BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan, pada tahun ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan rencana itu usai menghadiri rapat terbatas Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Airlangga mengatakan, program pertama yang diluncurkan adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi, maksimal selama satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP).
“Lulusan di-link and match-kan dan dikerja samakan dengan sektor industri. Penerima manfaat pada tahap pertama sebanyak 20 ribu orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan, ini untuk kurun waktu 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan di sektor padat karya.
“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja, dan ini diberikan 100% PPH untuk sisa tahun pajak 2025, atau pun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” jelas dia.
Disebutkan, pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram (kg) untuk periode Oktober–November 2025, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember 2025.
“Nah, itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” kata Airlangga.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50% iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5% menjadi BI rate plus 3% untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4%. Langkah itu didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Nah ini targetnya Rp 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta unit rumah,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp 1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
“Dan, untuk RDTR disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” jelasnya.
Pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
“Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” kata Airlangga. (nov)
