Browsing Tag

Kementerian PUPR

News

Kementerian PUPR Jamin Konektivitas Kawasan Wisata Labuan Bajo

December 29, 2019

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jaringan jalan untuk mendukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk menciptakan 10 Bali Baru yang dapat menjadi lokomotif perekonomian Indonesia dengan menarik investasi baru, menambah lapangan kerja, serta meningkatkan jumlah wisatawan dalam lima tahun kedepan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melaksanakan visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan pada lima KSPN yang telah ditetapkan Pemerintah. KSPN tersebut yakni, Danau Toba di Sumut, Borobudur di Jateng, Manado Likupang di Sulut, Mandalika di NTB, dan Labuan Bajo di NTT.

“Infrastruktur dasar harus terbangun terlebih dahulu, sebagai sarana bagi sektor lain dalam mengisi kegiatan pendukung pariwisata seperti: hotel, restaurant, penyelenggaraan event dan lain-lain,” kata Basuki.

Untuk mendukung konektivitas pada KSPN Labuan Bajo, pada tahun 2014 – 2019 Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional X Kupang Direktorat Jenderal Bina Marga secara bertahap telah melakukan peningkatan jalan di Jalan Lintas Utara Flores yang meliputi ruas Labuan Bajo – Terang – Pelabuhan Bari – Kedindi dengan panjang keseluruhan 141 km. Kondisi jalan tersebut kini telah beraspal sepanjang 18 km.

Untuk tahun 2020 akan dilakukan peningkatan pada beberapa ruas jalan, yaitu pada Jalan Nasional Labuan Bajo – Malwatar sepanjang 65,27 km, jalan akses Pariwisata Labuan Bajo sepanjang 12,76 km termasuk jalan akses ke kawasan pariwisata Batu Cermin dan jalan akses ke kawasan pariwisata Waecicu sepanjang 4 km.

Ruas jalan yang direncanakan dibangun untuk mendukung KSPN Labuan Bajo yakni Jalan Lintas Utara (Lintura) Flores sepanjang 33 km. Biaya yang diperlukan untuk peningkatan dan pembangunan jalan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 420 miliar.

News

Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Jepang Untuk Infrastruktur

December 26, 2019

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sepakat untuk menandatangani perpanjangan kesepakatan kerja sama Memorandum of Cooperation (MoC) on Infrastructure Development Cooperation yang berakhir pada 29 Desember 2019.

Kesepakatan kerja sama ini meliputi delapan lingkup eksisting, yaitu pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air limbah domestik, jalan dan jembatan, bangunan gedung, penyediaan perumahan, pengembangan wilayah dan perkotaan, pengelolaan bencana, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Serta dua lingkup tambahan baru yaitu pembiayaan infrastruktur dan jasa konstruksi.

“Kerja sama yang kita kembangkan ini sesungguhnya merupakan penghubung antara rakyat Jepang dan rakyat Indonesia, sehingga meningkatkan kerja sama, friendship, people to people relationship dengan moto kerja bersama dan maju bersama,” kata Menteri PUPR Basuki.

Pertemuan tersebut membahas, di antaranya water disaster management, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, jalan akses Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Padang-Payakumbuh-Pekanbaru, dan partisipasi Jepang dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

Dalam penanganan bencana air, Pemerintah Indonesia dan Jepang sedang menjalin kerja sama dalam pencegahan bencana banjir dengan studi bendungan di Bendungan Kedungombo Kabupaten Grobokan dan Bendungan Sutami di Kabupaten Malang. Studi Bendungan Kedungombo dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan selesai pada akhir Desember 2019, sedangkan Studi Bendungan Sutami dilakukan oleh MLIT.

Akaba mengatakan, kehadiran bendungan sangat penting terutama bagi wilayah yang sering terkena bencana banjir seperti di Indonesia dan Jepang. “Di Jepang sudah sulit membangun bendungan baru oleh karena itu kami memanfaatkan bendungan yang ada sebagai pengendali banjir dan sumber tenaga listrik. Saya dengar Pak Basuki tertarik dengan proyek ini, secepatnya akan saya kirim staf ke Indonesia untuk diskusi lebih lanjut,” ucap Akaba.

