Presiden-Wakil Presiden

Jakarta, 21 Oktober 2019 – Pada tanggal 20 Oktober 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dilantik menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Pada sambutannya Jokowi memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua pemerintahan pada 2019-2024 bersama Ma’ruf Amin.Lima hal tersebut adalah:

Pertama, Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Karena untuk membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.

Menurutnya cara yang paling ambuh untuk membangkitkan SDM yaitu dengan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM Indonesia serta kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan.

Kedua, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan infrastruktur akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, Kepala Negara ingin agar segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” jelasnya.

Keempat, penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang.Terkait penyederhanaan birokrasi, Kepala Negara berpandangan bahwa eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, pasti akan saya copot,” tegasnya.

Kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.