Browsing Tag

Keuangan

News

BRIsyariah Siap Salurkan Pembiayaan Lewat Salam Digital

November 25, 2020

Jakarta (25/11) –  BRIsyariah terus mengembangkan inovasi untuk mendorong pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Berbarengan dengan miladnya ke 12 yang jatuh pada 17 November 2020, BRIsyariah memperkenalkan Salam Digital. 

Aplikasi Salam Digital adalah aplikasi untuk nasabah dalam mengajukan pembiayaan dari rumah atau dari tempat usaha. Aplikasi ini mempermudah akses permohonan nasabah secara cepat sesuai prinsip syariah. 

“Salam Digital ini seperti solusi di tengah pandemi. Nasabah yang khawatir ke luar rumah karena pandemi atau merasa terbatas untuk mengunjungi kantor kami, bisa tetap mengajukan permohonan pembiayaan melalui aplikasi ini,” ujar Direktur Bisnis Ritel BRIsyariah, Fidri Arnaldy.

Salam Digital merupakan kelanjutan pengembangan inovasi digital untuk pembiayaan yang dilakukan BRIsyariah. Setelah i-Kurma yang kami perkenalkan pada tahun 2019, fasilitas pembiayaan BRIsyariah makin mudah diakses masyarakat lewat Salam Digital. 

Salam Digital menawarkan pembiayaan konsumer dan mikro. Selain melalui website, Salam Digital juga bisa diakses melalui aplikasi BRIS Online. Menu Salam Digital ada di bagian awal BRIS Online, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Calon nasabah hanya perlu memasukkan data diri sesuai kartu identitas yang berlaku.

“Lewat aplikasi yang sederhana dan mudah dimengerti nasabah, kami yakin Salam Digital bisa menjadi pendorong pertumbuhan pembiayaan,” jelas Fidri.

Untuk mempercepat waktu pencairan pembiayaan, BRIsyariah juga menghubungkan Salam Digital dengan i-Kurma. “Jadi setelah nasabah mengisi data, nanti ada petugas pemasaran pembiayaan yang akan melakukan survey. Setelah survey, tenaga pemasar langsung memproses lewat i-Kurma,” tukas Fidri.

“Alhamdulillah dengan pengembangan-pengembangan yang kami lakukan, saat ini BRIsyariah telah menjadi Bank BUKU III dan mendapat penghargaan dari banyak pihak. BRIsyariah berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat, termasuk di tengah pandemi seperti saat ini,” tutup Fidri.

News

BRIsyariah Resmi Naik Kelas ke BUKU III

November 24, 2020

BRIsyariah Resmi Naik Kelas ke BUKU IIIJakarta (24/11) – PT Bank BRIsyariah Tbk resmi naik kelas menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha III pada 23 November 2020.

Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk, Ngatari, menyatakan PT Bank BRIsyariah Tbk resmi menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha III setelah ada penegasan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-192/PB.34/2020 tentang Peningkatan Modal Inti PT Bank BRIsyariah Tbk. BRIsyariah memperoleh penegasan peningkatan kelas tersebut setelah mencatatkan modal ini pada 30 September 2020 sebesar Rp5,057 triliun.

Ngatari menambahkan, peningkatan kelas BRIsyariah Insya Allah akan berkontribusi positif terhadap perkonomian syariah nasional. Apalagi Indonesia baru saja mendapatkan peningkatan peringkat dalam Global Islamic Economy Indicator.

Indonesia menurut State of Global Islamic Economy Report 2020/2021 berhasil menduduki peringkat keempat, naik kelas dari peringkat kelima tahun 2019 dan dari peringkat 10 tahun sebelumnya.

“Dengan peningkatan status menjadi bank BUKU III peluang bagi BRIsyariah makin terbuka luas, baik di sisi penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, kegiatan treasury, dan pembukaan representative office di luar negeri. Insya Allah kesempatan ini akan berdampak positif terhadap ekonomi syariah nasional” ungkap Ngatari.

