BRIEF.ID – Aksi masyarakat sipil dan kalangan intelektual terus bergerak seiring munculnya kekhawatiran situasi politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.
Dalam dua pekan terakhir bergulir gerakan intelektual kampus menuntut netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparatur negara, pada Pemilu 2024.
Pada Senin 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, karena pelanggaran etik, yaitu meloloskan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mengikuti tahapan Pemilu. Putusan itu dijatuhkan berdasarkan gugatan sejumlah aktivis ’98, di antaranya Petrus Hariyanto.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan, gerakan ini terjadi karena sejumlah indikasi kecurangan Pemilu yang dimulai dari pencalonan Gibran menjadi Cawapres pada kontestasi Pilpres 2024.
“Ya, mengapa misalnya para guru besar di berbagai kampus itu menyuarakan bahwa Pemilu ini harus jujur dan adil ya. Kita juga mencatat bahwa kalau melihat dari segi hukum, setidaknya ada dua lembaga yang sudah menyatakan terjadinya pelanggaran etis berat,” ujar Ikrar dalam diskusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bertajuk “Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024” di Jakarta, Senin (5/2/2024).
“Kalau dikatakan mereka partisan, menurut saya itu gak benar. Kalau mereka partisan untuk membenahi jalannya pemilu kita agar terhindar dari persoalan-persoalan intimidasi, terjadinya penggunaan kekuasaan secara tidak baik, bukan hanya pembagian Bansos, juga menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih,” tegas Ikrar.
Pada ranah media sosial, kata dia, aksi masyarakat sipil ini sempat mendapatkan tudingan bahwa yang bergulir semata-mata diarahkan untuk perang narasi, membela kepentingan tertentu.
Tudingan yang bergulir di media sosial itu mendapatkan reaksi dari sejumlah musisi di platform X (dulu Twitter). Salah satunya adalah Baskara Putra (Hindia). Baskara menuliskan di akun X miliknya @wordfangs “Kampus gerak dibilang dibayar. Siapa aja ada yang gerak dibilang dibayar. Gitu dah kalo kebiasa dapet dukungannya dari bayaran doang.”
Sementara itu, mantan Menristek Muhammad AS Hikam mengungkapkan, gerakan masyarakat sipil yang kian tak terbendung merupakan penolakan atas kembalinya otoriterisme. Hikam berharap aksi masyarakat sipil ini menjadi lebih inklusif.
“Saya melihat pentingnya masyarakat sipil untuk bergerak jangan sampai habis betul-betul. Situasi sekarang begitu pelik dan saya tidak tahu bagaimana kita bisa escape dari masalah ini,” tutur Hikam.
Daftar Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden Beserta Aparatur Negara
1. UGM 31 Januari 2024
2. UII 1 Februari 2024
3. Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024
4. Unand 2 Februari 2024
5. UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024 (Rilis Media)
6. UNHAS 2 Februari 2024
7. Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024
8. Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024 (Rilis Media)
9. UI 2 Februari 2024
10. UMY 3 Februari 2024
11. UAD 5 Februari 2024
12. Universitas Sanata Dharma 12 Februari 2024
13. APMD 6 Februari 2024
14. UNPAD 3 Februari 2024
15. Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024
16. UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, senin 5 Feb 2024
17. Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024
18. UNAIR 5 Februari 2024
19. LP3ES 3 Februari 2024
20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia (Pernyataan Sikap)
21. UMS 5 Februari 2024
22. Univ Janabadra Yogya, kampus pingit. senin 5 Feb 2024
23. Universitas Brawijaya 5 Februari 2024
24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia
25. STF Driyarkara 5 Februari 2024
26. Universitas Islam Malang (Unisma) (Pernyataan Sikap)
27. IPB University: Forum Keluarga Besar IPB memanggil untuk Demokrasi Bermartabat.
28. Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024
No Comments