Presiden Jokowi:Isu Myanmar Tidak Boleh Menghambat Pembangunan Komunitas ASEAN

BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa isu  Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN, yang sangat dinanti-nantikan masyarakat ASEAN.

“Tapi, yang ingin juga saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN, karena pembangunan Komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Sesi Retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Meruorah Conventon Center Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/5/2023).

Presiden Jokowi mengatakan, sebagai Ketua ASEAN,  Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus (Konsensus Lima Poin). Dan,  melalui engagements dengan berbagai pihak akan mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA Centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan.

“Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, negara-negara anggota ASEAN menyatakan dukungan bagi upaya Indonesia  melanjutkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar lewat sebuah pernyataan bersama yang dirilis Rabu (10/5/2023).

Negara-negara anggota juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) dan tim pemantau ASEAN di Myanmar.

“Kami mendukung upaya-upaya Ketua ASEAN, termasuk upaya Indonesia dalam melanjutkan keterlibatan para pemangku kepentingan di Myanmar, dan mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Situasi keamanan di Myanmar terus memburuk sejak militer pada Februari 2021 menjatuhkan pemerintahan terpilih, yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, melalui kudeta.

ASEAN telah mendesak junta untuk menerapkan rencana perdamaian Konsensus Lima Poin yang disepakati pada April 2021 dan menyerukan antara lain penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan mengizinkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.