Browsing Tag

Keuangan

News

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Terus Didorong, Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

October 28, 2020

Jakarta —Sebagai upaya mengurangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di sektor ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan berbagai potensi yang ada, ekonomi dan keuangan syariah dipercaya dapat memainkan peran pada program tersebut. Namun, potensi-potensi ini belum dimanfaatkaan secara optimal, baik oleh lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.

“Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, kita harus mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah dapat terus berkembang dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Web-Seminar The Jakarta Post “Sharia Economy Gaining Momentum in Indonesia’s Economy Recovery” melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk penguatan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Melalui KNEKS ini, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dipimpin langsung oleh Presiden selaku Ketua, dan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua dan merangkap Ketua Harian.

“Sebagai Ketua Harian, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” ungkapnya.

Di samping itu, Wapres menambahkan, pemerintah akan fokus pada 4 hal yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

“Salah satu potensi besar adalah kebutuhan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan industri produk halal menjadi sangat penting,” tuturnya.

Terkait hal ini, Wapres pun menyampaikan, saat ini telah ada penetapan dua kawasan industri halal (KIH) dengan layanan sertifikasi halal secara satu atap (one stop service), yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Banten, dan Safe N Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penguatan industri halal juga dilakukan di tataran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pengembangan pusat inkubasi pengusaha syariah serta pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) di berbagai daerah.

Sementara untuk program lainnya, lanjut Wapres, penguatan kelembagaan keuangan syariah dilakukan dengan penggabungan tiga bank syariah yang dimiliki oleh HIMBARA, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Pemerintah juga akan memperbanyak dan memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro untuk melayani kalangan usaha sangat kecil yang membutuhkan modal di bawah 3 juta rupiah. Sementara, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan koperasi syariah diperuntukkan bagi kalangan usaha kecil di atas nilai 3 juta rupiah.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, tidak ada alasan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa rencana merger beberapa bank syariah milik pemerintah akan menutup akses UMKM dalam mendapatkan permodalan. Justru pemerintah tengah menyiapkan ekosistem keuangan syariah yang lengkap, yang dapat menjangkau mulai dari yang paling kecil, sedang, sampai ke yang besar,” harap Wapres.

DANA SOSIAL SYARIAH

Terkait dana sosial syariah, Wapres menyatakan, pemerintah akan terus mengawal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amiz Zakat (LAZ) agar dapat mengambil berbagai terobosan untuk memaksimalkan potensi zakat, infak dan shadaqah. Di bidang Wakaf sendiri, pemerintah juga sedang menyiapkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT).

“Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah dan wakaf, apabila ditangani dengan serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam,” ucap Wapres.

Wapres pun optimis, semua rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan segala ragamnya dapat diwujudkan sehingga perekonomian nasional akan pulih dan menjadi lebih kuat kembali. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini, ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksudkan bukan hanya untuk ekonomi syariah semata-mata, melainkan sebagai salah satu pilar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Kedua, lanjut Wapres, karena menganut dual economic system (sistem ekonomi ganda) yang saling melengkapi, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional.

“Ketiga, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Sehingga, ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif dan universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘aalamin (rahmat bagi semesta),” ungkap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengucapkan terima kasih kepada direksi dan jajaran pengurus Jakarta Post. Ia pun mengharapkan peran media dalam mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah lebih luas lagi.

News

Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Keunggulan Ekonomi Syariah di Tingkat Global

October 28, 2020

Jakarta – Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Untuk itu, melalui sambutannya dalam pembukaan acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut.

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyambut peluang itu dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islamn, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Presiden mengatakan, penyelenggaraan ISEF ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” tuturnya.

Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yakni dengan mengembangkan bank mikro di berbagai tempat di wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, Kepala Negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor riil, padat karya, dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. Terlebih, negara kita memiliki banyak sekali produk halal unggulan dengan beberapa di antaranya yang telah mendunia.

