BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Meruorah Convention Center Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/5/2023).
Dua hal utama yang menjadi topik pembahasan pertemuan itu, yaitu implementasi Lima Poin Kesepakatan (Five Point Consensus) dalam penyelesaian isu Myanmar dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan bahwa sebagai ketua ASEAN, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Lima Poin Kesepakatan.
Indonesia terus berupaya mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian joint needs assesment melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Pengelolaan Bencana ASEAN atau AHA Centre, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
“Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi ‘Five Point Consensus’ belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” ujar Presiden.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga ingin memastikan bahwa isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. “Pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait implementasi AOIP, Presiden memandang perlunya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Salah satu upayanya, antara lain melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.
“Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra,” tandasnya.
Untuk diketahui, “Lima Poin Konsensus” terkait Myanmar disepakati para pemimpin ASEAN pada tahun 2021 lalu. Lima poin tersebut berisi antara lain penghentian kekerasan, penyelenggaraan dialog konstruktif, dan pengiriman bantuan melalui AHA Centre.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Sesi Retreat KTT Ke-42 ASEAN yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
