BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, kesetaraan gender harus menjadi agenda prioritas global, baik di tingkat parlemen maupun institusi publik.
Hal itu diungkapkan Puan saat menghadiri pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) Speakers’ Consultation ke-10 di Kota Meksiko, Meksiko, Senin (6/5/2024) waktu setempat.
“Saya mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan pada berbagai institusi publik harus terus menjadi agenda prioritas global,” kata Puan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Saat berbicara pada sesi 2 MIKTA Speakers’ Consultation bertema “Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen,” Puan menyoroti posisi perempuan yang masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3% sejak lima tahun terakhir.
“Dengan tingkat kemajuan yang cenderung lambat ini, kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada tahun 2063,” kata dia.
Disebutkan, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik menjadi kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara. Demokrasi, kata dia, tidak akan berkembang tanpa dukungan dan partisipasi politik perempuan.
“Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi,” sebutnya.
Menurut Puan, kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.
“Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memperkuat kualitas demokrasi karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan komitmen Indonesia pad kesetaraan gender, yang diterjemahkan dalam berbagai kerangka kebijakan, di mana salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30% kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai politik peserta pemilu.
“Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia, di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan. Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan,” kata Puan.
Pada forum itu, Puan secara khusus mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk mewujudkan parlemen yang responsif gender (gender-responsive parliament), serta mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan.
“Parlemen juga harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, baik dalam struktur, metode, maupun produk legislatif. Parlemen negara anggota MIKTA perlu memprioritaskan adanya gender-sensitive lawmaking. Kita harus terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyusunan UU yang inklusif. Parlemen MIKTA juga perlu melakukan gender-responsive budgeting. Kita perlu mengadopsi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Selain itu, parlemen MIKTA perlu membangun dimensi gender-sensitive oversight,” kata dia.
Ia mendorong parlemen MIKTA menerapkan indikator khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi kesenjangan, dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan lembaga eksekutif ataupun pemerintah.
“Saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama memastikan agar setiap kebijakan yang kita ambil akan berdampak bagi perubahan menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara,” kata Puan.
Puan menyatakan, tahun 2024 dapat menjadi momentum bagi akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik sebab pada tahun ini ada lebih dari 70 negara melaksanakan pemilu atau 50 persen penduduk dunia menggunakan hak pilih.
No Comments