Sepanjang tahun 2020 BRIsyariah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif. Di triwulan III 2020 BRIsyariah mencatat pertumbuhan laba sebesar 238% year on year menjadi Rp190,5 milyar, dibandingkan triwulan III 2019. 

BRIsyariah tetap optimis untuk melampaui target telah ditetapkan hingga akhir tahun 2020. “Alhamdulillah di bulan Oktober ini BRIsyariah terus tumbuh positif. Kami telah melampaui target laba sebesar 182% dari target yang telah ditetapkan. Sehingga kami optimistis pencapaian laba di akhir tahun 2020 akan lebih tinggi lagi. Di sisi pembiayaan, BRIsyariah telah membukukan pertumbuhan pembiayaan sebesar 57% (yoy) atau telah mencapai target 111% dari target Oktober 2020. Sedangkan untuk DPK, BRIsyariah telah membukukan pertumbuhan DPK sebesar 78% (yoy) atau telah mencapai target 134% dari target bulan Oktober 2020,” pungkas Ngatari.

News

KNEKS : Mega Merger Bank Syariah Jadi Katalis Pengembangan Industri Syariah

November 10, 2020

Jakarta, 10 November 2020 – Sejumlah peluang dimiliki bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hasil merger untuk mendulang sukses dan menjadi katalis perkembangan industri syariah di Indonesia. Kehadiran bank merger syariah tidak hanya bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia, tapi juga berkontribusi pada banyak pada pembangunan kemajuan dan pemerataan ekonomi di dalam negeri.

Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat mengatakan bank syariah hasil merger bisa memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri halal global. Hingga 2018 lalu, nilai potensi industri halal global mencapai US$2,2 triliun.

“Ada 10 besar produk makanan halal dengan total nilai potensi ekspor senilai US$229 Juta. Dari 10 besar produk makanan halal tersebut, market share Indonesia masih sekitar 39 persen. Artinya masih terbuka peluang 61 persen atau US$139 Juta,” ujar Taufik dalam diskusi daring.

Selain mendorong penguatan industri produk halal, bank hasil merger juga bisa berperan dalam pembangunan infrastruktur kawasan industri halal. Pembangunan ini menjadi salah satu fokus pemerintah guna memaksimalkan potensi industri halal di Indonesia.

Taufik berkata, target investasi infrastuktur kawasan industri halal mencapai Rp6.445 triliun. Investasi sebanyak itu tentu membutuhkan dukungan dari pelaku industri perbankan. Kehadiran bank syariah hasil merger bisa membantu realisasi dukungan tersebut.

“Bank merger memiliki peluang untuk (terlibat dalam) pembangunan infrastruktur kawasan industri halal serta modal usaha pelaku bisnis, dan juga pembiayaan di bidang logistik, transportasi dan sarana penunjang ekspor, serta infrastruktur prioritas nasional dan daerah,” ujarnya.

Menurut Taufik, merger tiga bank syariah BUMN sudah dilakukan sesuai rekomendasi KNEKS untuk memperkuat penetrasi industri keuangan syariah di Indonesia. Penguatan harus dilakukan karena KNEKS melihat masih lemahnya kekuatan industri keuangan, terutama perbankan, syariah di Indonesia.

Dalam catatannya, Taufik menyebut kelemahan industri perbankan syariah muncul karena empat hal dari internal yakni terbatasnya permodalan, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan teknologi, informasi dan jaringan, serta minimnya keunikan produk.

“Sedangkan dari faktor eksternal yaitu kurangnya literasi dan edukasi ke masyarakat; dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kami dari KNEKS merekomendasikan bank-bank syariah mendorong inndustri perbankan syariah untuk melakukan konsolidasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing melalui penguatan struktur permodalan dan optimalisasi sinergi bank dalam satu kepemilikan,” tuturnya.

KNEKS yakin penggabungan usaha tiga bank syariah BUMN akan berdampak positif dari sisi bisnis dan reputasi industri syariah. Dari segi bisnis, merger membuat bank syariah lebih efisien dan kompetitif. Perluasan diversifikasi usaha juga akan muncul, disertai bertambahnya kapasitas bank untuk membiayai proyek-proyek besar. Kemudian, kinerja keuangan bank syariah diprediksi akan lebih baik.

