BRIEF.ID – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melanjutkan pembebasan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB sampai harga referensi CPO lebih besar atau sama dengan US$ 800 per metrik ton (MT).
Dalam Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Airlangga mengatakan kebijakan itu diterapkan karena harga indeks pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.
“Insentif ini kami pertahankan karena sekarang harganya masih sekitar US$ 713 per metrik ton, jadi tarif pungutan ekspor nol dolar AS per metrik ton berlaku sampai Desember. Tetapi, begitu harga naik ke US$ 800 per metrik ton, kebijakan itu tidak berlaku,” kata Airlangga melalui keterangan tertulis Senin (31/10/2022).
Airlangga mengatakan, penyesuaian skema tarif pungutan ekspor diharapkan dapat memberikan efek keadilan dan kepatutan bagi distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri. Pungutan ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.
Ia menjelaskan ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha di sektor yang memberikan nilai tambah lebih.
Di samping itu, rapat juga memutuskan untuk mempercepat realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai, dan sorgum, sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
Tim teknis melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS
PSR, lanjutnya, juga perlu diperbaiki agar selisih harga tandan buah segar (TBS) pekebun mitra dan nonmitra semakin mengecil dan pada rapat koordinasi komite pengarah berikutnya khusus PSR yang dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022.
