BRIEF.ID – Pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia melambat selama triwulan pertama atau 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu, disampaikan Research Associate CORE Indonesia, Prof.Dr. Sahara, SP. MSi, dalam Diskusi 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Telaah Kritis Prospek, Tantangan, dan Peluang Sektor Strategis Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Menurut dia, tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan sudah terlihat sejak paruh kedua 2024, seiring penurunan daya beli, permintaan ekspor, dan dampak dari ketidakstabilan global akibat ketegangan politik di Timur Tengah.
Hal itu, membuat pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2% menjadi 5% pada tahun 2024. Adapun pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2024 tercatat sebesar 5,11% (year-on-year/yoy), triwulan II-2024 mencapai 5,05%, triwulan III-2024 sebesar 4,95%, dan triwulan IV diproyeksikan hanya mencapai 5%.
Sementara neraca perdagangan Indonesia menunjukkan perlambatan, meskipun masih membukukaan surplus selama 56 bulan berturut-turut.
Hal itu, terlihat dari penurunan surplus neraca perdagangan sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik. Pada November 2024, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar US$4,42 miliar, namun turun menjadi US$2,24 miliar pada Desember 2024.
“November ke Desember 2024, kinerja ekspor Indonesia turun sekitar 2%, karena permintaan yang turun dari Tiongkok, khususnya untuk komoditas besi dan baja, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak hewan,” kata Sahara.
Dia menyampaikan kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan akan berlanjut di tahun 2025. Hal itu, dipengaruhi berlanjutnya pelemahan daya beli masyarakat, dan perlambatan ekonomi global, termasuk negara-negara mitra utama Indonesia, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan ASEAN.
Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 diperkirakan relatif stagnan di angka 3,2% seperti pada tahun 2024.
PDB AS di tahun 2025 diproyeksikan hanya mencapai 2,2%, Tiongkok 4,5%, India 6,5%, dan ASEAN 4,5%.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sekitar 5,2% dengan inflasi yang terjaga di kisaran 2,5%. Namun dengan tren penurunan daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi negara-negara mitra utama, dan penurunan daya beli masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan neraca perdagangan diprediksi cenderung stagnan di tahun ini.
Hal itu, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Prabowo, jika ingin menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagaangan Indonesia yang menghadapi tantangan global cukup berat di tahun 2025.
Dia menyebutkan, ada beberapa ancaman yang harus diwaspadai Indonesia, karena berdampak signifikan menekan pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan.
Pertama, kemungkinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberlakukan kenaikan tarif barang impor sebesar 10% untuk negara-negara mitra, hingga 60% untuk barang Tiongkok.
“Kebijakan ini bisa berpengaruh bagi ekspor kulit dan sejumlah komoditas unggulan kita ke Amerika Serikat,” ujarV Sahara.
Kedua, perlambatan ekonomi dan pemberlakuan tarif tinggi dari AS akan membuat Tiongkok menekan produksi, sehingga permintaaan beberapa bahan mentah dan komoditas impor dari Indonesia bisa menurun.
Selain itu, barang-barang Tiongkok yang tidak dapat masuk ke AS akibat tarif tinggi akan membanjiri emerging market termasuk Indonesia, sehingga mengancam kelangsungan industri di dalam negeri.
Sektor Jasa
Sahara menuturkan, salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan kontribusi dari sektor jasa, yang juga dapat diekspor.
Dia mengungkapkan, sejak tahun 2020 hingga 2024, sektor jasa Indonesia cenderung defisit, karena lebih banyak menggunakan jasa di luar negeri, bahkan mengimpornya masuk ke Indonesia.
Selama ini, lanjut Sahara, banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke Singapura dan Malaysia, begitu juga dengan masuknya universitas luar negeri ke Indonesia. Hal itu menjadikan sektor jasa Indonesia mengalami defisit, dan terhitung sebagai impor jasa.
“Ada yang tidak terpantau, yaitu kita juga impor jasa. Misalnya, untuk berobat ke Singapura dan Malaysia, juga kuliah ke luar negeri atau masuknya universitas asing ke Indonesia,” ungkap Sahara.
Dia menyampaikan, pemerintahan Prabowo seharusnya menaruh fokus pada sektor jasa Indonesia, yang unggul dan dapat diekspor ke negara lain. Dengan demikian, ekspor Indonesia tidak hanya dititikberatkan pada barang atau komoditas, yang mayoritas masih dalam bentuk mentah.
Hal ini, harus dilakukan peemerintah dalam rangka mendorong pencapaian Indonesia Emas pada 2045, di mana Indonesia menargetkan masuk ke jajaran negara-negara maju di dunia.
Menurut Sahara, semakin maju suatu negara maka sektor jasa memegang peranan penting bahkan bisa diekspor. Seperti K-Pop di misalnya bisa diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia.
“K-Pop itu bukan sumber daya alam tapi merupakan sektor jasa dari skill, dan terbukti menjadi kontributor terbesar untuk PDB Korea Selatan. Sementara di Indonesia, kita mengalami defisit sektor jasa, jadi masih jauh dari ukuran negara maju,” tutur Sahara.
Selain meningkatkan kontribusi sektor jasa, lanjutnya, pemerintah Indonesia harus betul-betul merealisasikan program hilirisasi, sehingga bisa menghidupkan sektor industri, dan mendorong ekspor barang jadi, yang memiliki nilai lebih dibandingkan ekspor bahan mentah.
“Indonesia juga harus manfaatkan perundingan CEPA, begitu juga BRICS agar mampu melindungi kepentingan dalam negeri, dan tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi negara-negara mitra,” kata Sahara. (jea)