Dari sisi reputasi, bank hasil merger dianggap mampu membuat tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kemudian, bank ini bisa diperhitungkan dalam skala nasional dan global; serta memiliki manajemen resiko yang lebih kuat dan modal solid.

“Dari sisi ekosistem, entitas merger berpeluang menjadi prime mover di industri perbankan syariah, dan mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan juga industri halal. Dari sisi pendukung, memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset, dan promosi; serta menarik SDM berkualitas,” ujarnya.

Berdasarkan catatan KNEKS, saat ini ada 14 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) di Indonesia. Proporsi jumlah bank umum syariah di Indonesia adalah 12,72 persen dari seluruh bank. Bank syariah memiliki market share 6,18 persen.

“Bank syariah memiliki size yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Indonesia memerlukan bank syariah dengan skala yang besar untuk dapat menjadi prime mover pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.

Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per Semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp 214,6 triliun dan modal intinya lebih dari Rp 20,4 triliun. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar.

News

Presiden: Percepat Realisasi Belanja Kuartal IV 2020

November 2, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja anggaran pada kuartal IV tahun 2020 ini. Di kuartal terakhir ini, Kepala Negara meminta agar realisasi tersebut benar-benar berada pada titik yang paling maksimal.

“Kuartal IV ini sangat penting agar bisa memperbaiki lagi. Syukur bisa masuk ke positif di kuartal yang keempat sehingga belanja (anggaran), spending, harus menjadi kejar-kejaran kita semua,” ujar Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 November 2020.

Kuartal II lalu, sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka minus 5,32 persen. Sementara di kuartal III, kondisi serupa diperkirakan masih akan terjadi meski berada dalam tren yang semakin membaik.

“Ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Tapi ini patut kita berikan tekanan untuk yang kuartal IV,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa apabila belanja anggaran pada kuartal IV telah terselesaikan dan maksimal diserap, maka seluruh jajarannya sudah harus bersiap untuk melaju pada kuartal I pada tahun 2021 mendatang.

Kepala Negara mengingatkan bahwa setelah masing-masing kementerian dan lembaga menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka pada saat itu pula proses lelang dan belanja anggaran dapat segera dilakukan.

“Kuartal I 2021 juga harus mulai didesain dari sekarang agar kegiatan itu dimulai di bulan Januari, terutama yang paling cepat adalah bantuan sosial. Yang belanja-belanja modal, terutama infrastruktur, baik di Kementerian PU, Perhubungan, dan kementerian lain yang bisa digiring untuk segera dimulai, maka (segera) mulai,” ucapnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal peluang untuk memulihkan sekaligus meningkatkan kondisi investasi di Indonesia. Baru-baru ini, di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi, Indonesia memperoleh perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat yang memungkinkan produk-produk Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar Amerika Serikat.

“Kita harapkan ekspor kita akan bisa naik melompat karena fasilitas GSP ini diberikan kepada kita,” ucap Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara juga melihat adanya kesempatan dari perpanjangan fasilitas tersebut untuk dapat menarik investasi ke Indonesia.

“Orang ingin mendirikan industri, pabrik, dan perusahaan di Indonesia akan menjadi lebih menarik karena untuk masuk ke Amerika kita diberikan fasilitas itu,” tandasnya.

News

OJK Resmi Perpanjang Masa Pemberian Restrukturisasi Kredit Hingga 2022

November 2, 2020

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang masa pemberian restrukturisasi kredit perbankan hingga Maret 2020. Keputusan ini dikeluarkan OJK karena restrukturisasi kredit terbukti efektif menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita perpanjang lagi sampai Maret 2022,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (2/11).

Berdasarkan data OJK, hingga 5 Oktober lalu restrukturisasi kredit sektor perbankan sudah mencapai Rp914,65 triliun. Keringanan ini diberikan bagi 7,53 juta debitur. Dari total tersebut, ada 5,88 juta debitur UMKM menerima restrukturisasi senilai total Rp361,98 triliun. SIsanya, 1,65 juta debitur non-UMKM mendapat restrukturisasi Rp552,69 triliun.

