BRIEF.ID – Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mengajak masyarakat memilih Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) berdasarkan rekam jejak yang jelas.
Hal itu disampaikan TGB saat membahas perjalanan karier Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD pada pengajian dan doa bersama untuk Ganjar-Mahfud di GOR Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/1/2024).
TGB mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan melihat bagian terluar para sosok calon pemimpin. Mereka harus memperhatikan rekam jejak hingga bagaimana tanggung jawab para calon pemimpin.
Ia mengatakan, pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud telah memenuhi syarat menjadi pemimpin negara.
“Rekam jejak yang sebelumnya sudah ditunjukkan ketika Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah, ketika beliau 10 tahun di DPR RI. Ketika Pak Mahfud di Kementerian, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, tidak pernah menyakiti umat,” katanya.
Selain itu, kata TGB, Ganjar-Mahfud memiliki visi-misi yang sangat jelas, di antara yang ditawarkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti, menjadi salah satu dari 21 Program Unggulan.
TGB mengatakan KTP Sakti mengacu pada KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
“Sekarang itu masih banyak kartu. Maka nanti kalau Ganjar-Mahfud diberikan amanah semua akan kartu itu akan dihilangkan cukup dengan KTP saja,” tegas Ketua Harian Partai Perindo ini.
Ia membeberkan, saat ini bantuan yang diterima masyarakat belum terpusat pada satu kartu, melainkan tersebar dalam beberapa kartu. Misalnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Tani, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan sebagainya.
“Tapi kelak akan cukup dengan KTP Sakti, pupuk untuk petani cukup dengan KTP, solar untuk nelayan cukup dengan KTP, termasuk bantuan untuk guru ngaji juga cukup dengan KTP,” jelas TGB.
Ditambahkan, program ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Mereka tidak akan diberatkan lagi dengan banyaknya kartu.
“Termasuk satu sarjana untuk keluarga miskin dan semua program-program yang lain. Kesehatan, pendidikan dan ekonomi cukup hanya dengan KTP saja,” katanya. (ANTARA)
