BRIEF.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, ekonomi dan keuangan syariah bukanlah konsep yang hanya ditujukan bagi umat Islam. Praktik ini telah diterima secara luas oleh semua kalangan masyarakat karena bersifat inklusif dan mengedepankan keadilan.
Di tatanan global, negara-negara berpenduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Sebagai contoh, Brasil, Australia, dan Thailand terdepan dalam ekspor produk makanan halal,” kata Wapres pada Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Kamis (6/6/2024).
Wapres mengungkapkan, negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya sebagai pusat pasar keuangan Islam. Di dalam negeri, lanjut Wapres, pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya optimistis Indonesia bukan hanya menjadi konsumen halal terbesar, juga produsen halal terbesar di dunia,” kata Wapres.
Wapres menilai, ekonomi Syariah telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraannya.
“Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif,” kata Wapres.
Ia mengatakan, setiap usaha wajib menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar lebih berdaya dan sejahtera.
Wapres juga mengingatkan besarnya potensi Papua Barat Daya dalam bidang pariwisata yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan dengan konsep syariah atau ramah muslim. Misalnya, ada makanan halal dan tempat ibadah di rumah makan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Korea dan Thiongkok.
“Saya menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini. Salah satunya pesona Raja Ampat, yang saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia. Jadi, wisata yang ramah muslim itu bukan disyariahkan wisatanya. Bukan, tapi layanannya. Jadi, bukan kemudian dijadikan wisata muslim syariah begitu, tapi wisatanya tetap biasa, alam ataupun juga kuliner, tetapi di situ ada layanan syariahnya,” ucapnya.
