Browsing Tag

Ibu Kota Indonesia

News

Jokowi: Ibu Kota Baru Akan Mengusung Konsep Modern, Smart dan Green City

August 16, 2019

Jakarta – Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan disebut bukan sekedar pemindahan simbol identitas. Lebih dari itu, pemindahan tersebut harus merepresentasikan kemajuan bangsa. Karena itu, pemerintah mengatakan ibu kota baru akan mengusung konsep yang modern, smart dan green city.

“Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (16/8/2019).

Jokowi menyebut, pendanaan pemindahan ibu kota tersebut akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Dirinya akan mendorong partisipasi swasta, BUMN dan kerjasama KPBU.

“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” paparnya.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan mengurangi ketimpangan. Hal ini juga untuk mengembangkan kawasan ekonomi di luar Jawa.

“Kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru,” tuturnya.

Jokowi menilai, saat ini Pulau Jawa sudah sangat padat sehingga menciptakan ketimpangan. Untuk itu, pemindahan ibu kota memperkecil ketimpangan yang ada.

“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” pungkasnya.

(Bisma)

News Weekly Brief

Ketua DPD RI: Kami Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

August 16, 2019

Jakarta h Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO), mendukung rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, rencana tersebut sudah dibahas oleh dirinya dan Jokowi.

“Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan,” kata OSO.
Penyataan ini dikatakan oleh OSO dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019). OSO menambahkan bila DPD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah untuk rencana pemindahan ibu kota ini.

“Terkait hal itu semua, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain soal ibukota baru, OSO juga mengingatkan soal ancaman dan tantangan bagi Indonesia di era globalisasi. Senator asal Kalimantan Barat itu menyebut bila liberalisasi dan paham radikal adalah 2 tantangan besar untuk Indonesia ke depan. Karena kedua paham tersebut sangat bertentangan dengan paham Pancasila yang selam ini dianut oleh Indonesia.

“Tantangan berat tersebut adalah merebaknya dua paham besar, yakni liberalisasi dan paham radikal. Atas nama kebebasan dan demokrasi, dua paham ini telah bergerak secara radikal ke anak-anak ibu pertiwi,” ujar OSO.

“Dua paham tersebut telah masuk ke masyarakat kita dengan mempertentangkan antara Pancasila dan Agama. Pancasila yang telah menjadi konsensus final kita dalam bernegara, telah dikaburkan oleh mereka,” sambungnya.

Karenanya, OSO mengingatkan bila Pancasila harus kembali dibumikan di Indonesia. Dirinya ingin sejak anak-anak hingga orang dewasa memiliki pemahaman yang sama terkait gagasan-gagasan dasar dalam Pancasila.

“Pancasila sebagai filsafat kita dalam bernegara harus terimplementasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif di semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan elit hingga masyarakat yang bersandal jepit. Mulai dari anak-anak dan remaja, hingga kalangan yang sudah dewasa,” pungkas OSO.

(Bisma)

News Weekly Brief

Ini Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

May 2, 2019

JAKARTA – Ibukota negara saat ini berada di DKI Jakarta yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintah namun juga pusat ekonomi nasional. Karena kepadatan, daya dukung lingkungan yang menurun seperti sering terjadinya banjir, penurunan muka air tanah, kemacetan, kekurangan air bersih dan keterbatasan lahan menyebabkan fungsi Ibukota mulai menurun dan tidak efisien. Jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar saja dapat mencapai 65 triliun rupiah di tahun 2017. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar hingga kini. Di tahun 2017, wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 20,85% dan pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen dari PDB nasional (BPS, 2018). Jumlah penduduk Jakarta di tahun 2016 adalah kurang lebih 4% dari penduduk Indonesia namun jika memperhitungkan penduduk Jabodetabek proporsinya adalah sebesar 10%. Penduduk Pulau Jawa sendiri saat ini adalah sebesar 150 juta atau sekitar 57% dari total penduduk Indonesia.

Selanjutnya, 3 alternatif pemindahan Ibu Kota Negara adalah:

1. Menetapkan Distrik Pemerintahan (Government District), tetap di Jakarta, kawasan khusus Pemerintahan di sekitar istana, Jakarta, contoh Vientiane (Laos); Jurong Gateway (Singapore); Pudong (Shanghai); HafenCity (Hamburg)

2. Memindahkan Ibu Kota ke wilayah dekat Jakarta dengan jarak 50-70 km, contoh: Putrajaya (Malaysia); Kotte (Sri Lanka); New Kabul (Afghanistan), dan

3. Memindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa/KTI, contoh: Brasilia (Brazil); Sejong (Korea); Canberra (Australia); Washington DC (USA); Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar)

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI telah memutuskan untuk memilih alternatif ketiga yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Untuk itu dipandang perlu untuk memindahkan Ibukota dengan pertimbangan untuk:

1. mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek;

2. mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur;

3. mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris;

4. memiliki ibukota negara yg merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila;

5. meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif

6. memiliki Ibukota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan competitiveness secara regional maupun internasional.

Kriteria penentuan lokasi yang digunakan adalah:

1. Lokasi Strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia

2. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

3. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut

4. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan

5. Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.

a. Akses mobilitas/logistik : bandara, pelabuhan dan jalan.

b. Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau.

c. Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan

6. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,

7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Jumlah ASN yang akan dipindahkan berkorelasi dengan luas lahan yang diperlukan. Dengan kondisi saat ini, lahan yang dibutuhkan mencapai 40.000 Ha, sementara dengan melakukan right sizing jumlah ASN diperlukan lahan seluas 30.000 Ha. Jumlah ASN yang dipindahkan pada skenario pertama adalah sebesar 195.550 orang, sehingga total jumlah penduduk Ibukota akan menjadi 1,5 juta orang termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. Dalam Skenario kedua dengan rightsizing, ASN yang dipindahkan adalah sebesar 111.510 orang, dengan demikian jumlah penduduk total hanya akan mencapai 870.000 orang. Berdasarkan dua skenario tersebut, diestimasikan kebutuhan biaya sebesar Rp. 446 triliun dan Rp. 323 triliun. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ini akan menjadi bagian dalam rencana pembangunan periode selanjutnya sehingga dibutuhkan komitmen kuat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta kelembag mega-project yang kohesif dan solid.