“Negara kita punya banyak produk halal unggulan. Produk makanan, kosmetika, juga fesyen. Untuk fesyen kita bahkan punya cita-cita menjadi pusat fesyen muslim dunia,” kata Presiden.

Namun, saat ini, potensi besar dalam industri halal tersebut tampak belum tergarap dengan baik. Untuk itu upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif harus terus dilakukan dengan membenahi ekosistem industri syariah, menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, serta mempersiapkan sumber daya manusia pendukungnya dengan baik.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tandasnya.

News

Merger Bank Syariah Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

October 11, 2020

Jakarta, 11 Oktober 2020 – Dukungan agar wacana merger bank syariah segera dilakukan terus bermunculan. Terkini, rencana ini mendapat sambutan dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015-2020 Fauzi Ichsan.

Menurut Fauzi, industri perbankan syariah memiliki prospek besar untuk tumbuh lantaran Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini membuat potensi market keuangan dan ekonomi syariah yang besar untuk dikembangkan.

“Penduduk muslim Indonesia terbesar di dunia, sekitar 229 juta orang. Namun tingkat literasi dan inklusi keuangan, terutama keuangan syariah, rendah. Kurang dari 40 persen penduduk Indonesia memiliki akses layanan perbankan. Ini membuat potensi sektor keuangan, konvensional dan syariah, besar untuk tumbuh,” ujar Fauzi di Jakarta, Jumat (09/10).

Menurut Fauzi, aksi konsolidasi bisa berdampak pada turunnya biaya penggalangan dana bank syariah. Penurunan biaya pendanaan ini memungkinkan bank syariah hasil konsolidasi nanti memiliki ruang gerak lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan terjangkau.

Selain itu, merger juga dianggap menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan capital expenditure yang kerap dialami perbankan syariah. “Dengan konsolidasi, biaya penggalangan DPK, biaya operasional dan biaya capex (yang tadinya beberapa bank investasi di hardware dan software yang sama) bisa ditekan. Ini membuat bank merger bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Prospek cerah juga dimiliki perbankan syariah karena industri ini terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi Covid-19. Bahkan, kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah per Juni 2020 mencapai 10,13 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan penyaluran kredit perbankan konvensional yakni 1,49 persen yoy pada periode tersebut.

Selain itu, perbankan syariah mencatat kenaikan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah di Indonesia mencapai 9 persen yoy, sementara industri perbankan konvensional 7,95 persen yoy.

Dari sisi permodalan, bantalan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan syariah juga terjaga di angka 21,20 persen per Juni 2020. Rasio ini jauh di atas ambang batas kecukupan modal yang diatur otoritas sekitar 12 persen-14 persen.

“Dengan keterpurukan sektor finansial global tapi perbankan syariah masih resilient. Bahkan karena perbankan syariah relatif muda usianya di Indonesia, beberapa bank sudah mengembangkan layanan digital lebih baik dan robust daripada bank konvensional,” tutur Fauzi.

Demi memperkuat pertumbuhan dan penetrasi layanan perbankan syariah, Fauzi menyarankan agar akuisisi atau merger bank-bank ini segera dilakukan. Aksi ini dibutuhkan untuk mengangkat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional.

“Beberapa bank perlu merger untuk meningkatkan skala ekonomi dan kemampuan bersaingnya. Harus ada kepastian agar bank syariah memiliki induk perusahaan atau investor pengendali yang keuangannya kuat,” ujar ekonom ini.
Sebagai catatan, saat ini pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana untuk melakukan merger atas bank-bank syariah kepunyaan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ada 3 bank syariah milik negara yang kini berstatus Bank Umum Syariah (BUS) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
*

News

Meski Pandemi, Industri Keuangan dan Pasar Modal Syariah Tetap Tumbuh Signifikan

October 6, 2020

MJakarta (05/10)- Pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari dominasi pasar saham syariah pada sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai Rp3.953 miliar, setara 64,31% dari nilai total transaksi yakni Rp6.146 miliar.

