BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, hingga 31 Mei 2024 belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi sebesar Rp 70,5 triliun.
“Belanja bansos mencapai Rp 70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7% dibandingkan bansos tahun lalu Rp 62,5 triliun,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis .
Peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei 2024 dan Juni 2024, yang disalurkan sekaligus pada Mei 2024.
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Penyaluran melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar Rp 19,3 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta. Realisasi bansos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai Rp11,9 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.
Bansos melalui Kementerian Agama sebesar Rp1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.
Sementara itu, bansos yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terealisasi sebesar Rp 100 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Mei 2024 tercatat sebesar Rp 824,3 triliun atau 33,4% dari pagu. Nilai itu tumbuh 15,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 388,7 triliun atau 35,6% dari pagu. Sementara belanja non-K/L tercatat mencapai Rp 435,6 triliun atau 31,6% dari pagu, yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
APBN pada Mei 2024 mengalami defisit sebesar 0,10% dengan nilai Rp 21,8 triliun. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.123,5 triliun atau melambat 7,1% dan belanja negara Rp 1.145,3 triliun atau tumbuh 14%.
