BRIEF.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan masyarakat kelas menengah (middle class) menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Terkait dengan itu, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) fokus meningkatkan kalangan kelas menengah agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten di angka 6% sampai 7%.
Menurut Airlangga, kelas menengah Indonesia tercatat sekitar 17,13%, dan aspiring middle class (AMC) mendekati 50%. Sebelum Covid-19 angkanya sedikit lebih tinggi.
“Makanya memang ada efek dari Covid-19 yang sering disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan sebagai scarring effect,” kata Airlangga saat konferensi pers dialog yang bertajuk ‘Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045’ di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Saat ini, lanjutnya, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.
Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan kebijakan subsidi di sektor perumahan bagi kelas menengah, antara lain dengan menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menjadi 100% sampai Desember 2024, dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga telah melakukan inisiasi beberapa program lain seperti perlindungan sosial (perlinsos), insentif pajak, Program Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sebagai informasi, calon kelas menengah atau aspiring middle class (AMC) merupakan kelompok masyarakat yang berhasil naik kelas, namun masih rentan miskin.
Pemerintah menetapkan target masyarakat kelas menengah mencapai 80 persen pada 2045.Peningkatan kelas ini diharapkan terealisasi secara bertahap dari tahun ke tahun.
“Jadi proporsi kelas menengah tahun 2045 juga diharapkan mencapai 80 persen. Karena kan kelas menengah ini menjadi bantalan dari perekonomian. Kalau supaya kokoh perekonomian maka kelas menengah harus tebal,” ungkap Airlangga.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Ekonomi KKP/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan penguatan kelas menengah penting bagi Indonesia agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Untuk itu, industrialisasi usaha menjadi langkah yang penting. Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi kelas menengah (middle class jobs).
Di samping itu, aspiring middle class harus menjadi perhatian bersama. Aspiring middle class yang tercatat sekitar 50 persen perlu untuk dikembangkan sampai menjadi masyarakat kelas menengah.
“Sebenarnya kan ini kita punya aspiring middle class yang sekitar 50%. Ini tugas kita dalam RPJPN bagaimana menaikkan itu kan harus menjadi middle class, ada 50 persen punya potensi yang kita naikkan jadi middle class,” tutur Amalia.
No Comments