BRIEF.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 4.623 laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi selama 2022.
“Selama 2022, KPK telah menerima 4.623 laporan, melalui email, KPK wishtle blowing system, langsung/demonstrasi, media sosial, SMS, surat/faks maupun telepon,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers bertajuk “Kinerja dan Capaian KPK 2022” di Gedung Merah Putih Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Johanis merinci laporan terbanyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 585 pengaduan, Provinsi Jawa Barat 429 pengaduan, Provinsi Sumatera Utara 379 pengaduan, Jawa Timur 357 pengaduan, dan Jawa Tengah 237 pengaduan. Dari total 4.623 pelaporan itu, sejumlah 363 tidak memenuhi kriteria laporan dugaan tindak pidana korupsi sehingga diarsipkan, dan 4.260 dilanjutkan pada proses verifikasi.
“Dari 4260 laporan ini, 4.055 telah selesai diverifikasi,” ujar Johanis.
Ia mengatakan dari hasil verifikasi itu, 10 laporan diteruskan untuk ditindaklanjuti internal KPK lantaran berkaitan dengan tugas dan wewenang unit kerja lain di internal KPK, yakni penerusan ke Biro Humas KPK sebanyak tiga laporan, penerusan ke Inspektorat KPK sebanyak dua laporan.
Berikutnya, penerusan ke Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah sebanyak tiga laporan, penerusan ke Deputi Bidang Penindakan sebanyak satu laporan, dan penerusan ke Deputi Bidang Penindakan dan Dewan Pengawas sebanyak satu laporan.
Selanjutnya, 1.631 pengaduan ditindaklanjuti untuk penelaahan dan 2.414 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan uraian dugaan fakta tindak pidana korupsi.
Dikatakan, KPK juga mengajak masyarakat agar menyampaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK dapat dilengkapi uraian dugaan fakta sehingga KPK dapat ditindaklanjuti.
“KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat yang termasuk dalam tindak pidana korupsi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya
No Comments