BRIEF.ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turun tangan atas nama penyerang Timnas AS, Folarin Balogun yang skorsing kartu merahnya dicabut. Pencabutan itu memungkinkan Balogun dapat kembali berlaga pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara AS melawan Belgia, pada Senin (6/7/2026) waktu setempat atau Selasa (7/7/2026) WIB.
Balogun, pencetak gol terbanyak AS dengan tiga gol, diganjar kartu merah karena menginjak pergelangan kaki kanan Tarik Muharemovic, saat AS memenangkan pertandingan 2-0 atas Bosnia-Herzegovina di babak 32 besar pada Rabu (1/7/2026).
Berdasarkan pengumuman yang disampaikan FIFA, Minggu (5/7/2026) disebutkan bahwa skorsing telah dicabut untuk pertandingan babak 16 besar dalam langkah luar biasa yang memicu pujian dari Trump dan kemarahan dari tim Belgia. Tampaknya ini adalah pertama kalinya sejak 1962 kartu merah selama Piala Dunia tidak mengakibatkan skorsing.
Diberitakan bahwa sanksi dicabut setelah Trump, dilaporkan berkomunikasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, terkait kartu merah yang diterima striker tim nasional AS, Folarin Balogun. Setelah komunikasi tersebut, FIFA mengumumkan penangguhan hukuman satu pertandingan bagi Balogun sehingga sang penyerang tetap dapat tampil pada laga babak 16 besar melawan Belgia.
Rangkaian peristiwa itu memunculkan tudingan adanya intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Meski demikian, FIFA menegaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan ketentuan dalam Kode Disiplin FIFA yang memungkinkan penangguhan pelaksanaan sanksi dalam kondisi tertentu, bukan karena tekanan dari pihak mana pun.
Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Belgia menyampaikan keberatan atas keputusan kontroversi itu. Mereka mempertanyakan konsistensi penerapan aturan disiplin dan menilai seluruh peserta Piala Dunia seharusnya diperlakukan secara setara tanpa memandang status atau pengaruh politik negara yang bersangkutan.
Kasus Balogun memicu perdebatan luas di kalangan pengamat sepak bola. Banyak yang mempertanyakan apakah komunikasi seorang kepala negara dengan pimpinan FIFA menjelang pertandingan penting dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi badan sepak bola dunia tersebut.
Hingga saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa keputusan FIFA diambil atas dasar intervensi politik. Namun, kedekatan waktu antara permintaan peninjauan dari Presiden AS dan keluarnya keputusan FIFA membuat polemik terus bergulir.
Kontroversi ini menjadi ujian bagi komitmen FIFA dalam menjaga independensi, transparansi, dan integritas penyelenggaraan Piala Dunia. Di tengah besarnya sorotan publik, FIFA dituntut memastikan bahwa setiap keputusan disiplin didasarkan sepenuhnya pada aturan yang berlaku, sehingga kepercayaan terhadap prinsip fair play tetap terjaga. (Associated Press/nov)