Torehan tersebut menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan industri keuangan dan pasar modal syariah di Tanah Air. Kinerja terjaga industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan PT Bank BRIsyariah Tbk. 

Buktinya, hingga Agustus lalu BRIsyariah berhasil mencatat kenaikan perolehan laba bersih sebesar 158,46% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp168 miliar. Pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana BRIsyariah sebesar 19,75% yoy menjadi Rp1,94 triliun.

Menurut Direktur Operasional BRIsyariah Fahmi Subandi, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia ke depannya bisa lebih masif lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah terlihat dari masih kecilnya market share perbankan syariah dibanding bank-bank konvensional yakni sebesar 6,18% per semester I/2020. Angka ini menunjukkan bahwa pasar industri perbankan syariah baru melayani 6% dari seluruh nasabah pengguna layanan perbankan di Indonesia.

“Kita memiliki ruang tumbuh besar untuk menggarap sektor-sektor yang sekarang masih dipegang bank konvensional. Apalagi saat ini pemerintah juga semakin menunjukkan dukungannya terhadap industri keuangan syariah dengan menerbitkan beberapa regulasi baru, dan menguatkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ujar Fahmi dalam Workshop Perbankan Syariah bertema Memacu Literasi Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (5/10/2020).

Salah satu cara yang bisa ditempuh perbankan syariah untuk mewujudkan potensi tersebut adalah memberanikan diri untuk melantai di pasar modal syariah. Keberadaan perbankan syariah di lantai bursa dapat menjadi solusi untuk memperbesar struktur permodalan dan pendanaan, yang berujung pada meningkatnya kinerja perusahaan ke depannya.

Contoh kesuksesan bank syariah yang melantai di bursa bisa dilihat dari pengalaman BRIsyariah. Sejak melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Pasar Modal Syariah 2018, BRIsyariah selalu menorehkan kinerja positif dan pertumbuhan di atas rata-rata.

Pertumbuhan nilai aset, pembiayaan, kecukupan modal (Capital Adequacy Rasio/CAR) hingga pendanaan murah (CASA) BRIsyariah sejak 2018 selalu di atas raihan sebelum bank ini melantai di bursa. Kenaikan berkesinambungan ini juga tetap terjadi selama pandemi Covid-19.

“Nilai aset kami sebelum IPO tumbuh rata-rata 14% dalam kurun 3 tahun ke belakang. Pasca IPO nilai pertumbuhannya 16% lebih. Pembiayaan yang sebelumnya tumbuh rata-rata satu digit sekarang bisa dua digit secara tahunan. Komposisi dana murah kami juga tumbuh dari sebelumnya 30% sekarang menjadi 50% lebih. Ini bermanfaat karena peningkatan CASA menandakan efisiensi yang tumbuh dari penurunan biaya dana,” ujar Fahmi.

Fahmi lantas mengajak seluruh pelaku industri keuangan syariah—khususnya perbankan—untuk segera mengikuti jejak BRIsyariah melantai di bursa. Diferensiasi sumber pendanaan dengan memanfaatkan keberadaan pasar modal syariah menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar perbaikan tata kelola bisa lebih baik lagi dilakukan perbankan syariah.

“Dengan masuk bursa memberi pengalaman kami untuk memperbaiki struktur permodalan. Ada juga tantangan lain yang akhirnya harus kami ikuti dan kembangkan, seperti misal tuntutan governance perusahaan meningkat, dan kami harus bisa sajikan value kami dengan baik ke publik,” ujarnya.

Potensi Besar Pasar Modal Syariah 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menyebut korporasi dan investor tak perlu ragu bertransaksi di pasar modal syariah karena pengaturan dan fatwa terkait pelaku, produk, dan ekosistem sesuai prinsip syariat Islam sudah banyak tersedia saat ini.

