BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta perhitungan ekonomi harus berdampak pada rakyat.
“Bapak Presiden mengarahkan agar semuanya harus berjalan lewat mekanisme hukum yang baik, yang kedua perhitungan ekonomi yang baik, yang ketiga harus betul-betul berdampak pada kepentingan negara dan rakyat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Bahlil berada di Istana untuk menghadiri rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penghitungan kembali sejumlah kontrak kerja sama migas dan pertambangan yang dimiliki sejumlah perusahaan, seperti Freeport, Vale, dan British Petroleum (BP). Pemerintah, lanjutnya, akan terus mengawal investasi, yang berperan besar dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan nasional.
“Sekarang itu kan adalah orang mencari investasi susah sekarang, yang sudah existing kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik,” ujarnya.
Menurut Bahlil, Menteri BUMN Erick Thohir juga telah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisisasi serta melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Oleh karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD.
“Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu gas maupun pertambangan kita dorong kepada hilirisasi, keterlibatan BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal,” kata Bahlil.
