BRIEF.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja selesai menggelar muktamar ke-10 pada Minggu (28/9) kemarin yang diwarnai kericuhan yang menimbulkan korban cedera. Hasilnya PPP kembali terpecah antara kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang saling klaim sebagai pemenang sah Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Dilansir dari Antara, Mardiono yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP, mendeklarasikan diri secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 pada Sabtu (27/9) malam. Dalam keterangannya, Anggota Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu menyebut keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.
Dirinya juga menegaskan keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dari total peserta, Mardiono mengklaim 80 persen menyatakan setuju agar muktamar mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.
Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono.
“Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu,” kata Amir.
Namun klaim kudu Mardiono tersebut langsung dimentahkan oleh Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, yang menyebut bila mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto adalah yang terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
“Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy.
Terkait klaim dari kubu Mardiono, Rommy mengatakan hal tersebut tidak benar apalagi terpilih secara aklamasi.
“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.
Ini bukan kali pertama partai berlambang kabah tersebut masuk dalam dualisme kepengurusan. Sebelumnya pada tahun 2014, PPP dilanda dua kali dualisme. Pertama antara kubu Rommy dan Surya Dharma Ali yang saat itu menjadi Ketum. Dualisme ini dipicu oleh dukungan Surya Dharma pada Prabowo Subianto di Pilpres 2014, yang ditentang oleh Rommy dengan mengadakan Rapimnas di Jakarta yang dihadiri 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat. Hasilnya, Suryadharma Ali diturunkan sebagai ketum digantikan oleh Rommy.
Tidak lama berselang giliran Rommy yang digoyang dari kursi ketum. Masih di tahun 2014, PPP terjebak dalam dualisme lantaran adanya dua muktamar yang digelar oleh kubu Rommy dan Djan Faridz. Awalnya Rommy mengadakan muktamar di Surabaya pada bulan Oktober dan menetapkannya sebagai ketum. Namun pada bulan November, Djan Faridz mengadakan muktamar tandingan di Jakarta untuk menetapkannya sebagai ketum.
Dualisme itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat Peninjauan Kembali (PK) pada 2017 yang menyatakan kepemimpinan Rommy sebagai yang sah. Putusan itu didahului oleh Muktamar islah yang digelar 2016 di Jakarta. (bis)