Hasan menyebut, BEI adalah satu-satunya bursa efek di dunia yang sudah memastikan proses end-to-end pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Buktinya, BEI sudah memisahkan proses pembukaan rekening nasabah pasar modal syariah dengan menyediakan Shariah Online Trading System (SOTS). Fatwa-fatwa untuk transaksi hingga penyimpanan efek juga sudah tersedia. Kemudian, rekening dana investor syariah bisa dibuka terpisah melalui perbankan syariah. 

Pengembangan pasar modal syariah menjadi salah satu fokus BEI dalam bergerak hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, BEI giat melakukan iterasi dan inklusi pasar modal syariah; pengembangan efek dan instrumen syariah; pengembangan Infrastruktur pasar modal syariah; penguatan sinergi dengan para stakeholder; serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan investasi syariah.

Literasi demi meningkatkan inklusivitas pasar modal syariah tetap dilakukan BEI meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Caranya, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial.

“Kami juga aktif bersinergi dan kerjasama dengan sejumlah komunitas. Kemudian sampai kini BEI sudah melampaui capaian tahun lalu untuk edukasi online pasar modal syariah. Kami sudah selenggarakan 261 kegiatan yang diikuti 73.252 peserta hingga September 2020,” ujar Hasan.

Sejauh ini edukasi yang dilakukan BEI telah menunjukkan hasil. Salah satu buktinya yakni adanya dominasi jumlah saham syariah yang dicatat perdana di lantai bursa dibanding total listing sepanjang 2020. Hingga September, sebanyak 76% saham yang baru dicatat di lantai bursa merupakan saham syariah. Jumlahnya mencapai 35 dari 46 saham.

Jumlah produk saham syariah saat ini pun mendominasi pasar modal. Dari 709 saham yang terdaftar di BEI per 2 Oktober lalu, 63,6% atau 451 saham merupakan produk syariah. Kapitalisasi ratusan saham syariah ini telah mencapai Rp2.962 triliun, atau setara 51,69% dari total kapitalisasi seluruh saham yang mencapai Rp5.730 triliun. Sementara itu, sudah ada 7.316 juta saham syariah yang ditransaksikan, setara 77,2% dibanding seluruh transaksi di lantai bursa. Frekuensinya mencapai 446.527 kali, atau 71,88% dibanding seluruh transaksi IHSG.

Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan signifikan dana kelolaan pada reksa dana syariah selama pandemi COVID-19. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah tumbuh 29,7 persen yoy menjadi Rp69,7 triliun. Pada saat yang sama, NAB reksa dana konvensional turun 7,6 persen yoy menjadi Rp451,1 triliun.

“Investor syariah dari tahun ke tahun konsisten terus meningkat, pertumbuhannya mencapai 537% sejak lima tahun lalu. Saat ini ada 78.199 investor saham syariah di Indonesia. Rata-rata investor saham syariah tumbuh 78% per tahun. Pangsanya juga terus meningkat, per Agustus lalu rasio investor syariah terhadap total investor mencapai 5,9%,” ujarnya.

Menurut Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, penetrasi industri keuangan dan pasar modal syariah ke depannya sangat berpotensi tumbuh lebih besar. Industri ini dianggap bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z, sebagai sarana penempatan dana investasi.

Budi mengingatkan agar generasi muda harus sejak dini mulai menyisihkan pendapatannya agar diinvestasikan di instrumen yang tepat dan aman. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kesulitan yang dihadapi para milenial di masa tua kelak.

“Kita harus menata diri, mulai dari memetakan apakah sektor kita bekerja sekarang termasuk tangguh atau rapuh? Setelah itu baru coba memanfaatkan pasar modal untuk membiayai masa depan, atau istilahnya ‘pay yourself first’, yakni dengan membuat alokasi investasi lebih dulu daripada konsumsi,” ujar Budi.

