BRIEF.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyindir langkah Menteri Pertahanan (Menhan) Subianto mengajukan proposal perdamaian Rusia-Ukraina pada forum internasional, yang berujung penolakan dari Ukraina sebagai negara yang diserang invasi.
Hasto menegaskan bahwa paradigma politik luar negeri Indonesia berlandaskan politik bebas aktif.
“Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas-aktif,” kata Hasto pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lanteng Agung, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Ia mengatakan, kepemimpinan Indonesia di dunia internasional harus berakar kuat pada politik luar negeri bebas aktif, sehingga dalam pertarungan geopolitik saat ini politik luar negeri bebas aktif justru sangat relevan.
Hasto menyinggung bahwa paradigma ini sudah menjadi spirit Indonesia sejak kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia-Afrika 1955, Presidensi G20, dan Keketuaan ASEAN. Isu pertahanan dan kebijakan luar negeri akan menjadi isu penting yang akan dibahas dalam perumusan visi-misi pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
“Indonesia saat ini dikepung berbagai aliansi pertahanan,” ucap Hasto.
PDI Perjuangan meyakini, Ganjar memiliki pandangan soal politik luar negeri bebas-aktif yang selaras dengan Proklamator Soekarno saat menginisiasi Konferensi Asia-Afrika serta putrinya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
Saat menghadiri forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan proposal resolusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Ditolak Kiev
Di hadapan para menteri dan delegasi dari 50 negara, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu.
Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata. Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.
Ironisnya, usulan Prabowo ditolak Kiev karena dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.
“Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami dengan rencana aneh ini,” kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP. (kompas.com)
No Comments