Mendagri: Masalah Pembangunan Tempat Ibadah Bisa Terselesaikan Secara Baik

BRIEF.ID – Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan, yang sebelumnya dikenal GKI Yasmin, merupakan buah dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat dan para tokoh agama setempat.

“Nah, ini saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa suatu masalah, termasuk masalah pembangunan atau pendirian tempat ibadah, itu bisa terselesaikan dengan cara-cara yang baik, tanpa konflik, dengan kepemimpinan yang baik, kemudian manajemen yang baik, koordinasi

yang baik, dan mampu merangkul semua pihak; sehingga ditemukan titik temu yang baik juga,” kata Tito usai peresmian GKI Pengadilan di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4/2023).

Peresmian GKI yang bertepatan dengan perayaan Paskah tersebut, Tito bersyukur karena konflik cukup lama terjadi terkait pembangunan rumah ibadah umat Kristen itu.

“Pertama-tama, saya tentunya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena permasalahannya cukup panjang ya, selama lebih kurang 16 tahun. Hari ini secara resmi, secara official ya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh cara-cara yang baik juga,” katanya.

Tito, yang pernah mengawal demonstrasi jemaat GKI Pengadilan saat dia menjabat sebagai kepala Polda Metro Jaya, mengaku pusing karena konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bogor itu sempat mengalami kebuntuan.

Namun, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah pusat, Tito bersyukur ada solusi terhadap konflik itu.

“Hormat saya kepada Bapak Menko Polhukam  Mahfud MD yang telah memberikan dorongan dan terus menerus untuk negara hadir. Ini kata-kata yang selalu kami catat,” katanya.

Pembangunan GKI Pengadilan dengan kapasitas 300 jemaah itu telah menjalani pembangunan selama dua tahun. Konflik terkait pendirian rumah ibadah itu pun sempat menjadi sorotan nasional, sehingga Pemerintah pusat turut mendorong penyelesaiannya.

GKI Pengadilan yang diresmikan berlokasi di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat.

Tito menilai usaha pemerintah daerah untuk turun ke lapangan dalam menyelesaikan masalah dan tidak lelah berkomunikasi bersama Pemerintah pusat dan masyarakat itu patut dicontoh. (antara)