Browsing Tag

pandemi

News

OJK Resmi Perpanjang Masa Pemberian Restrukturisasi Kredit Hingga 2022

November 2, 2020

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang masa pemberian restrukturisasi kredit perbankan hingga Maret 2020. Keputusan ini dikeluarkan OJK karena restrukturisasi kredit terbukti efektif menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita perpanjang lagi sampai Maret 2022,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (2/11).

Berdasarkan data OJK, hingga 5 Oktober lalu restrukturisasi kredit sektor perbankan sudah mencapai Rp914,65 triliun. Keringanan ini diberikan bagi 7,53 juta debitur. Dari total tersebut, ada 5,88 juta debitur UMKM menerima restrukturisasi senilai total Rp361,98 triliun. SIsanya, 1,65 juta debitur non-UMKM mendapat restrukturisasi Rp552,69 triliun.

Pada saat yang sama, restrukturisasi yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak. Kemudian, restrukturisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dan Bank Wakaf Mikro hingga 31 Agustus masing-masing mencapai Rp26,44 miliar untuk 32 LKM dan Rp4,52 miliar untuk 13 BWM.

Wimboh menyebut stabilitas industri jasa keuangan di Indonesia masih terjaga hingga September 2020. Hal ini terbukti dari naiknya pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga 12,88 persen secara tahunan (year-on-year) per September lalu.

Di saat yang sama, kredit perbankan tumbuh tipis 0,12 persen yoy. Pertumbuhan ini ditopang membaiknya permintaan kredit modal kerja dan konsumsi.

“Berbagai kebijakan stimulus yang diberikan OJK dan Pemerintah telah memberikan dampak positif pada segmen UMKM, tercermin dari kenaikan pertumbuhan yang positif secara mtm (month-to-month) di dua bulan terakhir yakni Agustus tumbuh positif 0,18 perse mtm, dan September tumbuh 0,78 persen,” ujarnya.

News

Presiden Jokowi: Kita Harus Bajak Momentum Krisis

August 14, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk membajak momentum krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini, guna melakukan lompatan besar demi kemajuan yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan DPR, Jumat (14/8/2020).

“Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita- citakan,” tegas Jokowi.

Presiden menyampaikan bahwa krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. “Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan.”

Jokowi mengungkapkan krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. 

Menurut Jokowi, krisis mendorong pola pikir dan etos kerja harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan. 

“Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan.”

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah memicu kondisi ekonomi nasional maupun global mengalami kontraksi. Presiden Jokowi mengungkapkan pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi nasional masih tumbuh sebesar 2,97 persen. Namun, di kuartal kedua terjun bebas hingga minus 5,32 persen. Bahkan, lanjut Jokowi, ekonomi negara-negara maju minus hingga belasan persen, sampai minus 17 persen.

“Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Jokowi. 

Presiden Jokowi menegaskan pada usia ke-75 tahun ini, Indonesia telah menjadi negara Upper Middle Income Country. Dia pun berharap 25 tahun lagi, atau di usia seabad, Indonesia dapat menjadi negara maju.

News

BI Turunkan Lagi Bunga Acuan Jadi 4 Persen

July 16, 2020

Jakarta – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4 persen.

Demikian hasil RDG yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di kanal Youtube Resmi Bank Indonesia, Kamis (16/7).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era Covid-19.

“Keputusan tersebut juga sebagai penguatan bauran kebijakan dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan nilai tukar,” ujar Perry.

Sejalan dengan keputusan itu, RDG BI juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,25 persen, dan suku bunga lending facility sebesar menjadi 4,75 persen.

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional, Perry melanjutkan BI akan memperkuat bauran kebijakan dan bersinergi erat mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan, secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan KSSK. 

News

Tangani Covid-19, Presiden Jokowi Instruksikan Penguatan Faskes Tingkat Pertama

May 18, 2020

Jakarta- Puskesmas yang ada di Indonesia dinilai dapat mengoptimalkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di tingkat daerah.

Presiden mengatakan bahwa terdapat 10.134 puskesmas di Tanah Air di mana sekitar 4.000 di antaranya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, terdapat pula 4.883 dokter praktik keluarga dan klinik-klinik pratama yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional.