Budi berkata, masa pandemi saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh calon investor agar semakin mahir mengelola keuangannya. Untuk pengembangan industri keuangan syariah, ia menyarankan agar ke depannya seluruh pemangku kepentingan mulai serius melakukan edukasi ke masyarakat melalui rumah-rumah ibadah atau melibatkan para pemuka agama.

“Edukasi harus lebih efektif mengena, contohnya bagaimana BEI, OJK dan BRIsyariah setiap Jumat menyampaikan bahwa uang sumbangan masjid bisa diinvestasikan di sukuk misalnya. Jadi orang akan tahu dan melihat manfaat industri keuangan syariah. Soalnya sampai saat ini masih banyak ustaz belum paham soal keuangan syariah, padahal ustaz itu banyak ditanya oleh umat,” kata Budi.

News

Triwulan II 2020, Laba Bersih BRIsyariah Melesat 229,6 Persen

August 24, 2020

Jakarta — PT Bank BRIsyariah Tbk mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang impresif pada triwulan II 2020, sebesar 229,6% menjadi Rp117,2 milyar, dibandingkan triwulan II 2019. Aset BRIsyariah tercatat sebesar Rp49,6 triliun, meningkat 34,75% dibandingkan triwulan II 2019. Pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional maupun syariah. 

Tidak hanya mencatat pertumbuhan laba, pertumbuhan pembiayaan dan dana murah Perseoran juga mengalami pengingkatan yang signifikan. Direktur Utama BRIsyariah Ngatari menyampaikan hingga triwulan II 2020 BRIsyariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp37,4 triliun, tumbuh mencapai 55,92% year-on-year (yoy). Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ditopang oleh segmen Ritel (SME, Mikro dan Konsumer) untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal. “Peningkatan laba bersih BRIsyariah di triwulan II 2020 didukung oleh optimalisasi fungsi intermediari yang diikuti dengan pengendalian beban biaya dana,” jelas Ngatari dalam siaran pers, Senin (24/8). 

Secara rinci, pada tahun 2020 hingga triwulan II ini BRIsyariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,4 triliun untuk segmen mikro, yang merupakan segmen pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi dan memberikan kontribusi terbesar. Selain segmen mikro, pertumbuhan pembiayaan juga didukung oleh penyaluran pembiayaan di segmen konsumer sebesar Rp2,5 triliun dan segmen kecil menengah dan kemitraan sebesar Rp2,2 triliun. 

Ngatari melanjutkan, salah satu pendorong pertumbuhan pembiayaan BRIsyariah khususnya mikro adalah digitalisasi proses pembiayaan lewat aplikasi i-Kurma. BRIsyariah mengoptimalkan i-Kurma sebagai langkah transformasi digital dalam proses pembiayaan. Ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja BRIsyariah, mengingat tenaga pemasar pembiayaan dimungkinkan untuk bekerja secara efektif dan efisien di tengah adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi corona. 

Lebih lanjut Ngatari menjelaskan pertumbuhan BRIsyariah juga didorong oleh implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Sepanjang Triwulan II 2020, BRIsyariah telah membuka 26 unit kerja baru di Provinsi Aceh dengan sistem co-location dengan BRI. Pembukaan jaringan BRIsyariah di seluruh unit kerja BRI di Aceh mengakselerasi proses konversi Bisnis BRI di Aceh yang ditargetkan selesai di semester 2 tahun 2020. Total kredit BRI yang telah dikonversi BRIsyariah hingga Juni 2020 mencapai 82,98% dari total kredit yang direncanakan akan dialihkan tahun ini dari BRI. Sementara Dana Pihak Ketiga yang telah dikonversi dalam rangka implementasi Qanun LKS mencapai 53,18% dari total yang ditargetkan.  

Di sisi dana pihak ketiga, pertumbuhan dana murah (giro dan tabungan) mencapai 90,79% yoy sehingga meningkatkan rasio dana murah terhadap total dana pihak ketiga (CASA Ratio) hingga mencapai 54,34%. “Dana Pihak Ketiga meningkat ditopang oleh pertumbuhan dana murah (giro dan tabungan) sejalan dengan strategi pengendalian beban biaya dana. Peningkatan dana murah (CASA ratio) mendorong penurunan biaya dana atau cost of fund,” jelas Ngatari. 

