BRIEF.ID – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani optimistis keputusan pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada tahun 2025 tidak akan mengganggu aktivitas investasi langsung di Indonesia.
Optimisme itu disampaikan Rosan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5%, usai memimpin Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih Bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
“Saya meyakini kenaikna UMP tidak akan menghambat investasi. Kembali lagi produktivitas kita harus didorong dan ditingkatkan,” ujar Rosan, usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Gedung BI, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Rosan mengatakan, banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia dalam jangka waktu yang panjang dalam merealisasikan investasinya. Misalnya perusahaan manufaktur yang membangun pabrik hingga dua tahun.
“Nah dalam 2 tahun ini kami siapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja juga bukan hanya berstandar di Indonesia, malah bisa berstandar internasional,” kata Rosan.
Ia mengatakan sering menyampaikan kepada pengusaha, investor domestik dan asing bahwa saat ini bukan lagi eranya biaya UMR murah. Dikatakan, kenaikan upah harus berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas kerja mengingat keselarasan antara kedua hal tersebut sangat penting.
“Bisa saja kita, misalnya bayar murah tapi yang perlu kerja dua orang, tetapi mungkin bayar lebih tinggi, tapi produktivitas yang lebih baik hanya cukup satu orang. Jadi, kuncinya justru adalah bagaimana produktivitas ini juga berjalan meningkat dengan kenaikan upah yang berjalan,” kata Rosan. (kat/nov)
