BRIEF.ID – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD berorasi ilmiah di hadapan ratusan mahasiswa pada Sidang Terbuka Senat Wisuda ke-40 Universitas Komputer Indonesia (Unikom) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023). Mahfud mengaku, materinya berisi orasi ilmiah akdemik. Bukan orasi politik praktis elektoral.
“Sebelum memulai, saya tegaskan ini orasi ilmiah, bukan orasi politik elektoral. Yang hadir di sini sudah punya pilihan sesuai hati nurani masing-masing,” ungkap Mahfud.
Para lulusan sarjana, lanjutnya, wajib menjadi intelektual yang bermoral. Sebab, mendapat ijazah dan ilmu saja tidak cukup. Orang bisa jadi sarjana, tapi belum tentu intelektual.
“Sarjana itu ijazah. Skill ada, tapi belum menggambarkan moralitas. Intelektual itu menggambarkan watak pendidikan bermoral,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari jumlah koruptor sebanyak 1.250 orang, 84% adalah sarjana. Bahkan, ada yang bergelar profesor. Para pelaku korupsi ini jelas tidak intelek, tidak punya moralitas, dan integritas untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Diharapkan, para wisudawan bukan hanya mendapat gelar sarjana, juga intelektual. Punya tanggung jawab moral memajukan bangsa dan negara. Sesuai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya otak, tetapi watak.
“Orang yang ilmunya dalam, pasti punya moral dan integritas. Karena dia selalu beriman kepada Allah. Tidak melakukan tindakan destruktif, kalau di pemerintahan, bersih dari korupsi dan intrik politik yang merugikan masyarakat dan bangsa,” tambahnya.
Indonesia Emas
Mahfud dalam orasinya juga menyinggung mengenai prasyarat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ia mengatakan, syarat untuk menuju Indonesia Emas adalah pertumbuhan ekonomi merata, pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, dan demokrasi berkualitas
Soal pertumbuhan ekonomi yang merata, pendapat perkapita pada tahun 2045 mencapai US$ 23.300. Sekarang baru US$ 4.600. Selain itu, angka partisipasi pendidikan nanti, 74% lulusan SMA masuk ke Perguruan Tinggi dengan mudah. Sekarang baru 11 sampai 13%.
“Pertumbuhan ekonomi rata-rata harus mencapai 6% menuju 2045,” katanya.
Dikatakan, penegakan hukum harus konsisten. Kalau tidak negara akan mengalami disorientasi. Ketika dibiarkan akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan. Ketika terus berlangsung, terjadilah disobedience, atau perlawanan. Maka akan berlanjut pada disintegrasi. Inilah urutannya hancurnya negara.
“Banyak negara hancur karena penegakan hukumnya bobrok. Saat terjadi ketidakadilan, rakyat pasti melawan,” ungkapnya sembari memberi contoh negara-negara timur tengah yang runtuh karena pemerintahannya tak adil.
Terkait pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia masih di angka 34 dari 100. Korupsi masih berlangsung dari pusat hingga ke daerah di berbagai lembaga.
“Pemberantasan korupsi itu jangan sampai main-main. Kalau penegakan hukum ditegakkan, 50 persen masalah selesai,” ingatnya.
Syarat selanjutnya, demokrasi yang berkualitas. Demokrasi harus benar, bukan transaksional dan jauh dari kata teror. Keputusan keputusan yang diambil hatus terbuka bukan selintutan.
“Dan terakhir, toleransi beraga harus dijaga. Indonesia ini paling jamak dan plural. Jumlah suku 1.360. Agama semua dengan seluruh sekte dan alirannya ada. Bahasanya 762 bahasa daerah,” tambahnya.
Mahfud juga mengingatkan, Pemilu 2024 harus berjalan bermartabat dan berkualitas.
“Semua orang boleh memilih siapa pun dan partai apapun. Tidak boleh ada tekanan dan intimidasi Rakyatnya juga harus sadar. Jangan mau transaksional,” pungkasnya.
No Comments