“Pertumbuhan ini menandakan di tengah pemberlakukan transisi pembatasan sosial berskala besar, BRIsyariah terus berupaya mencari peluang. Kami tetap harus tumbuh untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Namun pertumbuhan ini tentunya kami lakukan secara selektif untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.” tutup Ngatari. 

News

Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditetapkan 4,5%-5,5%

August 14, 2020

Jakarta – Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5%-5,5% pada 2021 mendatang.

Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5%-5,5%. 

“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021 dan mengingatkan ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi.

“Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

“Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.”

Presiden melanjutkan pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Menurut Jokowi, defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Adapun anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN. Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN. Anggaran infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun. Ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun 

Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Pembangunan Pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun.

Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. Pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun. Belanja Negara pada 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun.

News

BI: Likuiditas Perbankan Lebih dari Cukup

April 29, 2020

Jakarta – Bank Indonesia menyatakan likuiditas bank di Tanah Air saat ini dalam kondisi masih aman alias lebih dari cukup.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kondisi likuiditas bank masih aman, walaupun saat ini deposito mengalami perlambatan karena pendapatan masyarakat turun di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut disebabkan langkah BI yang melakukan kebijakan quantitative easing, untuk mendukung likuiditas sektor perbankan di tengah wabah Corona.

“Quantitative easing yang dilakukan BI hingga kini totalnya Rp503,8 triliun. Likuiditas bank lebih dari cukup,” ujarnya dalam live streaming Youtube, Rabu (29/4/2020).

Kebijakan BI untuk mendukung likuiditas bank melalui quantitative easing dilakukan melalui beberapa jurus. Mulai dari penurunan giro wajib minimum (GWM), pembebasan pemenuhan giro ke BI untuk bank-bank yang tidak memenuhi rasio intermediasi selama satu tahun, hingga fasilitas repo SBN yang dimiliki oleh bank.

Total nilai quantitative easing yang mencapai Rp503,8 triliun tersebut berasal dari tambahan dari pelonggaran GWM senilai Rp117,8 triliun per Mei 2020. Pada periode Januari-April 2020, quantitative easing mencapai Rp386 triliun.

Perry menambahkan agar kebijakan Bank Sentral melalui quantitatives easing segera mengalir  ke sektor riil, maka yang diperlukan kebijakan fiskal dan realisasi kebijakan restrukturisasi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

News

BI: Kepercayaan Investasi Asing di Aset SBN Berangsur Membaik

April 22, 2020

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan selama periode 13 April hingga 20 April 2020 terjadi inflow dana asing ke surat berharga negara (SBN) sebesar Rp4,37 triliun.

Sementara itu, pada periode yang sama dari pasar saham BI mencatat masih terjadi outflow sebesar Rp2,8 triliun. Jadi, arus dana masuk ke obligasi pemerintah tersebut memicu net inflow senilai Rp1,57 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal tersebut menunjukkan kepercayaan investasi ke Indonesia, khususnya ke SBN secara bertahap berangsur-angsur membaik.

“Ini menunjukkan confident terhadap Indonesia terus berangsur mengalami kenaikan. Karena dari sisi imbal hasil yang atraktif membuat SBN Indonesia cukup menarik,” jelas Perry dalam virtual press briefing melalui channel Youtube Bank Indonesia, Rabu (22/4/2020).

Indikator spread yield antara obligasi pemerintah RI 10 tahun dengan US Treasury 7,1% atau 713 basis poin dinilai cukup menarik.  Perry meyakini arus dana asing akan kembali mengalir ke aset SBN.