Pembahasan selanjutnya mengenai jalan akses Pelabuhan Patimban. Progres pembangunan jalan akses sepanjang 8 kilometer yang terletak di samping pelabuhan ini telah mencapai 55,8% per November 2019. “Akan kami selesaikan pada April 2020 karena pada Mei – Juni 2020 Pelabuhan Patimban akan beroperasi,” ujar Basuki.

Akaba mengatakan pihaknya sangat berharap agar jalan akses tersebut dapat selesai tepat waktu karena banyak perusahaan Jepang tertarik untuk memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai kegiatan ekspor-impor produk. Disampaikan juga rencana pembangunan proyek terowongan di Tol Payakumbuh – Pekanbaru akan menggunakan teknologi dari Jepang. Dimana saat ini JICA tengah melakukan Feasibility Study (FS)-nya.

Direncanakan terdapat lima terowongan dengan total panjang 8,95 kilometer yang menembus pegunungan Bukit Barisan. Berkaitan hal tersebut, Menteri Basuki meminta agar pihak JICA mempercepat studi yang dilakukan. “Kalau Jepang yang melakukan studi memang memakan waktu lebih lama karena detail, tapi kalau studi bisa dipercepat sangat baik,” kata Basuki.

News

Hingga Akhir 2019, Beroperasi 501 Km Jalan Tol di Pulau Sumatera

November 19, 2019

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang 2.974 Km dari Lampung hingga Aceh yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024.

Hingga November 2019, Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni – Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar – Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 Km, Palembang – Indralaya 22 km, Medan – Binjai 10,46 km, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan – Medan – Tanjung Morawa 43 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan setelah Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang-Kayu Agung , ruas tol Trans Sumatera yang selanjutnya akan beroperasi pada Desember 2019 adalah Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 1 Kayu Agung-Jakabaring sepanjang 33,5 km. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, progres ruas jalan tol tersebut sudah mencapai sekitar 97 persen. Dengan tambahan ruas tersebut, maka total panjang Trans Sumatera hingga akhir 2019 mencapai 501,16 km.

Tercatat sebanyak lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 311,26 km yang ditargetkan menyusul operasional tahun 2020. Keempat ruas tersebut yakni Tol Sigli-Banda Aceh (74 km), Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia – Simpang Susun Tanjung Mulia) sepanjang 6,27 km, Pekanbaru-Dumai (131,4 km), Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin (30,4 km), dan Tol Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 Jakabaring-Betung (69,19 km).

Pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli merupakan salah satu ruas Tol Trans Sumatera yang menjadi proyek strategis nasional. Dengan dibangunnya tol akan memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dari sekitar 2-3 jam menjadi 1 jam perjalanan. Secara keseluruhan ruas tol Banda Aceh-Sigli ini nantinya akan terbagi enam seksi dengan total investasi sebesar Rp 12,35 Triliun. Progres konstruksinya saat ini sebesar 20% dan ditargetkan rampung akhir 2020.

Sementara Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia – Simpang Susun Tanjung Mulia) merupakan bagian dari Jalan Tol Medan – Binjai Seksi 2-3 ruas Helvetia-Binjai sepanjang 10,46 Km yang telah beroperasi sejak Oktober 2017 lalu, dengan progres konstruksi 91,98%. Pengusahaan Tol Medan-Binjai merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun, dimana sebesar Rp 1,9 triliun untuk biaya konstruksi. Jalan tol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi logistik barang dan jasa, serta memperkuat struktur kawasan perkotaan metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo.

Jalan tol Pekanbaru-Dumai yang terbagi menjadi enam seksi dengan nilai investasi keseluruhan mencapai Rp 16,211 triliun juga ditargetkan selesai pada tahun 2020. Keenam seksi tersebut yakni seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), seksi II Minas-Petapahan/ Kandis Selatan (24 km), seksi III Petapahan-Kandis Utara (17 km), seksi IV Kandis-Duri Selatan (26 km), seksi V Duri Selatan-Duri Utara (28 km), dan seksi VI Duri Utara-Dumai (25 km). Saat ini progres konstruksi keseluruhan enam seksi tersebut sebesar 74,2 %.

Jalan tol ini akan mengintegrasikan konektivitas kawasan, memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri ke berbagai wilayah di Sumatera. Dan yang lebih penting lagi tol Pekanbaru-Dumai dapat meningkatkan akses Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Provinsi Riau dan Dumai sebagai kota pelabuhan, dengan industri perminyakan dan agribisnis.

