BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pada akhir tahun 2025, pemerintah akan menyetop impor komoditas tertentu, seperti beras, jagung, dan garam. Kebijakan itu ditempuh seiring target swasembada pangan yang awalnya direncanakan tercapai dalam waktu empat tahun, kini diproyeksikan pada akhir 2025 atau paling lambat tahun 2026.
“Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor. Dan, saya terima kasih kepada jajaran menteri yang telah melaporkan kepada saya. Tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, dan tidak akan impor garam lagi,” kata Prabowo saat berpidato di Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa target swasembada pangan nasional, yang awalnya direncanakan dalam empat tahun, dapat tercapai lebih cepat.
“Target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu empat tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi, mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan,” ujar Presiden.
Prabowo menegaskan, pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan penerapan kebijakan tepat, yang memastikan kebutuhan pangan rakyat Indonesia terpenuhi tanpa bergantung pada impor. Pencapaian itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa melalui kerja keras, orientasi kebijakan yang tepat, dan niat baik, Indonesia mampu mencapai kemandirian pangan lebih cepat dari rencana awal.
“Artinya, dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan berorientasi kepada bangsa dan negara, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat. Ini harus kita yakini,” ujar Prabowo.
Ia juga mengatakan, pentingnya terobosan teknologi, investasi pada sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas yang terukur untuk menjaga stabilitas pangan dan energi nasional. Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber dari luar negeri, terutama dalam menghadapi krisis global.
“Dalam krisis dunia, tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini sudah hukum sejarah,” katanya.
Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan dan energi tidak hanya menjadi prioritas, tetapi fondasi bagi terciptanya lapangan kerja, penghematan devisa negara, dan kemandirian bangsa di masa depan. (nov)
