BRIEF.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan tidak perlu ada amarah dan kebencian pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (6/12/2022) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi undang-undang.
“Tidak perlu ada semacam marah-marah dan kebencian,” kata Wapres usai menghadiri pembukaan Mukernas II Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Wapres mengatakan bahwa Pemerintah telah melakukan pembahasan bersama DPR RI terkait pengesahan RUU KUHP. Selama ini, lanjutnya, KUHP yang dipakai masih mengadopsi hukum Belanda. Dan, selama 59 tahun pembahasan tentang RUU KUHP ini tertahan di DPR sebelum disahkan.
“Memang sulit untuk mencari kesepakatan semua pihak dalam suatu hal,” katanya.
Namun, Wapres mengimbau bagi warga masyarakat yang belum setuju dengan sejumlah pasal dalam KUHP bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pasal-pasal yang dipersoalkan.
“Memang tidak mudah sepakat semua dalam satu hal. Yang belum sepakat bisa judicial review. Saya kira wajar saja kalau ada yang belum sepakat,” jelasnya.