Ruas tol selanjutnya yang direncanakan dapat operasi pada tahun 2020 adalah Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin (30,4 km) dengan progres konstruksi saat ini 10,03%. Ruas/segmen ini merupakan bagian dari Jalan Tol Padang – Pekanbaru sepanjang 254,8 km yang membutuhkan investasi sebesar Rp 80,41 triliun dengan target penyelesaian selama lima tahun (2018-2023). Tingginya biaya investasi, disamping karena jaraknya cukup panjang juga akan dibangun lima terowongan dengan total panjang 8,95 km yang menembus pegunungan Bukit Barisan. Saat ini PT Hutama Karya yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah sedang melakukan pengadaan kontraktor untuk segmen Pekanbaru-Bangkinang (35 km).

Ruas terakhir pada Jalan Tol Trans Sumatera yang direncanakan beroperasi pada tahun 2020 yakni Tol Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 2 Jakabaring-Musilindas (24,9 km) dan seksi 3 Musilindas-Betung (44,29 km) dengan progres konstruksi saat ini masing-masing 49,89% dan 5,85%.

News

Ekonomi di Jawa Timur Ditopang Jalan Tol Trans Jawa

November 2, 2019

Jakarta – Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.150 Km dari Merak hingga Banyuwangi dimana saat ini telah beroperasi sepanjang 965 Km. Dari 1.150 Km tersebut, sepanjang 533,3 Km berada di Provinsi Jawa Timur dengan ruas yang telah beroperasi sepanjang 360,3 Km dan sisanya 173 Km dari Probolinggo hingga Banyuwangi masih dalam tahap pengerjaan yang ditargetkan selesai awal 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa manfaat dari terbangunnya tol Trans Jawa ini tidak hanya menjadi jalur penghubung transportasi antar kota, tetapi dapat diintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri yang sekarang sudah muncul seperti di Ngawi dan Nganjuk serta mendukung akses ke destinasi pariwisata sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo tahun 2019-2024.

“Tol Trans Jawa akan memperlancar jalur logistik. Sehingga vendor, misalnya di Sidoarjo tidak perlu mendirikan pabrik di Karawang supaya bisa dekat dengan pabrik utama. Tol Trans Jawa akan memangkas biaya angkutan logistik dan mengurangi waktu tempuh pengiriman barang (_delivery time_). Dengan kepastian waktu tempuh, investor dapat membuat perhitungan business plan lebih matang sehingga terbuka lapangan pekerjaan di sekitar pusat perindustrian di setiap daerah,” kata Menteri Basuki.

Dijelaskan fokus pembangunan Kementerian PUPR pada 5 tahun ke depan adalah menghubungkan jalan tol akan dikoneksikan dengan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pariwisata. Meningkatnya konektivitas dengan kehadiran Tol Trans Jawa diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Jawa.

“Sudah ada beberapa lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Ngawi dan Nganjuk. Tugas Kementerian PUPR menghubungkan jalan tol dengan kawasan industri tersebut,” ujarnya.

Selain menghubungkan kawasan industri, Jalan Tol Trans Jawa di Jawa Timur juga mendukung konektivitas menuju destinasi wisata seperti ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi IV dari Probolinggo Timur sampai Gending yang akan membantu akses ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru.

Dengan beroperasinya jalan tol di wilayah Jawa Timur tersebut, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan masyarakat dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan penilaian jalan tol dan rest area berkelanjutan di seluruh Indonesia dengan memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.10 Tahun 2014 dan Permen PUPR No 12 Tahun 2018 yakni terpenuhinya core function di ruas jalan tol seperti aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Kemudian terpenuhinya support function di rest area jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol (rest area), dan terpenuhinya fungsi kebutuhan pendukung dan pelengkap di rest area.

Basuki meminta agar dalam peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya semata mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol. Kehadiran rest area terutama di jalan tol yang baru, selain berfungsi untuk tempat singgah pengendara, juga didorong untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, melalui penyediaan kios-kios bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk dan kuliner lokal.