Pada saat yang sama, restrukturisasi yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak. Kemudian, restrukturisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dan Bank Wakaf Mikro hingga 31 Agustus masing-masing mencapai Rp26,44 miliar untuk 32 LKM dan Rp4,52 miliar untuk 13 BWM.

Wimboh menyebut stabilitas industri jasa keuangan di Indonesia masih terjaga hingga September 2020. Hal ini terbukti dari naiknya pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga 12,88 persen secara tahunan (year-on-year) per September lalu.

Di saat yang sama, kredit perbankan tumbuh tipis 0,12 persen yoy. Pertumbuhan ini ditopang membaiknya permintaan kredit modal kerja dan konsumsi.

“Berbagai kebijakan stimulus yang diberikan OJK dan Pemerintah telah memberikan dampak positif pada segmen UMKM, tercermin dari kenaikan pertumbuhan yang positif secara mtm (month-to-month) di dua bulan terakhir yakni Agustus tumbuh positif 0,18 perse mtm, dan September tumbuh 0,78 persen,” ujarnya.

News

Wujudkan Raksasa Keuangan Syariah, 3 Bank Syariah Himbara Sambut Positif Dukungan Presiden

November 2, 2020

Jakarta, 2 November 2020 – Integration Management Office (IMO) proyek merger tiga bank syariah milik Himbara menyambut positif perhatian besar Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia, dalam upaya  mendorong akselerasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

“Alhamdulillah, dukungan Presiden begitu besar untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia. Hal ini membuat kami di IMO bersemangat dan optimis  menyelesaikan rencana merger tiga bank Syariah milik Himbara ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan Februari 2021,” ungkap Ketua IMO Hery Gurnardi dalam keterangan tertulis, Senin (2/11), di Jakarta. 

Jokowi dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, pada Rabu (28/10) melalui sambutannya menyebutkan bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut. “Aksi korporasi merger tiga bank Syariah milik BUMN tersebut bakal membuat Indonesia memiliki bank syariah raksasa. Nantinya semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa.”

Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. 

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Dukungan penuh dari pemerintah ini, jelas Hery, menjadi modal utama IMO yang sedang mempersiapkan semua proses integrasi bank-bank syariah milik BUMN, Bank BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, sesuai dengan rencana merger yang disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 21 Oktober 2020. Total aset  ketiga bank syariah ini sebesar Rp214 triliun.

Hery yang juga Direktur Utama Bank Syariah Mandiri dan diamanahkan menjadi Ketua Project Management Office (PMO) mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk menyelesaikan merger tiga bank syariah milik Himbara. 

“Saya sejak Maret mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk mengawal proses merger tiga bank syariah milik Himbara yang ditargetkan terwujud Februari 2021. Tugas merger ini cukup kompleks dan berat, sehingga membutuhkan fokus yang maksimal agar seluruh rencana dapat berjalan lancer untuk menjadi bank Syariah terbesar di Indonesia,” ujar Hery. 

Di tempat terpisah, Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari, menambahkan bahwa salah satu wujud nyata langkah pemerintah dengan menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN ini juga memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. 

“Rencana merger bank syariah nasional menjadi bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Bank syariah hasil merger diharapkan mampu memiliki mesin, skala ekonomi, dan jangkauan pasar yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ucap Ngatari. 

Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, yang sangat bersyukur atas apresiasi mengenai fokus pemerintah pada 4 hal yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. 

“Pemerintah sudah sangat jeli melihat potensi pengembangan industri produk halal dan dana sosial syariah. Kita harus bekerja sama membantu mewujudkannya dan menjadikan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dapat menjadi pemain utama ekosistem halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Firman. 

Saat membuka ISEF, Presiden mengatakan Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital. 

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tutupnya.

