BRIEF.ID – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pentingnya pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusantara agar tidak menjadi proyek terlantar yang membebani negara. Politisi Partai Nasdem itu mendorong agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di Nusantara sebagai langkah awal menghidupkan aktivitas pemerintahan.
“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di IKN. Gedung-gedung pemerintahan sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan membengkak,” kata Saan dalam keterangan video yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Saan mengatakan, keberadaan Wapres di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan itu tidak dibiarkan kosong. Selain itu, kehadiran Wapres juga dapat menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian/Lembaga yang berkantor di sana.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” kata dia.
Saan juga menyoroti pengalokasian anggaran IKN agar tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan lainnya. Dengan aktivitas pemerintahan berjalan di IKN, maka proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban besar bagi fiskal negara.
“Presiden Prabowo mempunyai agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegas Saan.
Lebih lanjut dikatakan, semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, ia optimistis misi tersebut dapat tercapai secara bertahap.
“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya. (nov)