“Rest area harus memenuhi fungsi pokoknya sebagai tempat istirahat dengan dilengkapi fasilitas seperti toilet, mushola dan tempat makan. Selain itu terdapat stasiun pengisian bahan bakar umum. Tingkat pelayanannya akan terus kami evaluasi bersama dengan melibatkan BUJT dan asosiasi pengelola rest area,” ujarnya.

Di sepanjang ruas tol Trans Jawa Timur terdapat 27 rest area yang terdiri dari 11 Tipe A, 8 Tipe B, dan 8 Tipe C. Tipe A memiliki fasilitas terlengkap seperti mushola, SPBU, restoran, ruang terbuka hijau, parkiran, ruang kesehatan, ATM center, dan minimart. Sementara secara keseluruhan di Trans Jawa terdapat 78 unit rest area yang terdiri dari 56 unit sudah beroperasi dan 22 unit tahap konstruksi. Sedangkan di Trans Sumatera berjumlah 18 unit rest area.

News

Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Terutama Tol

September 30, 2019

Tol Balikpapan-Samarinda, yang merupakan tol pertama di Kalimantan, sedang dikebut pengerjaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencananya, tol tersebut akan rampung pada bulan Oktober mendatang.

Saat ini pengerjaan tol sudah mencapai 97% dari total 99,34 Km. Keberadaan tol Balikpapan-Samarinda ini akan mendukung konektivitas pembangunan ibu kota baru karena melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.

Dengan nilai investasi mencapai Rp 9,9 triliun, tol Balikpapan-Samarinda diharapkan dapat menjadi sarana dasar dalam pembangunan ibu kota baru dari segi infrastruktur. Sebab, ini akan menciptakan kawasan perekonomian baru di Kalimantan yang berdampak akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Selain jalan tol pertama di Kalimantan, Kementerian PUPR juga sedang membangun Jembatan Pulau Balang II. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Balang yang ada di Penajam Paser Utara dengan sebagian wilayah Kota Balikpapan.

Proyek Jembatan Pula Balang II mempunyai beberapa lingkup pekerjaan yakni pekerjaan jembatan utama (cable stayed) sepanjang 804 m, pekerjaan jembatan pendekat sepanjang 160 m dan pekerjaan jalan akses sepanjang 1,807 km.

News

Tahun 2020, Kementerian PUPR Tambah Anggaran Infrastruktur di 5 Kawasan Pariwisata Super Prioritas

September 11, 2019

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang. Pembangunan infrastruktur di lima KSPN dilakukan secara bertahap dimana tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur meningkatkan konektivitas, sumber daya air, perumahan dan permukiman. Untuk mengakselerasi pengembangan di lima KSPN tersebut, Kementerian PUPR akan meningkatkan pagu anggaran infrastruktur menjadi sebesar Rp 7,1 triliun pada tahun 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR melaksanakan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di lima destinasi yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo setelah rapat terbatas pada 15 Juli 2019.

“Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur,” kata Menteri Basuki pada Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata tahun 2019 di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

Pada tahun 2020, dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba,
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, membangun infrastruktur diantaranya Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km dengan anggaran Rp 297 miliar dengan masa pelaksanaan tahun 2020 – 2021. Kemudian Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir dengan total anggaran sebesar Rp 526 miliar.

Sementara infrastruktur Sumber Daya Air berupa Pelebaran Alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter dengan panjang 120 meter dengan anggaran Rp 325 miliar. Kementerian PUPR juga melakukan Penataan Kawasan Parapat yakni Pembangunan Gerbang Kawasan Rp 148,2 Miliar, dan Penataan Ruang Publik Parapat dengan anggaran Rp 50 Miliar

Di KSPN Borobudur, tahun 2020 dilakukan kegiatan berupa penataan kawasan permukiman Borobudur dengan membangun Gerbang Palbapang dan Penataan Koridor Jalan Mayor Kusen dengan anggaran sebesar 150 triliun, pembangunan Gerbang Klangon dan penataan jalan Klaben, Gerbang Wisata Borobudur serta Penataan parkir, Drop Off dan Koridor pedagang Kaki Lima di kawasan Candi Mendut dengan anggaran sebesar Rp 70 miliar.

Untuk KSPN Lombok akan dilakukan pembangunan Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta Mandalika dengan panjang 17 KM lebar 25 meter dengan anggaran Rp 1,45 triliun, pembangunan Promendede dengan anggaran Rp. 20 miliar Pengembangan Kawasan Gili sebesar 50 miliar, dan pengembangan Geopark Rinjani anggaran Rp 30 miliar.

