BRIEF.ID – Penutupan ratusan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa restrukturisasi perusahaan negara tidak berhenti pada sekadar memangkas jumlah entitas.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela Wiradinata, meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan proses penyehatan BUMN benar-benar menyentuh persoalan fundamental perusahaan, mulai dari kinerja, aset, utang hingga kontribusinya terhadap negara dan masyarakat.
Ida mendukung langkah pemerintah untuk merampingkan struktur BUMN. Namun, menurutnya, ukuran keberhasilan restrukturisasi tidak semata-mata dilihat dari berapa banyak perusahaan yang ditutup atau digabungkan.
“Danantara harus dengan cepat menyelesaikan evaluasinya dan menyampaikannya secara terbuka terkait kinerja, aset, utang, dan kontribusi masing-masing BUMN, sehingga tidak ada perusahaan negara yang jadi beban,” tutur Ida dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/8).
Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut, evaluasi secara menyeluruh diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi setiap perusahaan negara.
Dia menilai transparansi tersebut penting sekaligus untuk memastikan kebijakan restrukturisasi tidak hanya menghasilkan struktur BUMN yang lebih ramping, tetapi juga perusahaan yang lebih sehat secara keuangan dan memiliki kontribusi yang terukur.
Dengan kata lain, kata Ida, pengurangan jumlah BUMN juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas perusahaan yang dipertahankan.
Ida menilai setiap BUMN harus memiliki arah bisnis yang jelas, kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kontribusi yang nyata bagi negara dan masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan Ida terhadap kelompok BUMN Karya. Menurut Ida, perusahaan-perusahaan konstruksi milik negara membutuhkan restrukturisasi dan konsolidasi yang lebih serius agar dapat kembali menjalankan kegiatan usaha secara sehat.
Persoalan BUMN Karya selama ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mendapatkan proyek, tetapi juga bagaimana memastikan proyek tersebut menghasilkan arus kas yang sehat dan tidak semakin membebani neraca perusahaan.
Maka dari itu, Ida meminta penugasan proyek kepada BUMN Karya dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan produktivitas proyek dan kepastian pembiayaannya.
“BUMN Karya perlu diarahkan pada proyek yang produktif dan memiliki kepastian pembiayaan, memperkuat tata kelola, mengendalikan utang, serta menghindari praktik mengambil proyek tanpa perhitungan kemampuan keuangan,” kata Ida.
Ida juga mengingatkan agar efisiensi perusahaan negara tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurut dia, restrukturisasi harus mampu menyelesaikan akar persoalan BUMN, bukan sekadar mengubah struktur organisasi atau mengurangi jumlah perusahaan.
“Jangan sampai restrukturisasi hanya menyelesaikan persoalan di atas kertas, tetapi tidak menyentuh akar masalahnya,”ujar Ida.
Pernyataan tersebut menjadi relevan di tengah langkah Danantara merampingkan ekosistem perusahaan negara. Sebelumnya, BPI Danantara disebut telah menutup 274 BUMN hingga akhir Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan struktur BUMN.
Langkah tersebut pada akhirnya akan diuji bukan dari banyaknya entitas yang berhasil dikurangi, melainkan dari kemampuan perusahaan negara yang tersisa untuk memperbaiki kinerja, mengelola utang, memperkuat tata kelola, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi negara.
Dengan demikian, agenda penyehatan BUMN menghadapi pekerjaan yang lebih besar setelah tahap perampingan struktur: memastikan perusahaan yang dipertahankan benar-benar layak secara bisnis, sehat secara keuangan, dan memiliki fungsi yang jelas dalam perekonomian nasional. (ayb)
