BRIEF.ID – Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto memilih tiga wakil menteri keuangan (Wamenkeu) yang akan membantu kerja Sri Mulyani Indrawati, yang kembali ditugaskan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), pada kabinet baru nanti.
Prabowo sudah memanggil Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara – keduanya saat ini menjabat wakil menteri keuangan, dan ekonom Anggito Abimanyu ke kediamannya di Jalan Kartanegara Nomor 4, Jakarta, untuk memberikan penugasan kepada mereka sebagai wamenkeu dalam kabinet pemerintahannya ke depan.
Thomas, selepas menghadap Prabowo bersama Suahasil dan Anggito, membenarkan rencana Prabowo itu.
“Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu tugas menkeu (menteri keuangan). Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara,” kata Thomas Djiwandono, Selasa (15/10/2024).
Dikatakan Prabowo berkeinginan selama kepemimpinannya, penerimaan negara dapat terus ditingkatkan, setidaknya berkaca dari Kamboja yang rasio penerimaan negara dari pajak mencapai 18%.
“Kami diminta melakukan segala upaya, strategi, tata cara dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Thomas Djiwandono.
Di lokasi yang sama, Anggito Abimanyu menilai tugasnya ke depan membantu Sri Mulyani cukup berat.
“Tugasnya berat, dan cakupannya juga luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga untuk menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Anggito.
Prabowo pada Senin (14/10/2024) telah menugaskan secara langsung Sri Mulyani Indrawati kembali mengisi kursi menteri keuangan. Sri Mulyani Indrawati, yang kini menjabat menteri keuangan dua periode selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyebut Prabowo sangat memerhatikan dampak APBN terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dia menambahkan diskusinya dengan Prabowo juga membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.
Prabowo Subianto, pada 14-15 Oktober 2024 memanggil puluhan nama calon-calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan ke kediamannya untuk proses konfirmasi atau penegasan kembali mengenai tugas-tugas mereka di pemerintahan ke depan.
