BRIEF.ID – Founder CORE Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan pesimistis Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Menurut dia, dari hasil riset yang dilakukan CORE Indonesia, pihakya tidak terlalu optimistis dengan tahun 2025 yang disebut-sebut menjadi tahun loncatan ekonomi Indonesia untuk tumbuh di atas 5%.
Meskipun pemerintahan Prabowo-Gibran mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 8% untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, namun kondisi perekonomian di tahun depan masih menghadapi banyak tantangan global dan domestik.
Tren pertumbuhan ekonomi global yang melambat masih terjadi di berbagai negara, dan diperkirakan akan terus terjadi di tahun depan, jika konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan di kawasan Timur Tengah tak kunjung usai.
Hal itu, juga aka dipengaruhi dengan kebijakan ekonomi Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, yang diduga akan menerapkan kebijakan tarif dan perang dagang.
“Jadi Tahun 2025 ekonomi kita mungkin belum bisa tumbuh sampai dengan 8%, tapi di atas 5% bisa, selama kita berangkat dari indikator yang tepat,” ujar Hendri Saparini, dalam CORE Economy Outlook 2025, pada Sabtu (23/11/2024).
Menurut dia, menteri Kabinet Merah Putih harus meyakini bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 5% pada 2025. Berangkat dari keyakinan ini, ada transformasi yang harus diubah dari kebijakan pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih mengandalkan konsumsi rumah tangga.
Untuk mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%, indikator utama yang harus menjadi konsentrasi pemerintah adalah dengan mendorong industri manufaktur (pengolahan) sebagai jangkar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus fokus menggarap industri manufaktur agar menjadi penyumbang utama PDB, seperti yang sudah dilakukan negara-negara maju.
“Industri manufaktur harus menjadi jangkar bagi pertumbuhan ekonomi, kalau kita mau mencapai target PDB 8%. Nyatanya tren menunjukan industri manufaktur kita mengalami penurunan. Ini yang hutuh terobosan agar ekonomi bisa tumbuh lebih dari 5%,” ujar Saparini.
Dia mengungkapkan, ada 4 hal yang harus diperhatinan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada tahun 2025.
Pertama, harmonisasi kebijakan fiskal, perdagangan, industri, dan investasi, yang bertujuan mendorong produksi nasional, meningkatkan daya saing, dan menjaga daya beli masyarakat.
Sebagai contoh, program makan Bergizi Gratis (MBG) jangan hanya untuk perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak, tetapi harus mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri, bukan impor.
“Jadi program MBG harus menggunakan bahan pangan di dalam negeri, bukan impor. Misalnya, asupan daging sapi dari produksi lokal, bukan impor, agar dapat menggerakan ekonmi,” ungkap Saparini.
Begitu juga dengan Program 3 Juta Rumah yang diusung Prabowo-Gibran, juga harus menggerakan ekonomi, bukan hanya untuk mendorong masyarakat mendapat rumah gratis. Dengan demikian program 3 Juta rumah harus dapat menyerap bahan baku lokal, begitu jga Sumber Daya Manusia lokal.
“Program 3 juta rumah gratis yang tersebar di berbagai daerah, seharusnya bisa menggerakan ekonomi daerah,” ujar Saparini.
Kedua, Hard-Soft Infrastructure terintegrasi. Artinya, pembangunan infrastruktur atau sarana fisik harus terintegrasi untuk mendukung produksi dan distribusi produksi nasional di berbagai daerah.
“Pemerintah pusat harus menghubungkan atau membuat link and match antara proyek infrastruktur yang dibangun dengan pembangunan ekonomi daerah. Hal itu sangat penting untuk efisiensi APBN sekaligus pemerataan dan menggerakan ekonomi daerah,” tutur Saparini.
Dengan demikian, proyek infrastruktur yang dibangun di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, seharusnya terhubung dengan program pembangunan daerah agar dapat berkontribusi maksimal untuk pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pembangunan non fisik (soft infrastructure) seperti reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM, juga harus terintegrasi dari pusat sampai daerah.
Ketiga, revitalisasi industri dan industrialisasi di berbagai bidang, yang sekaligus bisa mendorong investasi masuk. Hal ini tidak perlu menggunakan APBN, tetapi bentuk industrinya disesuaikan dengan potensi di daerah, sehingga menarik investor.
“Jangan hanya terfokus pada daerah-darah yang punya komoditas unggulan, lalu industri dan hilirtisasi didorong di sana, tapi sebaiknya dilakukan merata di selruh Indonesia. Contohnya sampah juga bisa mendatangkan investasi. Seluruh indonesia punya sampah, bayangkan kalau ini bisa tergarap di 500 lebih kabupaten/kota, pasti kontribusinya besar sekali,”
Keempat, menghidupkan sinergi BUMN-Swasta-UMKM, yang sesuai dengan ekonomi Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sinergi antara BUMN-Swasta-UMKM akan menguatkan industri nasional, meningkatkan daya saing.
No Comments