Untuk KSPN Labuan Bajo, pada tahun 2020 dilakukan peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Atas, peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Bawah, penataan kawasan Puncak Waringin, Batu Cermin, Kampung Baru, Bukit Pramuka, serta Kawasan Rinca.

Kemudian untuk KSPN Manado – Bitung – Likupang akan diselesaikan pembangunan Bendungan Kuwilkawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, peningkatan Jalan Akses Likupang, pembangunan Jembatan Bitung – Pulau Lembeh, Jalan Tol Manado – Bitung, penataan Kawasan Bunaken, penataan Kawasan Pantai Malalayang, dan Kawasan Wisata Pantai PAAL – Likupang.

Kelima KSPN Super Prioritas tersebut merupakan bagian dari 10 “ Bali Baru” yang dikembangkan Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

News Weekly Brief

Ini, Sembilan Ruas Tol yang Siap Diresmikan di Tahun 2019

August 12, 2019

Jakarta – Pembangunan jalan tol yang ditargetkan sepanjang 1.852 Km dalam periode 2015-2019, tercatat hingga Mei 2019 sudah beroperasi sepanjang 949 Km. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa jumlah tersebut akan bertambah 406,14 Km dengan beroperasinya 9 ruas tol secara bertahap hingga akhir tahun 2019.

“Khusus jalan tol, selama lima tahun nanti akan ada tambahan 1.852 km. Sekarang hampir 1.000 km jalan tol baru sudah diresmikan dan dioperasikan. Manfaatnya sudah banyak dirasakan masyarakat dan banyak yang menyampaikan rasa terima kasih atas tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa.,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Dijelaskan bahwa adanya jalan tol tersebut akan meningkatkan konektivitas antara wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Sedangkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyatakan 9 ruas jalan tol tersebut yakni pertama, Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 2 ruas Raya Bogor-Kukusan (5,5 km) dengan progres fisik saat ini sudah 100% dan siap diresmikan pada Agustus 2019 ini.

Pembangunan Jalan Tol Cijago sepanjang 14,64 Km dilaksanakan oleh PT Translingkar Kita Jaya terbagi menjadi tiga seksi. Tol Cijago Seksi I dimulai dari interchange Jagorawi hingga ke Jalan Raya Bogor, Seksi II dimulai dari Jalan Raya Bogor hingga Kukusan, dan Seksi III Kukusan ke Cinere.

Kedua ruas tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 189 Km, yang akan siap diresmikan pada bulan September 2019. Jalan tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera ini dibangun dengan menggunakan biaya investasi sebesar Rp 21,95 triliun. Pada Lebaran 2019 lalu, ruas tol ini sudah digunakan fungsional untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik, saat ini progres konstruksinya sudah sebesar 94,33%.

Ketiga yakni Jalan Tol Tol Manado-Bitung seksi 1-2A ruas Manado-Danowudu (22,5 km). Tol Manado-Bitung dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi total Rp 6,19 triliun. Kehadiran tol pertama di Sulawesi Utara ini akan memangkas waktu tempuh Manado ke Bitung dan sebaliknya dari saat ini sekitar 90-120 menit, menjadi sekitar 30 menit.

Keempat, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi 2-4 ruas Samboja-Samarinda (66,4 km). Kedua jalan tol tersebut saat ini sudah dalam tahap penyelesaian dengan progres konstruksi masing-masing sebesar 92,36% dan 96,71%. Dua ruas tol tersebut direncanakan siap diresmikan di bulan Oktober 2019.

Kelima yakni ruas Tol Kunciran-Serpong (11,14 km) dengan progres 94,24% dan keenam, ruas Tol Pandaan-Malang seksi 4 Singosari-Pakis (5,1 km) dengan progres 97,1%. Kedua ruas tol tersebut ditargetkan November 2019 bisa beroperasi.

Ketujuh ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 1 ruas Kayu Agung-Jakabaring (33,5 km) dengan progres 74,44%, kedelapan, ruas Tol Pekanbaru-Dumai seksi 1-2 ruas Pekanbaru-Petapahan (33,6 km) dengan progres 95%, dan terakhir ruas Tol Jakarta-Cikampek II (Japek 2) (36,4 km) dengan progres konstruksi 91,42%.