News

BI Perkirakan Inflasi April-Mei 2020 Lebih Rendah

April 22, 2020

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi Ramadan, April – Mei 2020, akan lebih rendah dari capaian inflasi sebelumnya.

“Inflasi April-Mei akan lebih rendah dari historis. Kami perkirakan inflasinya akan sekitar 0,22% month to month. Kalau dihitung year on year2,82%. Ini menunjukkan inflasi terkendali dan rendah,” ujar Perry dalam virtual press briefing melalui channel Youtube Bank Indonesia, Rabu (22/4/2020).

Perry menuturkan rendahnya inflasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, April – Mei masih masuk masa panen sehingga produksi dalam negeri meningkat dan komoditas bahan pokok aman serta cukup. Selain itu, pemerintah menjamin kecukupan pasokan. 

Kedua, BI mendeteksi adanya permintaan yang lebih rendah dengan adanya Covid-19. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya mobilitas masyarakat selama masa PSBB.

“Permintaan barang lebih rendah, dengan adanya COVID-19 aktivitas manusia menjadi rendah karena ada PSBB. Itu mendukung pengendalian inflasi.”

Adapun pendorong inflasi menurut Bank Indonesia, antara lain bawang merah, perhiasan, gula pasir. Sementara itu, bahan makanan yang mengalami deflasi yakni cabai merah, daging ayam, telur. BI meyakini pada tahun ini inflasi akan terkendali di kisaran 3% plus minus 1%.

News

Pengusaha Kecil yang Terkena Dampak Covid-19 Boleh ‘Libur’ Nyicil KUR, Begini Syaratnya

April 9, 2020

Jakarta – Pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 bulan.

Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR itu diberikan pemerintah seiring kian meningkatnya eskalasi penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

“Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (8/4/2020).

Relaksasi pembayaran bunga dan penundaan pokok serta relaksasi ketentuan KUR tersebut diputuskan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pembiayaan UMKM. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Pembiayaan UMKM, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja. Turut hadir pula, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua OJK, Kepala BPKP dan para pejabat Eselon 1 yang mewakili Menteri sebagai anggota Komite Pembiayaan UMKM.

“Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2020. Mereka yang akan mendapat pembebasan bunga dan penundaan pembayaran angsuran pokok KUR paling lama 6 bulan, harus memenuhi penilaian penyalur KUR masing-masing,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat via video conference tersebut, di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020, di mana Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan bahwa diberlakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMK-M.

Lebih lanjut dijelaskan Menko Perekonomian, bagi debitur KUR existing yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR; dan/atau kebijakan penambahan limit plafon KUR (khususnya bagi debitur KUR Kecil dan KUR Mikro non Produksi).

Sedangkan, untuk Calon Debitur KUR yang baru, diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan. Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan. Mereka pun dapat mengakses KUR secara online.

Adapun kriteria penerima KUR yang mendapatkan perlakuan khusus adalah sebagai berikut:

Syarat Umum: (a) Kualitas kredit per 29 Februari 2020 yakni: (i) kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi; atau (ii) kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2) dan dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan bunga dana atau pokok; dan (b) Bersikap kooperatif dan memiliki itikad baik.

Syarat Khusus: Penerima KUR mengurangi penurunan usaha dikarenakan minimal salah satu kondisi seperti: (a) Lokasi usaha berada daerah terdampak Covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat; (b) Terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait Covid-19; dan (c) Terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak Covid-19.

Sebagai informasi tambahan, total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 29 Februari 2020 sebesar Rp507,00 triliun, dengan outstanding senilai Rp165,30 triliun dan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,19%. Penyaluran KUR per 29 Februari 2020 sudah mencapai Rp35,00 triliun atau 18,42% dari target 2020 yang berjumlah Rp190 triliun.

Porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) sampai 29 Februari 2020 sebesar 57,30% atau Rp20,05 Triliun. Penyaluran KUR ke sektor produksi tertinggi adalah sektor pertanian (28%), jasa (16%), dan industri pengolahan (11%).