BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran yang melarang pihak pemerintah dan swasta membakar kembang api ketika tahun baru 2026 nanti di wilayah Jakarta.
Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung mengatakan alasan pihaknya meniadakan pesta kembang api tersebut adalah sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang tengah dilanda bencana alam di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.
Maka dari itu, Pramono menegaskan tidak boleh ada pesta kembang api di Provinsi Jakarta baik yang digelar pemerintah dan swasta.
“Baik kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta tidak ada kembang api. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Pramono menjelaskan larangan tersebut diberlakukan untuk seluruh kegiatan resmi dan berizin, seperti di perhotelan, pusat perbelanjaan, dan lokasi lainnya. Namun, untuk penggunaan kembang api secara personal oleh masyarakat, Pramono tidak akan melakukan larangan atau razia.
“Kalau yang bersifat personal, tentu kami tidak bisa melarangnya ya. Kami juga tidak mengadakan razia, karena kita menyambut Tahun Baru, jangan sampai membuat masyarakat tidak bahagia,” katanya.
Pramono juga mengimbau warga Jakarta agar menahan diri untuk tidak menyalakan kembang api atau petasan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah terdampak bencana.
“Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita dalam menyambut Tahun Baru,” ujarnya. Selain itu, menurut Pramono, pihaknya juga mengurangi jumlah titik perayaan Tahun Baru 2026, dari sebelumnya 14 titik menjadi delapan titik, yakni Lapangan Banteng, kawasan M.H. Thamrin, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD, hingga FX Sudirman.
Kemudian, Monumen Nasional (Monas) yang selama ini menjadi tradisi perayaan tahun baru, kini tidak lagi dijadikan titik perayaan. “Titik utama ada di Bundaran HI yang akan dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah,” tuturnya. Sementara itu, untuk kawasan Kota Tua, kegiatan tahun baru akan dihadiri Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan Taman Lapangan Banteng akan dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat. Meski tidak menjadi lokasi perayaan, Monas tetap akan menghadirkan pertunjukan video mapping. “Tetap ada video mapping, tetapi tanpa menghadirkan kerumunan,” katanya Kemudian Bundaran HI, perayaan juga akan diisi dengan pertunjukan video mapping menggunakan drone tanpa kembang api, dengan tema kepedulian terhadap Sumatra.
Pemprov DKI Jakarta mengusung konsep sederhana, termasuk dalam pemilihan lagu yang akan diperdengarkan di Bundaran HI.
“Kami minta suasananya sederhana. Lagu yang dipilih memberi semangat dan harapan, seperti ‘Jangan Menyerah’ dari D’Masiv,” ujarnya. Lebih lanjut, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS serta Bank Jakarta guna mengintegrasikan mekanisme donasi kemanusiaan dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Donasi tersebut untuk membantu wilayah terdampak bencana, tidak hanya di daerah Sumatra, tetapi juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Donasi dilakukan melalui penyediaan QRIS donasi di titik-titik acara dan kanal digital, yang didukung oleh sistem pemantauan secara real time.
Melalui pendekatan ini, Pemprov DKI ingin memastikan perayaan publik tidak berhenti pada hiburan, tetapi juga menjadi sarana aksi nyata solidaritas sosial. Hingga saat ini, dana awal yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp500 juta.
“Jumlah akhirnya akan kami sampaikan pada puncak pergantian tahun,” tuturnya. (ayb)
