Presiden Jokowi Singgung Urgensi Pengembangan Data Center di Indonesia

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyinggung mengenai urgensi bagi pengembangan pusat data (data center) di Tanah Air.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/02/2020).

Menurut Presiden Jokowi pusat data yang fokus dikembangkan di Indonesia akan mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan rintisan lokal yang saat ini masih banyak menggunakan pusat data di luar negeri.

“Kita tahu saat ini banyak startup-startup kita yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat masih menggunakan data center di luar negeri. Padahal kalau data center itu ada di Indonesia akan banyak manfaatnya,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

“Lebih cepat, lebih aman, dan membantu untuk lokal troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilakukan dengan lebih cepat,” imbuhnya.

Di sisi lain, potensi ekonomi digital dan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar mengundang ketertarikan pemain-pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google untuk berinvestasi mengembangkan pusat datanya di Tanah Air. Apalagi Indonesia juga memiliki ekosistem perusahaan rintisan yang paling aktif di Asia Tenggara.

Meski demikian, Kepala Negara juga tak ingin agar Indonesia hanya menjadi pasar dan penonton bagi industri tersebut. Investasi pembangunan pusat data harus memberikan nilai tambah dan transfer pengetahuan bagi Indonesia.

“Siapkan regulasinya termasuk yang mengatur soal investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia. Kita juga harus memastikan investasi data center di Indonesia memberikan nilai tambah baik dalam pelatihan digital talent, pengembangan pusat riset, kerja sama dengan pemain-pemain nasional maupun dalam sharing pengetahuan dan teknologi,” papar Jokowi.

Tak hanya bagi pemain global, Presiden juga ingin mendorong munculnya pemain-pemain besar lainnya dari dalam negeri terkait dengan investasi pengembangan pusat data ini. Mulai dari BUMN telekomunikasi hingga pihak-pihak swasta yang belakangan sudah mulai bergerak ke bisnis pusat data.

Lebih jauh, berkaitan dengan perlindungan data pengguna, Kepala Negara juga mengingatkan soal pentingnya hal tersebut bagi keamanan dan kedaulatan data. Saat ini pemerintah telah mengusulkan kepada DPR mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur soal hal itu.

“RUU Perlindungan Data Pribadi juga menjadi jalan keluar dan solusi atas banyaknya pengaturan data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Ada kurang lebih mungkin 32 regulasi yang mengatur data pribadi,” tuturnya.

Adapun terhadap penerapannya di lingkungan pemerintah, Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia segera mengembangkan pusat data nasional terintegrasi yang menyinkronkan seluruh kementerian dan lembaga. Menurut survei Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2018 lalu, terdapat kurang lebih 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi baik pusat maupun daerah.

“Berarti rata-rata terdapat empat pusat data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional, utilisasi pusat data dan perangkat keras juga hanya mencapai rata-rata 30 persen dari kapasitas. Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri. Ini yang ke depan harus kita hindari,” tandasnya.

Untuk diketahui, saat menghadiri Indonesia Digital Economy Summit 2020, Kamis (27/02/2020), Presiden Joko Widodo bertemu dengan salah satu CEO perusahaan global yang juga bergerak dalam pengembangan pusat data, CEO Microsoft Satya Nadella. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa pihaknya akan bersegera menyusun regulasi mengenai investasi pengembangan pusat data di Indonesia.

“Intinya mereka (Microsoft) ingin investasi di data center, tetapi saya sampaikan bahwa kita masih mengajukan undang-undang untuk perlindungan data pribadi ke DPR yang belum selesai. Namun Microsoft ingin segera investasi di Indonesia, sehingga dalam seminggu ini akan kita putuskan untuk membuat sebuah regulasi sederhana yang mendukung investasi yang berkaitan dengan data center,” tutup Presiden Jokowi.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Rosma Handayani Ingin SDM KAI Naik Kelas dan Kompeten, Masinis Punya Kesempatan Jadi Direksi

BRIEF.ID - Masinis kereta umumnya dikenal sebagai profesi yang...

Filda Yusgiantoro: Pengembangan Bioetanol Tingkatkan Ketahanan Energi Nasional

BRIEF.ID – Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda...

Ketersediaan Bahan Baku Tetes Tebu Memproduksi Bioetanol Belum Memadai

BRIEF.ID - Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas...

Fadli Rahman: Peningkatan Kapasitas Produksi Bioetanol Butuh Waktu

BRIEF.ID – Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis di...