BRIEF.ID – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan sekitar 70% penduduk Asia Tenggara tidak memiliki rekening bank, sehingga transformasi digital menjadi terobosan untuk meningkatkan inklusivitas di Indonesia.
Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pada tahun 2023 jumlah penduduk Asia Tenggara mencapai 679,69 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 8,09% dari total penduduk dunia, yang mencapai sekitar 8,4 miliar jiwa.
Kementerian BUMN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mempercepat digitalisasi sebagai bentuk adaptasi menghadapi perubahan zaman yang mengarah kepada layanan keuangan digital.
“Sebanyak 70% penduduk ASEAN tidak memiliki rekening bank. Selain itu, sekitar 39 juta dari 70 juta UKM kekurangan pendanaan yang cukup besar dengan nilai US$ 300 miliar per tahun,” kata Rosan saat berbicara pada plenary session AIPF bertajuk “Inclusive Digital Transformation” di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Rosan menyatakan, inklusi keuangan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan.
“Inisiatif keuangan digital di seluruh kawasan ASEAN juga telah berkontribusi bagi mempercepat inklusi keuangan di kawasan. Selama beberapa tahun terakhir, kemajuan nyata telah terlihat dalam transformasi BUMN di tengah gelombang keuangan digital,” kata dia.
Pertumbuhan dan revolusi keuangan digital, lanjutnya, telah meningkatkan kinerja negara, seperti yang terjadi selama beberapa tahun terakhir Indonesia sehingga kini berada di garis depan revolusi keuangan digital.
Selain itu, kata Rosan, pelaku teknologi finansial (tekfin) di Indonesia meningkat enam kali lipat dari 51 tekfin menjadi 300 tekfin, selama periode 2011 hingga 2022.
Ia menyampaikan bahwa 3% dari total populasi masyarakat Indonesia memilih dompet elektronik sebagai metode pembayaran pada 2021 dan menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju di ASEAN.
“Transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat jelas dengan pembayaran nontunai yang melonjak dari US$ 830 juta menjadi U$ 26,2 miliar selama periode 2017 hingga 2022,” lanjutnya.
Ia mengatakan, transisi ini menghasilkan ekosistem transaksi digital yang terus berkembang, yang tercermin pada nilai pembayaran digital yang tumbuh dari sekitar US$ 206 miliar pada 2019 menjadi US$ 266 miliar pada 2022.
“Diperkirakan pembayaran digital Indonesia akan menyentuh angka US$ 400 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini mendorong komitmen kami untuk memastikan eksklusivitas keuangan bagi masyarakat Indonesia,” kata Rosan.