Jalan Tol Japek 2 yang dimulai dari SS Cikunir hingga Karawang tersebut akan memisahkan pengguna tol jarak jauh dengan pengguna jarak dekat. Pengendara yang menempuh jarak jauh bisa menggunakan Tol Japek 2 dan turun di ujung jalan tol layang, sehingga akan mengurai kepadatan dan memangkas waktu tempuh, baik kendaraan yang menuju kawasan industri di Karawang atau Cibitung maupun yang menuju Cikampek – Semarang dan Padalarang – Bandung.

News Weekly Brief

Dukung Pengembangan Labuan Bajo, Kementerian PUPR Bangun Jalan Lintas Utara Flores Sepanjang 141,29 Km

July 11, 2019

Labuan Bajo, 11 Juli 2019 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan dukungannya dalam penyediaan infrastruktur bagi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, Kementerian PUPR membangun Jalan Lingkar Utara Flores dari Labuan Bajo-Kedindi sepanjang 141,29 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk membangun Indonesia dari pinggiran. “Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) X NTT Kupang Muktar Napitupulu mengatakan, pembangunan Jalan Lintas Utara Flores tersebut akan menjadi jalur logistik. Jalan tersebut akan menghubungkan sentra produksi pertanian di Kawasan Pertanian Terang seluas sekitar 2.000 ha dengan Pelabuhan Bari yang akan dibangun sebagai pelabuhan niaga menggantikan Pelabuhan Labuan Bajo yang akan menjadi pelabuhan wisata.

Ditambahkan Muktar, jalan ini juga akan menjadi jalur alternatif untuk memperlancar pengiriman logistik dan bahan bakar minyak (BBM) dari wilayah Kedindi yang terdapat Depo Pertamina di Kecamatan Reo, wilayah di pantai utara Kabupaten Manggarai ke Labuan Bajo.

“Pengiriman BBM seperti solar, bensin, minyak tanah, termasuk avtur akan menjadi cepat karena kendaraan tidak perlu memutar lagi ke Ruteng baru melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo. Pengiriman BBM juga sempat terhambat beberapa waktu lalu, karena Jalan Labuan Bajo-Malwatar menuju Roteng mengalami longsor,” ujar Muktar.

Ia menambahkan, dengan dibangunnya Jalan Lintas Utara tersebut juga akan membantu akses dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG), Mobile Power Plant (MPP) Flores (Labuan Bajo) milik PT PLN yang berkapasitas 25 MW di Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, menuju Labuan Bajo.

Muktar menyatakan, Kementerian PUPR melalui BPJN X NTT telah memulai pembangunan Jalan Lintas Utara Flores Labuan Bajo-Kedindi sejak tahun 2015 dengan total anggaran yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 201 miliar. Saat ini progresnya dari total panjang 141,29 km sudah tembus sepanjang 60 km dengan kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 18 km.

“Untuk target keseluruhan rampung dengan kondisi teraspal yakni pada tahun 2023. Namun untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Bari kita fokuskan untuk penyelesaian pengaspalan hingga ke Bari pada tahun 2021,” ujar Muktar.

Pembangunan Jalan Lintas Utara Flores terbagi atas empat segmen jalan, yakni Labuan Bajo-Boleng (28,18 km), Boleng-Terang (32,15 km), Terang-Pelabuhan Bari (20,55 km), dan Pelabuhan Bari-Kendidi (60,4 km).

Muktar menyebutkan, berdasarkan rencana kerja 2019-2023, masih dibutuhkan sekitar Rp 525 miliar untuk pembangunan jalan, termasuk untuk Penanganan Pasca Bencana Longsoran Ruas Labuan Bajo – Malwatar, Preservasi Jalan Labuan Bajo – Malwatar, Pembangunan Jalan Shortcut Bandara Komodo (0,25 km).

Ditjen Bina Marga juga dtugaskan untuk melebarkan Jalan Soekarno Hatta di pusat kota Labuan Bajo dilengkapi dengan jalur pejalan kali (pedestrian walk) yang nyaman, serta meningkatkan kualitas jalan dari Labuan Bajo ke Wae Cicu yang akan menjadi pusat pelayanan akomodasi wisata premium di Labuan Bajo.