News

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Terus Didorong, Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

October 28, 2020

Jakarta —Sebagai upaya mengurangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di sektor ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan berbagai potensi yang ada, ekonomi dan keuangan syariah dipercaya dapat memainkan peran pada program tersebut. Namun, potensi-potensi ini belum dimanfaatkaan secara optimal, baik oleh lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.

“Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, kita harus mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah dapat terus berkembang dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Web-Seminar The Jakarta Post “Sharia Economy Gaining Momentum in Indonesia’s Economy Recovery” melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk penguatan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Melalui KNEKS ini, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dipimpin langsung oleh Presiden selaku Ketua, dan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua dan merangkap Ketua Harian.

“Sebagai Ketua Harian, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” ungkapnya.

Di samping itu, Wapres menambahkan, pemerintah akan fokus pada 4 hal yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

“Salah satu potensi besar adalah kebutuhan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan industri produk halal menjadi sangat penting,” tuturnya.

Terkait hal ini, Wapres pun menyampaikan, saat ini telah ada penetapan dua kawasan industri halal (KIH) dengan layanan sertifikasi halal secara satu atap (one stop service), yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Banten, dan Safe N Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penguatan industri halal juga dilakukan di tataran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengembangan pusat inkubasi pengusaha syariah serta pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) di berbagai daerah.

Sementara untuk program lainnya, lanjut Wapres, penguatan kelembagaan keuangan syariah dilakukan dengan penggabungan tiga bank syariah yang dimiliki oleh HIMBARA, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Pemerintah juga akan memperbanyak dan memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro untuk melayani kalangan usaha sangat kecil yang membutuhkan modal di bawah 3 juta rupiah. Sementara, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan koperasi syariah diperuntukkan bagi kalangan usaha kecil di atas nilai 3 juta rupiah.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, tidak ada alasan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa rencana merger beberapa bank syariah milik pemerintah akan menutup akses UMKM dalam mendapatkan permodalan. Justru pemerintah tengah menyiapkan ekosistem keuangan syariah yang lengkap, yang dapat menjangkau mulai dari yang paling kecil, sedang, sampai ke yang besar,” harap Wapres.

DANA SOSIAL SYARIAH

Terkait dana sosial syariah, Wapres menyatakan, pemerintah akan terus mengawal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amiz Zakat (LAZ) agar dapat mengambil berbagai terobosan untuk memaksimalkan potensi zakat, infak dan shadaqah. Di bidang Wakaf sendiri, pemerintah juga sedang menyiapkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT).

“Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah dan wakaf, apabila ditangani dengan serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam,” ucap Wapres.

Wapres pun optimis, semua rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan segala ragamnya dapat diwujudkan sehingga perekonomian nasional akan pulih dan menjadi lebih kuat kembali. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini, ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksudkan bukan hanya untuk ekonomi syariah semata-mata, melainkan sebagai salah satu pilar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Kedua, lanjut Wapres, karena menganut dual economic system (sistem ekonomi ganda) yang saling melengkapi, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional.

“Ketiga, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Sehingga, ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif dan universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘aalamin (rahmat bagi semesta),” ungkap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengucapkan terima kasih kepada direksi dan jajaran pengurus Jakarta Post. Ia pun mengharapkan peran media dalam mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah lebih luas lagi.

News

Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Keunggulan Ekonomi Syariah di Tingkat Global

October 28, 2020

Jakarta – Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Untuk itu, melalui sambutannya dalam pembukaan acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut.

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyambut peluang itu dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islamn, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Presiden mengatakan, penyelenggaraan ISEF ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” tuturnya.

Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yakni dengan mengembangkan bank mikro di berbagai tempat di wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, Kepala Negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor riil, padat karya, dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. Terlebih, negara kita memiliki banyak sekali produk halal unggulan dengan beberapa di antaranya yang telah mendunia.

“Negara kita punya banyak produk halal unggulan. Produk makanan, kosmetika, juga fesyen. Untuk fesyen kita bahkan punya cita-cita menjadi pusat fesyen muslim dunia,” kata Presiden.

