asosiasi, daerah. Jadi tidak ada agenda lain, kecuali memediasi apa yang diusulkan daerah,” ujar dia.
