BRIEF.ID – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengedukasi masyarakat tentang larangan money politic atau politik uang, saat menemui warga di Desa Bulakan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).
Pendidikan itu disampaikan Ganjar ketika salah seorang perwakilan perajin batik bernama Sri Sugiarti menyampaikan aspirasi mengenai akses permodalan bagi pelaku usaha, dan ia secara khusus meminta diberikan modal usaha senilai Rp 20 juta kepada kelompok perajin batik.
Namun, pada masa kampanye ini, Ganjar dengan berat hati menolak permintaan itu, karena termasuk kategori money politic, yang dapat berujung pada hukuman pidana. Ganjar meminta Panwaslu yang hadir di lokasi untuk menjelaskan kepada warga terkait money politic.
“Pada masa Pemilu seperti ini, saya senang Panwas selalu membantu untuk menjelaskan bahwa yang seperti ini tidak boleh. Saya bisa beri bantuan Rp 20 juta. Tapi, kalau kami bantu pada suatu kelompok, pada masa kampanye seperti ini, orang akan menilai ini money politic,” kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, yang dibutuhkan warga adalah modal perbankan. Disebutkan, saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, dua periode telah membuat kebijakan untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha.
Ganjar bersama Bank Jateng meluncurkan program Kredit Mitra Jateng (KMJ) 25, yaitu kredit tanpa agunan fisik dengan bunga 7%. Suku bunga merupakan langkah maju yang signifikan ketika suku bunga dapat diturunkan dari 12% menjadi 7%, sehingga mengurangi beban peminjam.
Kebijakan itu kemudian diadopsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7% dan sekarang turun lagi hingga 6%.
“Ada Kredit Mitra Jateng 25 di Bank Jateng, model KUR daerah, KUR pusat ada, suku bunganya dulu juga kita yang menginisiasi dengan 7% akhirnya yang KUR pusat juga 7%. Bahkan, sekarang menjadi 6%,” jelas Ganjar.
Upaya itu tak luput dari program paslon Ganjar-Mahfud untuk membantu pelaku usaha dan memajukan UMKM, melalui Program Ganjar-Mahfud “Indonesia Berdaya” yang fokus pada pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Bagi pelaku UMKM, program mudah berusaha akan diiringi pendataan UMKM sampai ke level kabupaten dalam Satu Data Indonesia. Selain itu, meningkatkan kualitas pelaku UMKM melalui inkubasi bisnis dan coaching clinic.
Implementasinya akan dilakukan dengan mempermudah pendaftaran bisnis UMKM di OSS, mengalokasikan kredit perbankan minimal 35 persen ke sektor UMKM. Juga menaikkan subsidi bunga KUR dari pemerintah sampai dengan 20 persen untuk pelaku UMKM,
“Kita berikan solusi. Diases, didampingi, ditunjukkan caranya. Sebetulnya yang mereka butuhkan adalah ekosistemnya. Kalau sudah ada komunitas, kelompoknya, dan pendamping. Kita arahkan,” jelas Ganjar.
No Comments