Namun, saat ini, potensi besar dalam industri halal tersebut tampak belum tergarap dengan baik. Untuk itu upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif harus terus dilakukan dengan membenahi ekosistem industri syariah, menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, serta mempersiapkan sumber daya manusia pendukungnya dengan baik.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tandasnya.

News

Merger Bank Syariah Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

October 11, 2020

Jakarta, 11 Oktober 2020 – Dukungan agar wacana merger bank syariah segera dilakukan terus bermunculan. Terkini, rencana ini mendapat sambutan dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015-2020 Fauzi Ichsan.

Menurut Fauzi, industri perbankan syariah memiliki prospek besar untuk tumbuh lantaran Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini membuat potensi market keuangan dan ekonomi syariah yang besar untuk dikembangkan.

“Penduduk muslim Indonesia terbesar di dunia, sekitar 229 juta orang. Namun tingkat literasi dan inklusi keuangan, terutama keuangan syariah, rendah. Kurang dari 40 persen penduduk Indonesia memiliki akses layanan perbankan. Ini membuat potensi sektor keuangan, konvensional dan syariah, besar untuk tumbuh,” ujar Fauzi di Jakarta, Jumat (09/10).

Menurut Fauzi, aksi konsolidasi bisa berdampak pada turunnya biaya penggalangan dana bank syariah. Penurunan biaya pendanaan ini memungkinkan bank syariah hasil konsolidasi nanti memiliki ruang gerak lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan terjangkau.

Selain itu, merger juga dianggap menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan capital expenditure yang kerap dialami perbankan syariah. “Dengan konsolidasi, biaya penggalangan DPK, biaya operasional dan biaya capex (yang tadinya beberapa bank investasi di hardware dan software yang sama) bisa ditekan. Ini membuat bank merger bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Prospek cerah juga dimiliki perbankan syariah karena industri ini terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi Covid-19. Bahkan, kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah per Juni 2020 mencapai 10,13 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan penyaluran kredit perbankan konvensional yakni 1,49 persen yoy pada periode tersebut.

Selain itu, perbankan syariah mencatat kenaikan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah di Indonesia mencapai 9 persen yoy, sementara industri perbankan konvensional 7,95 persen yoy.

Dari sisi permodalan, bantalan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan syariah juga terjaga di angka 21,20 persen per Juni 2020. Rasio ini jauh di atas ambang batas kecukupan modal yang diatur otoritas sekitar 12 persen-14 persen.

“Dengan keterpurukan sektor finansial global tapi perbankan syariah masih resilient. Bahkan karena perbankan syariah relatif muda usianya di Indonesia, beberapa bank sudah mengembangkan layanan digital lebih baik dan robust daripada bank konvensional,” tutur Fauzi.

Demi memperkuat pertumbuhan dan penetrasi layanan perbankan syariah, Fauzi menyarankan agar akuisisi atau merger bank-bank ini segera dilakukan. Aksi ini dibutuhkan untuk mengangkat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional.

“Beberapa bank perlu merger untuk meningkatkan skala ekonomi dan kemampuan bersaingnya. Harus ada kepastian agar bank syariah memiliki induk perusahaan atau investor pengendali yang keuangannya kuat,” ujar ekonom ini.
Sebagai catatan, saat ini pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana untuk melakukan merger atas bank-bank syariah kepunyaan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ada 3 bank syariah milik negara yang kini berstatus Bank Umum Syariah (BUS) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
*

News

Meski Pandemi, Industri Keuangan dan Pasar Modal Syariah Tetap Tumbuh Signifikan

October 6, 2020

MJakarta (05/10)- Pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari dominasi pasar saham syariah pada sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai Rp3.953 miliar, setara 64,31% dari nilai total transaksi yakni Rp6.146 miliar.

Torehan tersebut menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan industri keuangan dan pasar modal syariah di Tanah Air. Kinerja terjaga industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan PT Bank BRIsyariah Tbk. 

Buktinya, hingga Agustus lalu BRIsyariah berhasil mencatat kenaikan perolehan laba bersih sebesar 158,46% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp168 miliar. Pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana BRIsyariah sebesar 19,75% yoy menjadi Rp1,94 triliun.