“Ini betul-betul perlu diefektifkan sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, pelacakan, dan penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan di wilayah itu,” ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin (18/5/2020).

Tak hanya itu, Presiden juga ingin agar jaringan puskesmas dapat menjadi simpul pemantauan bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Laporan terakhir yang ia terima, penyaluran sejumlah bantuan sosial masih berada pada tingkatan yang rendah.

“BLT desa kurang lebih baru 15 persen dan bansos tunai kurang lebih 25 persen. Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar jajarannya menyelesaikan sejumlah proses dan persoalan yang dirasa menghambat proses penyaluran, seperti misalnya data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan yang non-DTKS.

“Beri fleksibilitas pada daerah terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasional di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja akuntabilitas harus dijaga,” jelas Presiden Jokowi.

News

Selandia Baru Komitmen Dukung Indonesia Tangani COVID-19

May 13, 2020

Jakarta – Selandia Baru berkomitmen untuk memberikan bantuan senilai NZ$ 5 juta atau sekitar Rp 46 milyar untuk mendukung Indonesia dalam upaya kesiapsiagaan (preparedness), respon dan pemulihan pandemi COVID-19.

Dukungan ini disalurkan melalui UNICEF Indonesia yang merupakan mitra Program Bantuan Selandia Baru sejak lama di Indonesia. Melalui dukungan ini diharapkan UNICEF dapat meningkatkan program-programnya terkait komunikasi resiko dan keterlibatan masyarakat; memperkuat pengadaan dan distribusi Alat Pelindung Diri (APD), perlengkapan kebersihan dan pencegahan infeksi; dan memastikan pemeliharaan pelayanan kesehatan yangesensial.

“Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis kesehatan publik dan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai mitra bilateral yang dekat, Selandia Baru siap mendukung Indonesia dalam menghadapi krisis ini. Dukungan ini secara langsung menanggapi permintaan Pemerintah Indonesia untuk mendukung respon COVID-19 bagi mereka yang paling membutuhkan,” kata Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Jonathan Austin dalam pernyataan resminya, Rabu (13/5/2020).

“Kami memilih bermitra dengan UNICEF karena mereka merupakan organisasi utama dalam pilar Komunikasi Resiko dan Keterlibatan Masyarakat di Rencana Penanganan COVID-19 Multi-Sektor Pemerintah Indonesia. UNICEF bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19, dan juga berbagai kementerian utama untuk mendukung upaya menyeluruh dalam merespon dan pemulihan,” kata Duta BesarAustin.

Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Debora Comini mengatakan,”Kami memiliki kehadiran di lapangan yang kuat dengan lebih dari 160 staf di Jakarta dan tujuh wilayah, yang memastikan bahwa keterlibatan kami juga mencapai populasi paling terpencil. Melalui kontribusi dari Selandia Baru ini, UNICEF akan mampu memberikan dukungan yang luas bagi Pemerintah Indonesia dalam strategi komunikasi risiko dan penyebaran konten melalui platform digital, serta menangani langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi disrupsi pada berbagai layanan penting yang menyelamatkan jiwa seperti imunisasi.”

“Selain itu, kontribusi kami akan meningkatkan ketersediaan tempat cuci tangan dan perlengkapan kebersihan COVID-19 WASH yang diadaptasi termasuk produk desinfeksi rumah di daerah rentan dan mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) untuk mempromosikan cuci tangan dan perilaku-perilaku kkunci terkait perilaku hidup bersih lainnya,” kata Comini.

Dampak COVID-19 adalah bergesernya kebutuhan dan prioritas dunia. Selandia Baru terus terlibat dengan Indonesia untuk memastikan kerja sama dan bantuan kami tetap tepat waktu, efektif dan relevan.

News

Presiden Jokowi: Evaluasi Pelaksanaan PSBB secara Menyeluruh

May 12, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan physical distancing (jaga jarak) beserta protokol kesehatan di sejumlah daerah.

Dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2020) tersebut, Kepala Negara menginginkan adanya evaluasi dan keterhubungan data secara menyeluruh terkait dengan efektivitas pelaksanaan PSBB yang dilaksanakan di 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota.

“Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB maupun tidak,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah memang memberikan hasil dan efektivitas yang bervariasi. Dari sejumlah itu, terdapat daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten, tetapi tidak drastis. Ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus tapi masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten. Selain itu, ada pula daerah yang menerapkan PSBB namun berdasarkan jumlah kasus positif yang ada tidak terpaut jauh dari sebelum pelaksanaan PSBB.

“Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa, mengapa?” tanya Presiden.

Data-data yang ada juga mengungkap bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya terdapat 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sedangkan sisanya tidak menerapkan PSBB. Maka itu, Presiden mengatakan, diperlukan pula evaluasi terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak melakukan PSBB dan menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Ini harus dibandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Dalam hal penerapan PSBB di sejumlah daerah, Kepala Negara menekankan agar dalam implementasi dan pelaksanaannya, masing-masing daerah tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Pelaksanaan PSBB menuntut penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerah dalam wilayah besar tersebut menjadi terpadu dalam konteks PSBB.

Menurut Presiden, hal tersebut misalnya diterapkan oleh wilayah Jabodetabek yang saling berkaitan sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat dapat dilakukan secara terpadu dan lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk benar-benar memastikan upaya pengendalian Covid-19 di lima provinsi (selain DKI Jakarta) di Pulau Jawa berjalan dengan efektif. Sebab, sebanyak 70 persen kasus positif Covid-19 dan 82 persen angka kematian tertinggi terdapat di Pulau Jawa.

“Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan,” tuturnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati mengenai rencana pelonggaran PSBB yang saat ini sedang dikaji. Ia menegaskan bahwa kajian-kajian tersebut harus didasari dengan perhitungan cermat dan data-data di lapangan yang mendukung pengambilan keputusan tersebut.

“Terakhir, mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data dan pelaksanaan di lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” tutup Jokowi.

News

Atasi Dampak Pandemi, Pemerintah Segera Kaji Stimulus bagi Sektor Riil

April 22, 2020

Jakarta – Sektor riil merupakan sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Perlu diakui bahwa sektor tersebut merupakan salah satu yang sangat terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Tak ketinggalan, sektor informal juga turut merasakannya.

Oleh sebab itu, saat memimpin rapat terbatas mengenai tindak lanjut program mitigasi dampak Covid-19 pada sektor riil melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/4/2020), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa diperlukan stimulus dan upaya-upaya untuk menjaga kedua sektor tersebut dapat tetap bertahan di tengah pandemi.

“Diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi, yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,” ujarnya dalam siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Untuk menjalankan langkah penyelamatan tersebut, Kepala Negara menekankan sejumlah hal. Pertama, diperlukan adanya penilaian serta penaksiran secara menyeluruh dan rinci mengenai seluruh sektor riil yang terdampak. Dari penilaian tersebut nantinya dapat disusun kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran.

“Tolong dipilah secara detail sektor apa yang paling parah, yang dampaknya sedang, serta yang bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang,” tuturnya.

Kemudian yang kedua, Presiden mengingatkan bahwa yang menjadi fokus pemerintah bukan hanya para pelaku usaha kecil dan menengah, melainkan pelaku usaha mikro juga turut di dalamnya. Sejumlah jenis usaha tersebut nantinya dapat menjadi penggerak ekonomi dengan jumlahnya yang cukup besar.

“Saya kira tiga ini menjadi sangat penting, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM), sehingga stimulus ekonomi harus menjangkau sektor-sektor ini,” kata Presiden.

“Tapi juga jangan dilupakan yang berkaitan dengan sektor-sektor informal karena ini banyak juga menampung tenaga kerja,” imbuhnya.

Lebih jauh, skema pemberian stimulus tersebut juga harus dilakukan secara terbuka dan terukur dengan sebelumnya dilakukan verifikasi secara detail dan evaluasi secara berkala mengenai efektivitas pemberian stimulus tersebut bagi para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut.

“Sektor apa mendapat stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya dihitung. Saya minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor riil,” tandasnya.

News

Pandemi Covid-19, Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik

April 21, 2020

Jakarta – Pemerintah kini menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang membahas soal tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/4/2020).

“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Larangan mudik atau melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi para ASN, TNI-Polri, serta pegawai BUMN dan anak perusahaannya sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Kamis, 9 April 2020.

