Kementerian PUPR

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sepakat untuk menandatangani perpanjangan kesepakatan kerja sama Memorandum of Cooperation (MoC) on Infrastructure Development Cooperation yang berakhir pada 29 Desember 2019.

Kesepakatan kerja sama ini meliputi delapan lingkup eksisting, yaitu pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air limbah domestik, jalan dan jembatan, bangunan gedung, penyediaan perumahan, pengembangan wilayah dan perkotaan, pengelolaan bencana, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Serta dua lingkup tambahan baru yaitu pembiayaan infrastruktur dan jasa konstruksi.

“Kerja sama yang kita kembangkan ini sesungguhnya merupakan penghubung antara rakyat Jepang dan rakyat Indonesia, sehingga meningkatkan kerja sama, friendship, people to people relationship dengan moto kerja bersama dan maju bersama,” kata Menteri PUPR Basuki.

Pertemuan tersebut membahas, di antaranya water disaster management, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, jalan akses Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Padang-Payakumbuh-Pekanbaru, dan partisipasi Jepang dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

Dalam penanganan bencana air, Pemerintah Indonesia dan Jepang sedang menjalin kerja sama dalam pencegahan bencana banjir dengan studi bendungan di Bendungan Kedungombo Kabupaten Grobokan dan Bendungan Sutami di Kabupaten Malang. Studi Bendungan Kedungombo dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan selesai pada akhir Desember 2019, sedangkan Studi Bendungan Sutami dilakukan oleh MLIT.

Akaba mengatakan, kehadiran bendungan sangat penting terutama bagi wilayah yang sering terkena bencana banjir seperti di Indonesia dan Jepang. “Di Jepang sudah sulit membangun bendungan baru oleh karena itu kami memanfaatkan bendungan yang ada sebagai pengendali banjir dan sumber tenaga listrik. Saya dengar Pak Basuki tertarik dengan proyek ini, secepatnya akan saya kirim staf ke Indonesia untuk diskusi lebih lanjut,” ucap Akaba.

Pembahasan selanjutnya mengenai jalan akses Pelabuhan Patimban. Progres pembangunan jalan akses sepanjang 8 kilometer yang terletak di samping pelabuhan ini telah mencapai 55,8% per November 2019. “Akan kami selesaikan pada April 2020 karena pada Mei – Juni 2020 Pelabuhan Patimban akan beroperasi,” ujar Basuki.

Akaba mengatakan pihaknya sangat berharap agar jalan akses tersebut dapat selesai tepat waktu karena banyak perusahaan Jepang tertarik untuk memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai kegiatan ekspor-impor produk. Disampaikan juga rencana pembangunan proyek terowongan di Tol Payakumbuh – Pekanbaru akan menggunakan teknologi dari Jepang. Dimana saat ini JICA tengah melakukan Feasibility Study (FS)-nya.

Direncanakan terdapat lima terowongan dengan total panjang 8,95 kilometer yang menembus pegunungan Bukit Barisan. Berkaitan hal tersebut, Menteri Basuki meminta agar pihak JICA mempercepat studi yang dilakukan. “Kalau Jepang yang melakukan studi memang memakan waktu lebih lama karena detail, tapi kalau studi bisa dipercepat sangat baik,” kata Basuki.

Jakarta – Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.150 Km dari Merak hingga Banyuwangi dimana saat ini telah beroperasi sepanjang 965 Km. Dari 1.150 Km tersebut, sepanjang 533,3 Km berada di Provinsi Jawa Timur dengan ruas yang telah beroperasi sepanjang 360,3 Km dan sisanya 173 Km dari Probolinggo hingga Banyuwangi masih dalam tahap pengerjaan yang ditargetkan selesai awal 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa manfaat dari terbangunnya tol Trans Jawa ini tidak hanya menjadi jalur penghubung transportasi antar kota, tetapi dapat diintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri yang sekarang sudah muncul seperti di Ngawi dan Nganjuk serta mendukung akses ke destinasi pariwisata sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo tahun 2019-2024.

“Tol Trans Jawa akan memperlancar jalur logistik. Sehingga vendor, misalnya di Sidoarjo tidak perlu mendirikan pabrik di Karawang supaya bisa dekat dengan pabrik utama. Tol Trans Jawa akan memangkas biaya angkutan logistik dan mengurangi waktu tempuh pengiriman barang (_delivery time_). Dengan kepastian waktu tempuh, investor dapat membuat perhitungan business plan lebih matang sehingga terbuka lapangan pekerjaan di sekitar pusat perindustrian di setiap daerah,” kata Menteri Basuki.

Dijelaskan fokus pembangunan Kementerian PUPR pada 5 tahun ke depan adalah menghubungkan jalan tol akan dikoneksikan dengan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pariwisata. Meningkatnya konektivitas dengan kehadiran Tol Trans Jawa diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Jawa.

“Sudah ada beberapa lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Ngawi dan Nganjuk. Tugas Kementerian PUPR menghubungkan jalan tol dengan kawasan industri tersebut,” ujarnya.

Selain menghubungkan kawasan industri, Jalan Tol Trans Jawa di Jawa Timur juga mendukung konektivitas menuju destinasi wisata seperti ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi IV dari Probolinggo Timur sampai Gending yang akan membantu akses ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru.

Dengan beroperasinya jalan tol di wilayah Jawa Timur tersebut, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan masyarakat dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan penilaian jalan tol dan rest area berkelanjutan di seluruh Indonesia dengan memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.10 Tahun 2014 dan Permen PUPR No 12 Tahun 2018 yakni terpenuhinya core function di ruas jalan tol seperti aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Kemudian terpenuhinya support function di rest area jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol (rest area), dan terpenuhinya fungsi kebutuhan pendukung dan pelengkap di rest area.