Menurut Direktur Operasional BRIsyariah Fahmi Subandi, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia ke depannya bisa lebih masif lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah terlihat dari masih kecilnya market share perbankan syariah dibanding bank-bank konvensional yakni sebesar 6,18% per semester I/2020. Angka ini menunjukkan bahwa pasar industri perbankan syariah baru melayani 6% dari seluruh nasabah pengguna layanan perbankan di Indonesia.

“Kita memiliki ruang tumbuh besar untuk menggarap sektor-sektor yang sekarang masih dipegang bank konvensional. Apalagi saat ini pemerintah juga semakin menunjukkan dukungannya terhadap industri keuangan syariah dengan menerbitkan beberapa regulasi baru, dan menguatkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ujar Fahmi dalam Workshop Perbankan Syariah bertema Memacu Literasi Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (5/10/2020).

Salah satu cara yang bisa ditempuh perbankan syariah untuk mewujudkan potensi tersebut adalah memberanikan diri untuk melantai di pasar modal syariah. Keberadaan perbankan syariah di lantai bursa dapat menjadi solusi untuk memperbesar struktur permodalan dan pendanaan, yang berujung pada meningkatnya kinerja perusahaan ke depannya.

Contoh kesuksesan bank syariah yang melantai di bursa bisa dilihat dari pengalaman BRIsyariah. Sejak melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Pasar Modal Syariah 2018, BRIsyariah selalu menorehkan kinerja positif dan pertumbuhan di atas rata-rata.

Pertumbuhan nilai aset, pembiayaan, kecukupan modal (Capital Adequacy Rasio/CAR) hingga pendanaan murah (CASA) BRIsyariah sejak 2018 selalu di atas raihan sebelum bank ini melantai di bursa. Kenaikan berkesinambungan ini juga tetap terjadi selama pandemi Covid-19.

“Nilai aset kami sebelum IPO tumbuh rata-rata 14% dalam kurun 3 tahun ke belakang. Pasca IPO nilai pertumbuhannya 16% lebih. Pembiayaan yang sebelumnya tumbuh rata-rata satu digit sekarang bisa dua digit secara tahunan. Komposisi dana murah kami juga tumbuh dari sebelumnya 30% sekarang menjadi 50% lebih. Ini bermanfaat karena peningkatan CASA menandakan efisiensi yang tumbuh dari penurunan biaya dana,” ujar Fahmi.

Fahmi lantas mengajak seluruh pelaku industri keuangan syariah—khususnya perbankan—untuk segera mengikuti jejak BRIsyariah melantai di bursa. Diferensiasi sumber pendanaan dengan memanfaatkan keberadaan pasar modal syariah menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar perbaikan tata kelola bisa lebih baik lagi dilakukan perbankan syariah.

“Dengan masuk bursa memberi pengalaman kami untuk memperbaiki struktur permodalan. Ada juga tantangan lain yang akhirnya harus kami ikuti dan kembangkan, seperti misal tuntutan governance perusahaan meningkat, dan kami harus bisa sajikan value kami dengan baik ke publik,” ujarnya.

Potensi Besar Pasar Modal Syariah 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menyebut korporasi dan investor tak perlu ragu bertransaksi di pasar modal syariah karena pengaturan dan fatwa terkait pelaku, produk, dan ekosistem sesuai prinsip syariat Islam sudah banyak tersedia saat ini.

Hasan menyebut, BEI adalah satu-satunya bursa efek di dunia yang sudah memastikan proses end-to-end pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Buktinya, BEI sudah memisahkan proses pembukaan rekening nasabah pasar modal syariah dengan menyediakan Shariah Online Trading System (SOTS). Fatwa-fatwa untuk transaksi hingga penyimpanan efek juga sudah tersedia. Kemudian, rekening dana investor syariah bisa dibuka terpisah melalui perbankan syariah. 