Dalam arahannya di rapat terbatas hari ini, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk segera melakukan persiapan mengenai kebijakan tersebut.

“Saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan,” ucapnya.

Untuk diketahui, keputusan terbaru mengenai larangan mudik ini diambil setelah diperoleh hasil sejumlah kajian dan pendalaman di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, didapatkan data bahwa terdapat 68 persen responden yang menetapkan untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk tetap mudik, dan 7 persen yang telah mudik ke daerah tujuan.

“Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” kata Presiden.

Keputusan larangan mudik ini juga dilakukan setelah pemerintah mulai menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah DKI Jakarta yang akan dilanjutkan untuk masyarakat menengah ke bawah di wilayah Bodetabek.

“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian Kartu Prakerja sudah berjalan. Minggu ini juga bansos tunai sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan,” tuturnya.

Sebagaimana disampaikan dalam sejumlah kesempatan, bantuan sosial yang khusus dipersiapkan bagi warga menengah ke bawah di wilayah Jabodetabek disiapkan selain untuk membantu warga yang terdampak Covid-19, juga dimaksudkan agar warga Jabodetabek dapat mengurungkan niatnya untuk mudik ke daerah asal.

News

Jokowi Minta Peringatan FAO Diperhatikan, Jaga Ketersediaan Pangan

April 13, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bersiaga dalam menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok di tengah pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi tersebut.

Sejumlah langkah harus diambil dan dipersiapkan sejak dini untuk memastikan ketahanan pangan di daerah-daerah selama pandemi. Demikian disampaikan Presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (13/4/2020).

“Perlu saya ingatkan lagi, Pak Menteri Dalam Negeri agar gubernur, bupati, dan wali kota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok serta membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Selain memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan masyarakat di tengah kebijakan tanggap darurat Covid-19. Presiden mengingatkan agar program-program mendesak tersebut harus mulai dieksekusi sesegera mungkin.

“Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak, baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Semuanya harus jalan minggu ini,” tuturnya.

“Saya kemarin turun ke bawah. Saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja tetapi barangnya tidak sampai ke rakyat,” imbuh Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara juga mengimbau sekaligus mengajak partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap warga di sekitarnya yang membutuhkan bantuan di saat isolasi dan perawatan Covid-19 secara mandiri. Budaya tolong-menolong tersebut harus terus digaungkan untuk meringankan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita.

“Saya sangat senang kemarin melihat misalnya di Cimahi, kerukunan antartetangga sangat baik. Jadi yang positif diisolasi tetapi tetangganya membantu. Kegotongroyongan seperti ini yang harus terus kita gaungkan sehingga benar-benar kalau ada isolasi mandiri, kalau ada pasien positif yang ada di sebuah kampung, bukan malah dikucilkan tetapi (tetangga) kanan-kirinya bisa tolong-menolong,” tandasnya.

News

Presiden Ajak Seluruh Pihak Bersinergi Redam Dampak Ekonomi dari Pandemi Covid-19

March 20, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Bank Indonesia untuk fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri agar lebih terkendali di tengah gejolak pasar keuangan akibat pandemi global Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Negara juga telah berbicara dengan pihak Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

“Saya minta sinergi kebijakan antara otoritas baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS terus diperkuat. Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian memantau setiap saat terhadap sistem keuangan, dan mitigasi risiko sekomprehensif mungkin,” ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip dari Siaran Pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (20/3/2020)

Di bidang perbankan, Presiden telah meminta OJK untuk fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang dapat memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak pandemi global Covid-19, utamanya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal. Kebijakan stimulus tersebut diperlukan agar aktivitas produksi dapat terus berjalan.

“OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM, yang terkena dampak dari Covid-19. Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini juga dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih diintensifkan dan dieksekusi seluas-luasnya untuk menjaga sekaligus memberdayakan UMKM.

Presiden juga meminta dukungan dari seluruh elemen dunia usaha untuk bergotong royong menghadapi dan menjawab tantangan ekonomi utamanya di tengah pandemi global Covid-19.

“Saya minta dukungan dari seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat pekerja, serikat buruh, serta himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,” tandasnya.