Basuki meminta agar dalam peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya semata mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol. Kehadiran rest area terutama di jalan tol yang baru, selain berfungsi untuk tempat singgah pengendara, juga didorong untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, melalui penyediaan kios-kios bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk dan kuliner lokal.

“Rest area harus memenuhi fungsi pokoknya sebagai tempat istirahat dengan dilengkapi fasilitas seperti toilet, mushola dan tempat makan. Selain itu terdapat stasiun pengisian bahan bakar umum. Tingkat pelayanannya akan terus kami evaluasi bersama dengan melibatkan BUJT dan asosiasi pengelola rest area,” ujarnya.

Di sepanjang ruas tol Trans Jawa Timur terdapat 27 rest area yang terdiri dari 11 Tipe A, 8 Tipe B, dan 8 Tipe C. Tipe A memiliki fasilitas terlengkap seperti mushola, SPBU, restoran, ruang terbuka hijau, parkiran, ruang kesehatan, ATM center, dan minimart. Sementara secara keseluruhan di Trans Jawa terdapat 78 unit rest area yang terdiri dari 56 unit sudah beroperasi dan 22 unit tahap konstruksi. Sedangkan di Trans Sumatera berjumlah 18 unit rest area.

Tol Balikpapan-Samarinda, yang merupakan tol pertama di Kalimantan, sedang dikebut pengerjaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencananya, tol tersebut akan rampung pada bulan Oktober mendatang.

Saat ini pengerjaan tol sudah mencapai 97% dari total 99,34 Km. Keberadaan tol Balikpapan-Samarinda ini akan mendukung konektivitas pembangunan ibu kota baru karena melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.

Dengan nilai investasi mencapai Rp 9,9 triliun, tol Balikpapan-Samarinda diharapkan dapat menjadi sarana dasar dalam pembangunan ibu kota baru dari segi infrastruktur. Sebab, ini akan menciptakan kawasan perekonomian baru di Kalimantan yang berdampak akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Selain jalan tol pertama di Kalimantan, Kementerian PUPR juga sedang membangun Jembatan Pulau Balang II. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Balang yang ada di Penajam Paser Utara dengan sebagian wilayah Kota Balikpapan.

Proyek Jembatan Pula Balang II mempunyai beberapa lingkup pekerjaan yakni pekerjaan jembatan utama (cable stayed) sepanjang 804 m, pekerjaan jembatan pendekat sepanjang 160 m dan pekerjaan jalan akses sepanjang 1,807 km.

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang. Pembangunan infrastruktur di lima KSPN dilakukan secara bertahap dimana tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur meningkatkan konektivitas, sumber daya air, perumahan dan permukiman. Untuk mengakselerasi pengembangan di lima KSPN tersebut, Kementerian PUPR akan meningkatkan pagu anggaran infrastruktur menjadi sebesar Rp 7,1 triliun pada tahun 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR melaksanakan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di lima destinasi yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo setelah rapat terbatas pada 15 Juli 2019.

“Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur,” kata Menteri Basuki pada Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata tahun 2019 di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

Pada tahun 2020, dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba,
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, membangun infrastruktur diantaranya Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km dengan anggaran Rp 297 miliar dengan masa pelaksanaan tahun 2020 – 2021. Kemudian Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir dengan total anggaran sebesar Rp 526 miliar.

Sementara infrastruktur Sumber Daya Air berupa Pelebaran Alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter dengan panjang 120 meter dengan anggaran Rp 325 miliar. Kementerian PUPR juga melakukan Penataan Kawasan Parapat yakni Pembangunan Gerbang Kawasan Rp 148,2 Miliar, dan Penataan Ruang Publik Parapat dengan anggaran Rp 50 Miliar

Di KSPN Borobudur, tahun 2020 dilakukan kegiatan berupa penataan kawasan permukiman Borobudur dengan membangun Gerbang Palbapang dan Penataan Koridor Jalan Mayor Kusen dengan anggaran sebesar 150 triliun, pembangunan Gerbang Klangon dan penataan jalan Klaben, Gerbang Wisata Borobudur serta Penataan parkir, Drop Off dan Koridor pedagang Kaki Lima di kawasan Candi Mendut dengan anggaran sebesar Rp 70 miliar.

Untuk KSPN Lombok akan dilakukan pembangunan Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta Mandalika dengan panjang 17 KM lebar 25 meter dengan anggaran Rp 1,45 triliun, pembangunan Promendede dengan anggaran Rp. 20 miliar Pengembangan Kawasan Gili sebesar 50 miliar, dan pengembangan Geopark Rinjani anggaran Rp 30 miliar.

Untuk KSPN Labuan Bajo, pada tahun 2020 dilakukan peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Atas, peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Bawah, penataan kawasan Puncak Waringin, Batu Cermin, Kampung Baru, Bukit Pramuka, serta Kawasan Rinca.

Kemudian untuk KSPN Manado – Bitung – Likupang akan diselesaikan pembangunan Bendungan Kuwilkawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, peningkatan Jalan Akses Likupang, pembangunan Jembatan Bitung – Pulau Lembeh, Jalan Tol Manado – Bitung, penataan Kawasan Bunaken, penataan Kawasan Pantai Malalayang, dan Kawasan Wisata Pantai PAAL – Likupang.

Kelima KSPN Super Prioritas tersebut merupakan bagian dari 10 “ Bali Baru” yang dikembangkan Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.