Pengembangan pasar modal syariah menjadi salah satu fokus BEI dalam bergerak hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, BEI giat melakukan iterasi dan inklusi pasar modal syariah; pengembangan efek dan instrumen syariah; pengembangan Infrastruktur pasar modal syariah; penguatan sinergi dengan para stakeholder; serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan investasi syariah.

Literasi demi meningkatkan inklusivitas pasar modal syariah tetap dilakukan BEI meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Caranya, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial.

“Kami juga aktif bersinergi dan kerjasama dengan sejumlah komunitas. Kemudian sampai kini BEI sudah melampaui capaian tahun lalu untuk edukasi online pasar modal syariah. Kami sudah selenggarakan 261 kegiatan yang diikuti 73.252 peserta hingga September 2020,” ujar Hasan.

Sejauh ini edukasi yang dilakukan BEI telah menunjukkan hasil. Salah satu buktinya yakni adanya dominasi jumlah saham syariah yang dicatat perdana di lantai bursa dibanding total listing sepanjang 2020. Hingga September, sebanyak 76% saham yang baru dicatat di lantai bursa merupakan saham syariah. Jumlahnya mencapai 35 dari 46 saham.

Jumlah produk saham syariah saat ini pun mendominasi pasar modal. Dari 709 saham yang terdaftar di BEI per 2 Oktober lalu, 63,6% atau 451 saham merupakan produk syariah. Kapitalisasi ratusan saham syariah ini telah mencapai Rp2.962 triliun, atau setara 51,69% dari total kapitalisasi seluruh saham yang mencapai Rp5.730 triliun. Sementara itu, sudah ada 7.316 juta saham syariah yang ditransaksikan, setara 77,2% dibanding seluruh transaksi di lantai bursa. Frekuensinya mencapai 446.527 kali, atau 71,88% dibanding seluruh transaksi IHSG.

Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan signifikan dana kelolaan pada reksa dana syariah selama pandemi COVID-19. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah tumbuh 29,7 persen yoy menjadi Rp69,7 triliun. Pada saat yang sama, NAB reksa dana konvensional turun 7,6 persen yoy menjadi Rp451,1 triliun.

“Investor syariah dari tahun ke tahun konsisten terus meningkat, pertumbuhannya mencapai 537% sejak lima tahun lalu. Saat ini ada 78.199 investor saham syariah di Indonesia. Rata-rata investor saham syariah tumbuh 78% per tahun. Pangsanya juga terus meningkat, per Agustus lalu rasio investor syariah terhadap total investor mencapai 5,9%,” ujarnya.

Menurut Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, penetrasi industri keuangan dan pasar modal syariah ke depannya sangat berpotensi tumbuh lebih besar. Industri ini dianggap bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z, sebagai sarana penempatan dana investasi.

Budi mengingatkan agar generasi muda harus sejak dini mulai menyisihkan pendapatannya agar diinvestasikan di instrumen yang tepat dan aman. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kesulitan yang dihadapi para milenial di masa tua kelak.

“Kita harus menata diri, mulai dari memetakan apakah sektor kita bekerja sekarang termasuk tangguh atau rapuh? Setelah itu baru coba memanfaatkan pasar modal untuk membiayai masa depan, atau istilahnya ‘pay yourself first’, yakni dengan membuat alokasi investasi lebih dulu daripada konsumsi,” ujar Budi.

Budi berkata, masa pandemi saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh calon investor agar semakin mahir mengelola keuangannya. Untuk pengembangan industri keuangan syariah, ia menyarankan agar ke depannya seluruh pemangku kepentingan mulai serius melakukan edukasi ke masyarakat melalui rumah-rumah ibadah atau melibatkan para pemuka agama.

“Edukasi harus lebih efektif mengena, contohnya bagaimana BEI, OJK dan BRIsyariah setiap Jumat menyampaikan bahwa uang sumbangan masjid bisa diinvestasikan di sukuk misalnya. Jadi orang akan tahu dan melihat manfaat industri keuangan syariah. Soalnya sampai saat ini masih banyak ustaz belum paham soal keuangan syariah, padahal ustaz itu banyak ditanya oleh umat,” kata Budi.